GuidePedia

1


Walikota Bandung, Ridwan Kamil (sindonews.net)

Bandung. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dinilai terlalu dipaksakan dan kurang bermanfaat.

Bagi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pro dan kontra sesuatu yang baru merupakan bagian dari dinamika pembangunan.

“Di mana ada hal baru selalu ada dinamika. Kita lihat busway, dulu didemo-demo, saya masih ingat, saya hapal orang intelektual yang mendemo. Setelah busway-nya lancar jadi manfaat, diam kan. Kemudian Jembatan Pasupati, pas pelaksanaannya ditolak sama LSM, sekarang sudah jadi dinikmati. Kereta cepat juga mengalami hal sama,” ujar Kang Emil kepada merdekacom Bandung saat ditemui di rumah dinas wali kota, Jalan Dalem Kaum, Rabu (03/02/2106).

Pro-kontra yang muncul juga dianggap sebagai bagian dari opini dari masing-masing individu yang berhak untuk disampaikan. Namun dirinya menegaskan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan presiden.

“Saya tidak mempermasalahkan. Orang berhak atas opininya, mau positif mau negatif. Yang penting keputusan ada dipengambil keputusan jadi kuncinya ada di Pak Presiden, kalau kata Pak Presiden jalan ya saya sebagai bawahan mengamankan. Jadi saya tidak mempermasalahkan pro-kontranya karena urusan teknologi baru selalu ada pro-kontra,” ujarnya.

Emil mengungkapkan, tujuan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung bukan untuk mempercepat orang Jakarta ke Bandung, tetapi melahirkan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu di Karawang dan Walini.

“Kalau tidak ada kereta cepat Karawang dan Walini juga tidak akan ada pembenarannya. Kenapa Jakarta – Bandung? Yang feasible secara bisnis hanya Jakarta-Bandung. Maka Presiden mengarahkan melakukan study juga di Jakarta-Surabaya. Kenapa memprioritaskan Jakarta – Bandung bukan jembatan yang roboh? Ini kan business to business, kalau duitnya pakai APBN boleh lah digugat, begitu logikanya, ini kan duit sendiri,” ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, menyatakan ingin dilibatkan langsung dalam penggarapan proyek yang bekerja sama dengan Tiongkok ini.

Kepala BPMPT, Dadang M. Masoem, mengatakan, alasan ingin dilibatkannya Pemprov Jawa Barat dalam proyek ini dikarenakan banyak lahan milik Pemprov Jawa Barat dipakai untuk pembangunan kereta cepat tersebut.

“Karena banyak lahan yang lewat Jabar, misalnya PT PN (Perkebunan Nusantara) dan sebagainya, jadi maunya kami dilibatkan, dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) punya kami,” ujar Dadang, di Gedung BKPM, Jakarta, dikutip dari viva.co.id.

Dadang menuturkan, dari BUMD tersebut, diharapkan pemerintah bisa melibatkan Pemprov Jawa Barat. Meski begitu, terkait berapa persentase pengelolaannya, Dadang mengaku, belum bisa memastikannya. Tetapi, taksirannya mencapai 30 persen.


Post a Comment Blogger

Beli yuk ?