UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 7 TAHUN 1950

<div dir="ltr" style="color: black; text-align: left;"><br /> <center style="font-family: arial; font-size: 13px;"><b style="font-weight: bold;"><span style="font-size: small;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT<br /> NOMOR 7 TAHUN 1950<br /> TENTANG<br /> PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENDJADI<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b style="font-weight: bold;">UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA<br /> REPUBLIK INDONESIA</b></span><br /> <br /> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, </span></b><br /> <br /> Menimbang:<br /> a. bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan;<br /> b. bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;<br /> c. bahwa Negara jang berbentuk Republik Kesatuan ini sesungguhnja tidak lain dari pada Negara Indonesia jang kemerdekaannja oleh Rakjat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, jang semula berbentuk Republik Kesatuan dan kemudian mendjadi republik federasi;<br /> d. bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk Republik Kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnja untuk bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;<br /> e. bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua fihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat, tibalah waktunja untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat jang telah tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara jang berbentuk Republik Kesatuan dengan nama Republik Indonesia;<br /> <br /> Mengingat :<br /> 1. pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ajat 2 Konstitusi;<br /> 2. Mengingat pula: Piagam Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;<br /> <br /> <b style="font-weight: bold;">DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN SENAT<br /> <br /> MEMUTUSKAN:<br /> <br /> Menetapkan :<br /> Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. </b><br /> PASAL I<br /> Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:<br /> <br /> <span style="font-size: medium;"><b style="font-weight: bold;">Mukaddimah</b></span><br /> <br /> Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<br /> Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<br /> Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur,<br /> Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan keTuhanan Jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.<br /> <br /> <br /> BAB I<br /> Negara Republik Indonesia<br /> <br /> BAGIAN I<br /> Bentuk negara dan kedaulatan<br /> <br /> Pasal 1<br /> 1. Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negarahukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.<br /> 2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> <br /> BAGIAN II<br /> Daerah negara<br /> <br /> Pasal 2<br /> Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.<br /> <br /> <br /> BAGIAN III<br /> Lambang dan bahasa negara<br /> <br /> Pasal 3<br /> 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.<br /> 2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raja".<br /> 3. Meterai dan lambang negara ditetapkan oleh Pemerintah.<br /> <br /> Pasal 4<br /> Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.<br /> <br /> <br /> BAGIAN IV<br /> Kewarga negaraan dan penduduk negara.<br /> <br /> Pasal 5<br /> 1. Kewarga negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.<br /> 2. Kewarga negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang. Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga negarakan dan anakanaknja jang belum dewasa.<br /> <br /> Pasal 6<br /> Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> <br /> BAGIAN V<br /> Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia<br /> <br /> Pasal 7<br /> 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.<br /> 2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang.<br /> 3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiaptiap pembelakangan dan terhadap tiaptiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.<br /> 4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakimhakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanja menurut hukum.<br /> <br /> Pasal 8<br /> Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan hartabendanja.<br /> <br /> Pasal 9<br /> 1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.<br /> 2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan djika ia warga negara atau penduduk kembali kesitu.<br /> <br /> Pasal 10<br /> Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.<br /> Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu, dilarang.<br /> <br /> Pasal 11<br /> Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.<br /> <br /> Pasal 12<br /> Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam halhal dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.<br /> <br /> Pasal 13<br /> 1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan, kewadjiban-kewadjibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.<br /> 2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.<br /> <br /> Pasal 14<br /> 1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.<br /> 2. Tiada seorang diutjapkan boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.<br /> 3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik sitersangka.<br /> <br /> Pasal 15<br /> 1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.<br /> 2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.<br /> <br /> Pasal 16<br /> 1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggugugat.<br /> 2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam halhal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.<br /> <br /> Pasal 17 Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan suratmenjurat tidak boleh diganggu gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam halhal jang diterangkan dalam peraturan itu.<br /> <br /> Pasal 18<br /> Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.<br /> <br /> Pasal 19<br /> Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.<br /> <br /> Pasal 20<br /> Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 21<br /> Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 22<br /> 1. Sekalian orang baik sendirisendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.<br /> 2. Sekalian orang baik sendirisendiri maupun bersama-sama berhak memadjukan permohonan kepada penguasa.