Landasan pacu raksasa yang dibangun China di Laut China Selatan. Media Beijing menulis, perang China dan AS tak bisa dihindari di Laut China Selatan. | (Reuters)
BEIJING - Perang antara China dan Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan tidak bisa dihindari, kecuali Washington berhenti menuntut Beijing untuk menghentikan reklamasi pulau-pulau di Laut China Selatan. Demikian laporan media pemerintah China, The Global Times, pada Senin (25/5/2015).
Surat kabar yang dikelola secara resmi oleh Partai Komunis (partai berkuasa di China), dalam sebuah editorialnya menegaskan bahwa China tetap akan merampungkan proyek pembangunan di kawasan sengketa itu. Proyek yang ditentang sejumlah negara di Asia Tenggara itu dianggap proyek inti pemerintah China. Editorial media Beijing itu diterbitkan setelah China dan AS terlibat ketegangan pada akhir pekan lalu. Pemicunya adalah manuver pesawat mata-mata tercanggih AS, Poseidon P8-A, di atas Laut China Selatan, yang akhirnya diusir Angkatan Laut China.
Pesawat mata-mata AS itu memata-matai pembangunan China di kepulauan Spratly, Laut China Selatan dan memantau aktivitas militer China di kawasan sengketa itu. AS sendiri merasa tidak bersalah, kawasan itu merupakan wilayah udara internasional, di mana pesawat negara mana pun bebas berpatroli.
Sedangkan China berkali-kali menegaskan, kawasan itu merupakan kedaulatan China. Alasan itu dipakai China setelah Beijing mengklaim hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan. Meski Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei dan Taiwan sama-sama mengklaim. “China harus hati-hati mempersiapkan segala kemungkinan konflik dengan Amerika Serikat,” tulis media pemerintah China itu.
”Jika AS tidak berhenti menekan China untuk menghentikan kegiatannya, maka perang AS-China tidak bisa dihindari di Laut Cina Selatan,” lanjut surat kabar itu. ”Intensitas konflik akan lebih tinggi dari apa yang biasanya dianggap orang-orang sebagai ‘gesekan’,” imbuh laporan itu. The Global Times melanjutkan, bahwa risiko konfrontasi itu masih di bawah kontrol, jika Washington memperhitungkan untuk damai dengan China. "Kami tidak ingin konflik militer dengan AS, tetapi jika itu datang, kita harus menerimanya,” sambung editorial media itu.
Ramalan Jayabaya ke Tujuh Dikhawatirkan Terjadi
Sabtu, 06 November 2010
Adanya partai politik yang menggunakan lambang negara secara tidak utuh, sebagai simbol partai akan memancing terjadinya ramalan Jayabaya ketujuh, berupa revolusi besar-besaran. Penggunaan lambang semacam itu menunjukkan rasa tidak hormat pada bangsa dan negara,? ujar paranormal Romo Doesjanto, ketika dihubungi RMonline, Jumat (13/3).
Tentu ini merujuk pada partai pimpinan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, Partai Gerindra, yang menggunakan kepala garuda sebagai lambing partainya.
Romo mengatakan, semestinya kalau menggunakan lambang negara, harus secara utuh. Kalau separuh-separuh, bisa dikatakan tidak menghormati bangsa dan negaranya sendiri.
Bila tetap dipaksakan sebagai lambang parpol, maka akan terjadi ramalan Jayabaya yang ke tujuh. Tikus Phiti Hanoto Baris, yang artinya rakyat kecil mengatur barisan guna memberontak pada sang penguasa." tuturnya. Lalu, ia pun membeberkan enam ramalan Jayabaya yang sudah terbukti.
Pertama runtuhnya kerajaan Hindu hingga masuknya agama Islam. Kedua,Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Ketiga,Belanda pulang ke negaranya. Keempat,Indonesia dijajah Jepang selama tiga setengah tahun. Kelima,pemerintahan Soekarno sering terjadi perang saudara. Keenam, pemerintahan Soeharto yang militeristik dan bertangan besi.
