Pemerintah sekarang ini berupaya melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memecah belah partai politik.
“Memecah-belah parpol merupakan kejahatan politik yang harus dilawan karena akan berdampak sistemik dan berkepanjangan dalam pelemahan kedaulatan NKRI,” kata mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi dalam keterangan kepada intelijen, Kamis (19/3).
Menurut Adhie, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya paham fungsi parpol sebagai pengikat utama NKRI.
“Sehingga tidak membiarkan, apalagi mendorong, Yasonna Laoly masuk jauh ke dalam konflik PPP dan Partai Golkar, sehingga membuat perpecahan pandangan politik berubah jadi perpecahan kubu politik yang nyata,” paparnya.
Kata Adhie, setiap parpol memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan internalnya. “Namun, begitu ada intervensi dari luar, persoalan internal berubah menjadi masalah kompleks berdampak politik secara nasional,” jelas Adhie.
Adhie mengingatkan saat ini terjadi Balkanisasi NKRI namun tidak terlihat secara fisik. “Memang tidak secara fisik seperti di Eropa Timur (Uni Sovyet), melainkan secara sosial politik,” ungkap Adhie.
Lanjut Adhie, pernah terjadi intervensi Istana, dalam hal ini Presiden SBY, dalam konflik internal PKB (2008) antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, sukses membelah dan mengerdilkan partai kaum Nahdliyin itu.
“Akibatnya, sampai detik ini kaum Nahdliyin tetap terbelah. Padahal Nahdliyin merupakan salah satu kekuatan (Islam moderat) penopang NKRI secara spiritual,” pungkasnya.
Follow @wisbenbae
Post a Comment Blogger Facebook