<br /> <br /> Pasal 23<br /> 1. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakilwakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang.<br /> 2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiaptiap djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang.<br /> <br /> Pasal 24<br /> Setiap warga negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara.<br /> <br /> Pasal 25<br /> 1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.<br /> 2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.<br /> <br /> Pasal 26<br /> 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendirisendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.<br /> 2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semenamena.<br /> 3. Hak milik itu adalah funksi sosial.<br /> <br /> Pasal 27<br /> 1. Pentjabutan hal milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.<br /> 2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selamalamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum; maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturan-aturan itu.<br /> <br /> Pasal 28<br /> 1. Setiap warga negara, sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.<br /> 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.<br /> 3. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam halhal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.<br /> 4. Setup orang jang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.<br /> <br /> Pasal 29<br /> Setiap orang berhak mendirikan serikatsekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan kepentingannja.<br /> <br /> Pasal 30<br /> 1. Tiaptiap warga negara berhak mendapat pengadjaran.<br /> 2. Memilih pengadjaran jang diikuti, adalah bebas.<br /> 3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 31<br /> Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 32<br /> Setiap orang jang didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.<br /> <br /> Pasal 33<br /> Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang sematamata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.<br /> <br /> Pasal 34<br /> Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.<br /> <br /> <br /> BAGIAN VI<br /> Azasazas dasar<br /> <br /> Pasal 35<br /> Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hakpilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tiara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.<br /> Pasal 36<br /> Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaankeadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk haritua dan pemeliharaan djandadjanda dan anakjatimpiatu.<br /> <br /> Pasal 37<br /> 1. Penguasa terusmenerus rnenjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjato dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.<br /> 2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka. kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.<br /> 3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 38<br /> 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.<br /> 2. Tjabangtjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.<br /> 3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakjat.<br /> <br /> Pasal 39<br /> 1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.<br /> 2. Fakirmiskin dan anakanak jang terlantar dipelihara oleh Negara.<br /> <br /> Pasal 40<br /> Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.<br /> <br /> Pasal 41<br /> 1. Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakyat baik rohani maupun djasmani.<br /> 2. Penguasa teistimewa berusaha selekaslekasnya menghapuskan butahuruf.<br /> 3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orangtua muridmurid.<br /> 4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.<br /> 5. Muridmurid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikankebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak muridmurid sekolah umum.<br /> <br /> Pasal 42<br /> Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.<br /> Pasal 43<br /> 1. Negara berdasarkan atas keTuhanan Jang Maha Esa.<br /> 2. Negara mendjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.<br /> 3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan pesekutuan agama jang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.<br /> 4. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuhtaat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.<br /> <br /> <br /> BAB II<br /> Alatalat perlengkapan negara<br /> <br /> Ketentuan umum Pasal 44 Alat-alat perlengkapan Negara ialah:<br /> Presiden dan Wakil Presiden;<br /> Menteri-menteri;<br /> Dewan Perwakilan Rakjat;<br /> Mahkamah Agung;<br /> Dewan Pengawas Keuangan.<br /> <br /> <br /> BAGIAN I<br /> Pemerintah<br /> <br /> Pasal 45<br /> 1. Presiden ialah Kepala Negara.<br /> 2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.<br /> 3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> 4. Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> 5. Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hakpilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.<br /> <br /> Pasal 46<br /> 1. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.<br /> 2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.<br /> <br /> Pasal 47<br /> Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:<br /> Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekalikali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusus sekalian penghuni Negara.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara (WakilKepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (WakilKepala Negara) jang baik".<br /> <br /> Pasal 48<br /> Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja.<br /> <br /> Pasal 49<br /> Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah warga negara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hakpilih ataupun orang jang telah ditjabut haknya untuk dipilih.<br /> <br /> Pasal 50<br /> Presiden membentuk Kementeriankementerian<br /> <br /> Pasal 51. 1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.<br /> 2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.<br /> 3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapasiapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.<br /> Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu kementerian.<br /> 4. Keputusankeputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat 2 atau 3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.