Nah, ramalan Jayabaya ketujuh yakni, peristiwa wong Jowo kari separuh, wong cino kari sejodoh, wong londo gila-gelo, yang artinya bangsa Indonesia tinggal separuh, bangsa Cina tinggal sejodoh, sehingga akan membuat orang bule geleng-geleng kepala," urainya. Romo juga meramalkan, golput pada pemilu 2009 akan semakin memperkeruh revolusi di Indonesia. (sumber;Rakyat Merdeka online (karya-hanifputra.blogspot.com))
Persiapan Militer AS untuk Konflik Baru di Asia Pasific
AS Fokus pada Kekuatan Militer Asia
Jumat, 18 November 2011 | 04:23 WIB
Canberra, kamis - Presiden AS Barack Obama, Kamis (17/11), di Canberra, Australia, mengatakan, militer AS ingin memperluas peran di Asia Pasifik. Fokus kegiatan militer akan dialihkan dari Irak dan Afganistan ke Asia, dan lebih khusus ke Asia Tenggara.
”Saat kita mengakhiri perang, saya telah mengarahkan tim keamanan nasional agar keberadaan dan misi militer di Asia Pasifik dijadikan sebagai prioritas,” kata Obama saat menjabarkan visi AS bagi kawasan Asia Pasifik di depan parlemen Australia, Kamis (17/11).
”Meski ada pemotongan anggaran pertahanan, AS tidak akan, saya ulangi, tidak akan mengorbankan Asia Pasifik,” kata Obama. ”Kami akan mencari peluang untuk bekerja sama dengan Beijing, termasuk komunikasi yang lebih baik di antara militer untuk mempromosikan pemahaman dan menghindari salah perhitungan.”
Langkah pertama yang segera dilakukan AS untuk menancapkan kukunya di Asia Pasifik adalah menempatkan marinir AS ke Australia Utara mulai tahun 2012. Sebelumnya, Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard sepakat soal penempatan 2.500 marinir AS di Darwin, Australia.
Keberadaan personel AS ini akan didukung dengan kapal perang dan pesawat tempur. Australia tampak memiliki agenda tersembunyi karena kekhawatiran terhadap China kian menguat.
Menurut Obama, berdasarkan luas wilayah, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi, peran negara-negara di Asia Pasifik secara global semakin penting. ”Asia akan menentukan apakah masa depan dunia akan diwarnai konflik atau kerja sama, penderitaan atau perkembangan,” ujar Obama.
China ”menjawab”
Sebagai salah satu negara Pasifik, kata Obama, AS akan memainkan peran jangka panjang dalam membentuk kawasan. Hal yang dilakukan selain terkait militer adalah mempertahankan prinsip dasar dan kerja sama dengan sahabat dan sekutu.
Tampak pesan kuat dari AS terhadap China di balik pidato Obama itu. Namun, Obama mengatakan, AS tetap melihat China berpotensi menjadi rekan.
Menjawab rencana AS itu, juru bicara Departemen Luar Negeri China, Liu Weimin, mengatakan, ”Sebaiknya AS mempertimbangkan kekuatan-kekuatan regional lain jika mengembangkan hubungan di Asia. Kepentingan negara-negara lain dan kawasan, perdamaian dan stabilitas kawasan harus menjadi pertimbangan AS saat ingin mengembangkan hubungan antarnegara.” Liu Weimin menambahkan, AS dan China harus memperdalam hubungan dan meningkatkan kerja sama
2020 Perang Beralih ke Asia Pasifik !
(“Zona Perang” AS dari Timur Tengah Kini Berfokus ke Kawasan”)
Jun 01, 2014
“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” Ya, inilah yang dikatakan Prof. Ann Marie Murphy, seorang peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Univ. Columbia.
Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.
Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.
“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,”.
Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu. Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut.
Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara. Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya. Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan (LCS).
“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy,” jelas Murphy. Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara. “Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.
Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.
2.500 Marinir AS di Darwin Picu Ketegangan ASEAN
KAMIS, 17 NOVEMBER 2011 | 08:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Tubagus Hasanuddin mempertanyakan rencana penempatan 2.500 personel marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Menurut Hasanuddin, penempatan ribuan marinir Amerika berpotensi menyulut ketegangan di kawasan Asia Tenggara.
