Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, menebar ancaman akan melancarkan perang terbuka terhadap Indonesia.
"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,"ujar Enden melalui telepon selulernya, Jumat, 22 Mei.
Ancaman ini ditujukan bukan hanya untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian RI (Polri), tapi juga masyarakat non-Papua.
Dalam perang terbuka, atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, OPM akan berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan dibunuh, diusir, bukan hanya tentara atau polisi saja, yang penting mereka rambut lurus," kata Puron.
Perang terbuka ini, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua merdeka tetap menjadi harga mati, dan menolak segala bentuk dialog.
Hal senada juga dikatakan Puron, bahwa pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Papua sudah aman tidak benar.
"Presiden katakan Papua aman itu tidak benar, Komando OPM siap perang, kami tak mau dialog yang di atur-atur Indonesia yang suka tipu-tipu," kata Puron.
Menurutnya, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya saat ini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," ujarnya.
(BACA: Akankah jurnalis asing bisa leluasa meliput di Papua?)
Puron juga meminta sebaiknya Indonesia segera keluar dari seluruh tanah Papua. "Indonesia keluar saja dari Papua, karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka," kata Puron.
Enden juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua, guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. "Wartawan internasional, nasional harus ada kebebasan untuk ambil berita di Papua," kata Enden.
Papua Tuntut Penarikan Pasukan TNI-Polri
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (DPP-AMPTPI) minta pemerintah segera menarik pasukan organik dan nonorganik serta menghentikan pengembangan semua infrastruktur TNI dan Polri di tanah Papua.
"Ini merupakan salah satu hasil Resolusi Kongres III AMPTPI yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada 18-22 Mei 2015," kata Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowan, di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Namun, secara khusus pihaknya menolak tegas rencana pembangunan markas komando (mako) Brimob di Wamena Kabupaten Jayawijaya-Papua.
Salah satu pendiri AMPTPI, Markus Haluk mengatakan, pemerintah harus segera menarik pasukan TNI-Polri yang ada di Papua karena dengan pendekatan yang dilakukan aparat saat ini membuat masyarakat Papua resah dan tidak nyaman.
"Memang permintaan penarikan pasukan TNI-Polri dari tanah Papua sudah pernah dilakukan, namun saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Oleh karena itu, melalui hasil Kongres III AMPTPI ini, kami akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah dan parlemen (DPR)," kata Markus.
Menurut dia, aparat TNI dan Polri sebelumnya melakukan pendekatan keamanan (represif) di tanah Cenderawasih, namun belakangan ini pemerintah menyatakan pendekatan yang dilakukan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
"Ini hanya 'lips service' (pernyataan) saja, namun kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," kata mantan Sekjen DPP AMPTPI periode 2007-2015 ini.
Untuk menyelesaikan persoalan Papua, kata dia, pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat Papua dan mengidentifikasi masalah yang ada di Papua. Dengan duduk bersama ini, diharapkan persoalan Papua bisa diselesaikan secara baik.
"Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama dan menyepakati konflik apa yang terjadi di Papua. Selama ini pemerintah tak pernah serius untuk menyelesaikannya," katanya.
Kongres III AMPTPI merupakan salah satu langkah konsolidasi internal untuk menjawab persoalan. Papua saat ini. Dalam kongres itu, dihadiri 550 orang yang terdiri atas dari 27 dewan pimpinan cabang seluruh studi di Indonesia, tiga dewan pimpinan wilayah masing-masing daerah, DPW Indonesia Timur, DPW Indonesia Tengah, DPW Indonesia Barat, DPP, dan Badan Pengawas Organisasi Pusat.
Post a Comment Blogger Facebook