Kegiatan Sosial Ribka Tjiptaning di Sukabumi Dihentikan
Antara - Selasa, 29 Juni
Sukabumi (ANTARA) - Kegiatan sosial berupa pengobatan gratis yang dilakukan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning di Kampung Cilandak, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa dihentikan oleh tim medis politisi PDIP itu.
Informasi yang diperoleh ANTARA, Senin petang, menyebutkan, penghentian kegiatan pengobatan gratis yang digelar Ribka Tjiptaning itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, ketika 200 orang warga tengah menghadiri pengobatan gratis.
Humas Tim Pengobatan Gratis, Andi Suherlan, mengatakan, kegiatan pengobatan gratis terpaksa dihentikan lantaran pihak Desa Sirna Jaya dan Camat Warungkiara Eri Estanto meminta tim medis Ribka Tjiptaning menandatangani sebuah surat pernyataan di atas materai, yang berisi bahwa kegiatan tersebut bukan mal praktik.
"Kami menolaknya dan kami menilai sudah berlebihan karena tim medis yang diterjunkan atas penugasan langsung Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan tersebut merupakan tenaga profesional. Sehingga, kami memutuskan agar pengobatan gratis tersebut dihentikan," katanya.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tijptaning, mengatakan, kegiatan pengobatan gratis ini merupakan ungkapan terima kasihnya kepada warga Sukabumi yang telah memilihnya kembali menjadi wakil rakyat.
"Apa salahnya, jika saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Sukabumi yang telah memilih saya dengan menggelar kegiatan sosial. Ini sangat berlebihan bila kegiatan sosial ini dianggap salah dan dipersulit," keluhnya yang dari Fraksi PDIP.
Kegiatan sosial itu telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan target kegiatan seluruh kecamatan di Kabupaten dan Kota Sukabumi.
Sebelumnya, pada 24 Juni 2010, kegiatan sosial Ribka Tjiptaning bersama dua politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Nur Suhud di salah satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, dihentikan paksa oleh sejumlah ormas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Wahyu NB mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan Camat Waringkiara yang telah mempersulit pelaksanaan pengobatan gratis, padahal kegiatan yang digelar Ribka Tjiptaning tersebut berdasarkan permintaan warga.
"Di beberapa kecamatan kegiatan ini berjalan mulus. Saya sangat kecewa jika pemerintah kecamatan dan desa mempersulitnya karena sebab kondisi warga saat ini sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti ini," katanya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Ia menegaskan, tindakan camat tersebut diindikasikan telah memarginalkan salah satu partai politik.
Di tempat terpisah, Camat Warungkiara, Eri Estanto mengaku tidak penah membubarkan atau menghentikan kegiatan pengobatan gratis Ribka Tjiptaning, tetapi pihaknya hanya meminta agar ada penjelasan tentang tim medis yang diterjunkan.
"Saya hanya ingin ada kejelasan siapa dan dari mana saja tim medis yang diterjunkan karena ini menyangkut nyawa orang. Surat materai yang ditawarkan tersebut hanya solusi jika terjadi sesuatu, maka dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Selasa, 29 Juni 2010 16:58
Ribka TjiptaningJakarta - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mempertanyakan tindakan aparat Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, Senin (28/6) dan Front Pembela Islam (FPI) di Banyuwangi, pada Kamis (24/6) yang telah menghentikan kegiatan sosialnya sebagai anggota DPR.
"Apa yang saya lakukan dengan Tim Bansos merupakan tugas saya sebagai anggota Dewan. Selama massa reses DPR RI saat ini anggota dewan melakukan kunjungan ke daerah di Dapil masing-masing, dan Dapil saya memang ada di Kabupaten Sukabumi," kata Dokter Ning, panggilan Ribka Tjiptaning, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Selain itu, jabatan dirinya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga kerja mengharuskan dia untuk melakukan program-program bidang kesehatan yang telah diputuskan dalam Rakor PDIP pada Mei 2010.
"DPP PDIP memutuskan Bidang Kesehatan harus terjun ke masyarakat walau pemilu masih lama. Slogan PDIP `Tidak Pernah Ingkar Janji`. Sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada rakyat Sukabumi yang telah memilih saya pada pemilu lalu," katanya.
Dokter Ning juga menegaskan bahwa secara politik dan hukum kegiatannya adalah sah, begitu pula secara medis pun Tim Bansos bisa dipertanggungjawabkan karena ada tiga dokter yaitu Lydia Eka Novianti, Ana Patria, dan Akash.
Menurut UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pengobatan gratis itu dilakukan oleh tenaga medis dengan klasifikasi sarjana kedokteran, sehingga tidak ada alasan bahwa ini akan menimbulkan malapraktik seperti alasan Camat Warungkiar, Sukabumi.
Sebelumnya, pengobatan gratis yang digelar dokter Ning di Kampung Cilandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, Senin (28/6) kemarin pada pukul 10.00 WIB mendapat penolakan dari kecamatan dan aparat desa setempat.
Kepala Camat Warungkiar, Eri Ersantanto menolak karena khawatir pengobatan gratis tersebut bisa menimbulkan malapraktik, akibatnya akan menimbulkan kerugian warganya.
Menurut Dokter Ning, itu hanya dalih untuk menutupi maksud sebenarnya untuk menghambat semua kegiatan dirinya yang merupakan anak seorang PKI.
Peristiwa serupa pernah terjadi pada 24 Mei 2010, saat Tim Bansos dokter Ning mengadakan pengobatan gratis di berbagai kota di Kabupaten Sukabumi dan mendapat diintimidasi puluhan aparat intelijen polisi yang membubarkan secara paksa kegiatan yang sedang dilakukan serta menuduh acara ini berbau "anak PKI".
Untuk itu, dokter Ning mendesak Kapolri menginstruksikan Kapolres Sukabumi untuk memproses secara hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan Camat Warungkiara, Eri Ersantanto.
Dokter Ning juga meminta Komnas HAM segera melakukan tindakan-tindakan yang lebih berani untuk menghentikan kelompok masyarakat dan pejabat negara baik, kepala pemerintah daerah, maupun struktur kepolisian yang menekan, mengintimidasi dan membatasi ruang gerak kegiatannya.
Setelah masa reses berakhir, dokter Ning juga mendesak Komisi III DPR memanggil Kapolri, FPI, dan pihak-pihak yang melakukan tekanan kepadanya untuk dimintai keterangannya.
------------
Sejak kapan anggota DPR RI kok tiba-tiba rajin-rajinnya ceramah tentang 'kesehatan gratis' sambil menggelar pengobatan gratis? Anehnya, selain mengumpulkan massa, mereka yang di undang tampaknya 'sengaja dipilih' olleh sang anggota DPR bersangkutan, yaitu untuk korban dan keluarga korban poltik tahun 1965? Mainan apa pula ini? Kok ada seorang anggota DPR tiba-tiba bersemangat sekali membangkitkan kenangan lama, kenangan adanya 'common enemy'? .... :D
ana ana wae
ReplyDeletetiap isme pasti ada anggota hardcore-nya beginian...
ReplyDelete