Sekretaris Jenderal HUMANIKA (Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan)
TRIBUNNERS - Akhirnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sudah tidak malu-malu lagi untuk mendukung perpanjangan kontrak Freeport. Inilah sikap yang dinanti-nanti publik, jelas tapi sangat menyakitkan.
Benar dugaan sebagian publik, bahwa kegaduhan MKD dan Papa Minta Saham hanyalah pengalihan isu untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.
Karena sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said juga sudah menjamin persetujuan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Bahkan Sudirman Said memberi penegasan "sudah sesuai arahan Presiden."
Dalam pernyataannya, Wapres JK seakan memberi intimidasi bahwa kalau Freeport tidak diperpanjang, maka pemerintah akan kesulitan mencari investor baru.
Lanjut Jusuf Kalla, pemerintah perlu menjaga investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia. Sangat jelas sekali alurnya bahwa Jusuf Kalla dan Sudirman Said sudah seirama mendukung perpanjangan kontrak Freeport. Bisa jadi kegaduhan MKD sengaja diciptakan sebagai pengalihan agar tidak mengecam keputusan tersebut.
Sangat disayangkan seorang Wapres tidak memahami arti investasi. Sehingga dengan serta merta tunduk pada kepentingan asing.
Yang perlu dikritisi adalah, pertama, Indonesia dengan kekayaan alamnya adalah surga bagi para investor sehingga tidak ada alasan akan sulit mencari investor jika Freeport tidak diperpanjang kontraknya.
Yang Kedua, kewajiban pemerintah hanya sebatas menjaga investasi tersebut sampai akhir kontraknya. Setelah kontrak selesai maka selesai juga kewajiban tersebut, jadi tidak ada kewajiban untuk memperpanjang kontrak investasi tersebut. Setelah kontrak selesai, maka hak Indonesia untuk memutuskan masa depan investasi tersebut.
Untuk Freeport rasanya, sudah cukup tambang tersebut dikelola oleh asing. Saat ini bangsa Indonesia telah memiliki segalanya untuk sanggup mengelola sendiri tambang tersebut.
Solusi yang tepat, Freeport harus dinasionalisasi. Indonesia memiliki BUMN-BUMN tambang dan minyak yang jika diberikan kesempatan mengelola tambang Freeport seyakin-yakinnya akan mampu melaksanakannya. (*) sumber
Pada akhirnya kita memang harus memperhatikan bagaimana ujungnya, karena ada atau tidaknya kasus ketua DPR atau siapapun calo proyek lain yang ingin bermain, kewenangan untuk memperpanjang kontrak ada pada pemerintah melalui kepala negara dan menteri terkait. Calo proyek sudah ada sejak jaman dulu dan mereka akan tetap ada sampai kapanpun, namun peranan mereka tidak akan mungkin berjalan kalau tidak dibuka kesempatan oleh penguasa. Orang bisa saja duduk diwarung kopi mengatakan bisa mengatur presiden atau mengendalikan menteri, sepanjang presiden dan menterinya tidak menggubris, mana bisa si calo berjalan,,? toh yang tanda-tangan kontrak bukan mereka.
Sudah jelas kalau semangat dasar pemerintahan Jokowi memang memperpanjang kontrak Freeport. Jadi seandainya tidak ada kasus 'papa minta saham' pun kontrak tersebut kelihatannya tetap akan diperpanjang. Maka setelah menghabiskan energi ribut soal begini, sebaiknya kita mulai mempelototi untuk mengikuti bagaimana kelanjutan tindakan pemerintah. Tidak ada salahnya dengan perpanjangan kontrak sepanjang isinya lebih memberi keuntungan bagi rakyat.
Sidang MKD, gugatan terhadap menteri ESDM ke polisi, dll itu hanya dagelan yang sarat dengan kepentingan lain, jadi sebaiknya ditonton saja sebagai suatu acara yang menghibur, seperti hanya sinetron..
Post a Comment Blogger Facebook