Tas plastik berbayar telah diberlakukan termasu di Solo. Pertanyaan menyeruak, kemana larinya dana kantong kresek.
Wisbenbae.blogspot.com, SOLO — Program tas plastik berbayar telah diberlakukan. Saat berbelanja di toko ritel moderen, supermarket dikenakan biaya Rp200 tiap tas plastik. Lalu kemana dana kantong kresek?
Politikus PDIP anggota Komisi II DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, mempertanyakan aliran dana hasil penjualan kantong plastik berbayar. Hingga kini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan dana penjualan kantong plastik.
Ginda mengatakan konsep pengelolaan dana penjualan tas kresek mestinya sudah siap sebelum penerapan kantong plastik berbayar. Pihaknya memertanyakan dana yang masuk hampir sepekan ini lantaran belum ada regulasi untuk menaungi penjualan tersebut.
Retail dan toko modern di Solo mematok Rp200 untuk setiap tas kresek. “Saat saya berbelanja di minimarket, pegawai mereka tidak tahu mau dikemanakan uang Rp200 itu. Mereka tahunya hanya ikut ketentuan pemerintah,” ujar Ginda saat berbincang dengan Wisbenbae.blogspot.com, Sabtu (27/2/2016).
Ginda mengatakan semangat kebijakan kantong plastik berbayar lebih pada pengurangan konsumsi plastik alih-alih menangguk untung dari penjualannya. Namun dia menyebut transparansi pengelolaan dana penjualan kresek tak kalah penting.
Menurut Ginda, seluruh hasil penjualan kantong plastik wajib dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan. “Kalaupun ada bagi hasil antara peretail dan Pemkot, muaranya harus tetap ke sektor lingkungan seperti untuk pembiayaan kampanye diet plastik, penyediaan tas kain gratis dan lain sebagainya. Bukan untuk keuntungan pengusaha.”
Ginda menyarankan ada semacam tim khusus untuk memantau sirkulasi dana penjualan kantong plastik. Menurutnya, tim nantinya wajib melaporkan dana penjualan kresek secara berkala.
Tidak Efektif
Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Supriyanto, meminta kebijakan tas kresek berbayar dibatalkan karena tidak efektif mengurangi sampah plastik. Menurut Supri, pemerintah mestinya membenahi lini produksi plastik di hulu sebelum melangkah ke konsumen pengguna.
“Perlu pengendalian jumlah dan kualitas produksi plastik. Saat ini banyak plastik daur ulang yang membahayakan kesehatan,” ujarnya.
Anggota Komisi II, Kosmas Krisnamurti, mengusulkan pemberian diskon bagi warga yang berbelanja menggunakan tas ramah lingkungan. Menurut Krisna, diskon bisa dikonsep bagi warga yang membeli tas ramah lingkungan di toko setempat. Diskon dapat diterapkan dengan limit pembelian tertentu. “Cara itu lebih mengena karena pembeli ikut merasa diuntungkan.”
ke mana hayo ?
ReplyDelete