"Penempatan 2.500 marinir AS di Darwin justru dapat menimbulkan ketegangan baru di wilayah ASEAN karena selama ini wilayah ASEAN merupakan zona damai dan bukan wilayah konflik," ujar Hasanuddin melalui pesan pendeknya, kemarin malam.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kunjungannya ke Australia pekan lalu mengumumkan bahwa Amerika akan menggelar pasukan marinir di satu pangkalan militer di Darwin. Darwin merupakan kawasan Australia yang berjarak paling dekat dengan Indonesia, yang tahun ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Menurut Hasanuddin, selain menimbulkan ketegangan di antara negara-negara ASEAN, penempatan pasukan marinir Amerika di Darwin juga dapat menimbulkan kecurigaan Cina terhadap peran Amerika di kawasan Filipina dan Taiwan.
Seperti diketahui, ada wilayah yang berpotensi menimbulkan ketegangan lokal, yakni masalah gugus Pulau Spartly yang diklaim oleh Vietnam, Philipina, Brunei, dan Cina. Namun, kata Hasanuddin, masalah tersebut telah sepakat diselesaikan tanpa menggunakan kekuatan militer.
Senator AS ingin Indonesia diberi uang hadang China di Natuna
Sabtu, 30 Mei 2015 14:05
Merdeka.com - Senator John McCain dari Partai Republik mengusulkan pemerintah Amerika Serikat menyalurkan dana kepada negara-negara yang wilayahnya bersinggungan dengan Laut China Selatan, termasuk Indonesia. Tujuannya, agar setiap negara memiliki infrastruktur militer yang siap menghadang Tentara China.
McCain menyatakan dana senilai USD 425 juta (setara Rp 5,9 triliun) bertahap selama lima tahun itu bisa disalurkan ke Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. "Dana itu bisa dipakai untuk menambah pasokan alutsista, pelatihan, dan pembangunan instalasi militer sekitar Laut China Selatan," ujarnya seperti dilansir Irish Times, Sabtu (30/5).
Sekadar mengingatkan, Indonesia tidak punya urusan dengan konflik Laut China Selatan yang melibatkan adu klaim lebih dari enam negara. Namun, ada kemungkinan peta China meluas hingga Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
McCain yang pernah berusaha maju menjadi capres pada pemilu AS 2008 mengatakan bantuan itu perlu untuk menahan ekspansi China di area Laut China Selatan. Dia berharap rekan-rekannya di DPR dan Senat mendukung UU Pertahanan yang fokus menghambat penguatan militer China di Asia. Kabarnya Partai Demokrat maupun Partai Republik sepakat dalam setiap UU untuk melemahkan militer China. Pertengahan Mei 2015, pesawat pengintai Amerika Serikat P8-A Poseidon terbang di atas ketinggian 4.500 meter di atas kepulauan Spratly.
Informasi teranyar bahkan menyebutkan Jepang buat pertama kalinya akan bergabung dengan Amerika dan Australia untuk ikut latihan militer di tengah memanasnya isu Laut China Selatan ini. "Amerika ingin sekutunya berbuat lebih banyak. Jepang menjadi tumpuan kekuatan sekutu Amerika di Pasifik Barat dan Australia jadi jangkar di sebelah selatan," kata Euan Graham, direktur Program Keamanan Internasional di Institut Lowy Sydney
AS akan "mempercepat" Terjadinya Krisis Keuangan Baru di CHINA?
China’s crisis is coming – the only question is how big it will be
April 27, 2014 5:18 pm
By Prasenjit Basu
A financial crisis in China has become inevitable. If it happens soon, its effects can be contained. But, if policy makers use further doses of stimulus to postpone the day of reckoning, a severe collapse will become unavoidable within a few years.
The country is in the middle of by far the largest monetary expansion in history. On one widely used measure, M2, its money supply has tripled in the past six years, an expansion four times as large as that of the US over the same period.
This unprecedented expansion is at least partly responsible for China’s extraordinary growth rate, which is now running up against a demographic constraint. Last year, for the first time, the working-age population declined, a trend set to continue for the next two decades.
Unless the country can keep lifting the labour force participation rate (for example by getting more women into the workforce or persuading older people not to retire), China will struggle to expand its labour force by even 1 per cent per year. To sustain economic growth of more than 7 per cent, productivity would need to grow by 6-7 per cent a year across the entire economy. This would be a tall order in any country. In China, where the labour-intensive services and agriculture sectors make up half the economy, it is well-nigh impossible.
The country suffers from excess capacity in most industrial sectors. Yet investment in fixed assets continues to grow at double-digit rates. The steel sector is a case in point. China has about 1bn tonnes of annual steel-production capacity; about a third of it sits idle.
Consequently, the growth statistics present a misleading figure. Output is being produced, sometimes even in the absence of any demand. A continuing burst of credit is needed to help fuel new capital spending to keep the factories busy – but that only adds to the stock of unused capital. It is a similar story with property investment. China is brimming with high-quality housing that is unaffordable. Sharp price declines are needed to clear the market. That will involve severe pain for banks that participated in the monetary expansion.
Observers often cite China’s closed capital account as a blessing that will stave off capital flight. But one consequence is a huge and persistent balance of payments surplus. Foreign money flows into the country to pay for exported goods and investment, and much less flows back out since there are few legal avenues for exit. China’s surplus over the past 10 years has been far larger than Japan’s was in the 1980s – the years when its disastrous asset price bubble was being inflated. This should have caused the currency to rise rapidly. But the renminbi has been pegged to the dollar for most of that period, accumulating a big pile of foreign reserves.
Observers often cite China’s closed capital account as a blessing that will stave off capital flight. But one consequence is a huge and persistent balance of payments surplus
Compounding it all, Chinese investors believe that none of the country’s banks or financial products will go bust because the government stands behind them all. This is partly the legacy of the banking rescue mounted a decade ago, when about 40 per cent of loans belonging to four big government-owned banks were transferred (at face value) to asset-management companies. But the broader problem is the tendency of the party leadership to provide a policy stimulus every time growth dips.
Financial controls are gradually being relaxed. But the offshore market on which the renminbi is now allowed to trade is tiny – less than 5 per cent of the value of China’s foreign reserves. Opening the capital account fully is impossible; it would result in large flows of funds and a loss of control that policy makers cannot countenance.
In a country that already accounts for half of all capital-intensive production globally, and nearly a fifth of all US imports, the growth of manufacturing will inevitably slow. A thriving service sector could pick up some of the slack. But building more houses and railways is not the way to encourage it.
China’s economy is in an unbalanced state. It can stay that way for some time – but the longer it does, the worse the eventual outcome will be. The industrial sector is already plagued by falling prices. To avert a wider deflationary spiral, the country needs to wean itself off the false cure of perpetual policy stimulus.
-------------------------------
Kalau di masa depan terjadi peperangan baru di kawasan Asia-Pasific, terutama antara AS vs China yang bermula dari konflik di Laut China Selatan, tidak bisa tidak, wilayah geografi Indonesia dipastikan akan menjadi "main battle" diantara dua negara raksasa itu. Indonesia memang tidak akan terlbat perang fisik secara langsung, tetapi pasti akan "dilibatkan" dalam 'proxy war' diantara dua negara ini. Kemngkinan kerusuhan rasial "anti-China" atau "anti-Amerika" yang sengaja diciptakan oleh salah satu pihak dari negeri yang berperang itu, dipastikan akan mengambil medan laganya di negeri ini. Indonesia dan Asia Tenggara pasti terbakar semuanya. Akan ada banyak korban tewas dari kedua belah pihak, AS dan sekutunya dan China dengan warga keturunannya di Asia Tenggara. Orang Indonesia pun (yang mayoritas Jawa itu), dipastikan juga akan yang jadi korban cukup besar akibat konflik kedua negeri ini melebar ke wilayahnya, khususnya di Jawa.
Maka ada dugaan kuat, ramalan Joyoboyo ketujuh itu akan menjadi kenyataan. Perang AS dan China hanya menghancurkan kekuatan geopolitik dan ekonomi kedua bangsa itu di dunia. Dua-duanya akan terpuruk, sehingga tidak lagi memainkan peran penting akibat kehancuran karena perang. Dari situ mulailah bermunculan kutub-kutub (polar) baru di Dunia, kemungkinan India dan Indonesia. Indonesia akan betul-betul harus bangkit dari kekuatannya sendiri, karena Barat (baca AS dan sekutunya) serta China, tidak lagi bisa diandalkan untuk membantu kebangkitan negeri ini seusai konflik 2 negara besar itu kelak. Tapi, justru kemandirian ekonomi, sosial dan politik itulah, yang saat itu tak banyak lagi dipengaruhi oleh hegemoni Barat dan China, menyebabkan negeri ini akan bangkit, maju dan menjadi kekuatan baru di dunia. Insya Allah.
masih menang amerika lah, kan i bantu sekutu...minimal jepang ama panzus ?
ReplyDelete