<br /> 5. Pengangkatan atau penghentian antarawaktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.<br /> <br /> Pasal 52<br /> 1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.<br /> 2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden. Masing-masing Menteri berkewadjiban demikian djuga berhubung dengan urusanurusan jang chusus masuk tugasnja.<br /> <br /> Pasal 53<br /> Sebelum memangku djabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:<br /> Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekalikali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri".<br /> <br /> Pasal 54<br /> Gadji Presiden, gadji Wakil Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, gantirugi jang lainlain, diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 55<br /> 1. Djabatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia,<br /> 2. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.<br /> 3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali suratsurat utang umum.<br /> 4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.<br /> <br /> <br /> BAGIAN II<br /> Dewan Perwakilan Rakjat<br /> <br /> Pasal 56<br /> Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.<br /> <br /> Pasal 57<br /> Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 58<br /> 1. Golongangolongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunjai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturutturut sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 Anggauta.<br /> 2. Djika djumlahdjumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakilwakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu.<br /> <br /> Pasal 59<br /> Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan djabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali.<br /> <br /> Pasal 60<br /> Jang boleh menjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hakpilih ataupun orang jang haknya untuk dipilih telah ditjabut.<br /> <br /> Pasal 61<br /> 1. Keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan djabatan-djabatan lain jang ditentukan dengan undang-undang.<br /> 2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau kewajibannja sebagai Anggauta badan tersebut selama ia memangku djabatan Menteri.<br /> 3. Anggauta Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinya mendjadi nonaktif selama keanggautaan itu. Setelah berhenti mendjadi Anggauta, ia kembali dalam dinasaktif lagi.<br /> <br /> Pasal 62<br /> 1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari, antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.<br /> 2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggauta jang tertua umurnja.<br /> <br /> Pasal 63<br /> Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (meratakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja sebagai berikut:<br /> Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.<br /> Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekalikali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.<br /> Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan jang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".<br /> <br /> Pasal 64<br /> Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiaptiap kali mereka mengingininja.<br /> <br /> Pasal 65<br /> 1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menganggap hal itu perlu.<br /> 2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> Pasal 66<br /> 1. Rapatrapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggauta menuntut hal itu.<br /> 2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.<br /> 3. Tentang halhal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.<br /> <br /> Pasal 67<br /> Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu boleh meletakkan djabatannja.<br /> Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.<br /> <br /> Pasal 68<br /> Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapatrapatnya di Djakarta ketjuali djika dalam halhal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.<br /> <br /> Pasal 69<br /> 1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hak menanja; Anggauta-anggauta mempunyai hak menanja.<br /> 2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.<br /> <br /> Pasal 70<br /> Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 71<br /> Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.<br /> <br /> Pasal 72<br /> 1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggauta.<br /> 2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.<br /> <br /> Pasal 73<br /> Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-tundjangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggauta dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja<br /> perdjalanan4an penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 74<br /> 1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban, merahasiakan itu dihapuskan.<br /> 2. Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta, Menteri-menteri dan pegawaipegawai jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.<br /> <br /> Pasal 75<br /> 1. Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggautasidang.<br /> 2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.<br /> 3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suarasuara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggautanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut.<br /> Apabila suarasuara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.<br /> 4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.<br /> <br /> Pasal 76<br /> Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.<br /> <br /> Pasal 77<br /> Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang, Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, WakilwakilKetua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakilwakil Ketua dan Anggauta-anggauta. Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung.<br /> <br /> <br /> BAGIAN III<br /> Mahkamah Agung<br /> <br /> Pasal 78<br /> Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 79<br /> 1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.<br /> 2. Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta anggauta Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.<br /> 3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang.<br /> 4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.<br /> <br /> <br /> BAGIAN IV<br /> Dewan Pengawas Keuangan<br /> <br /> Pasal 80<br /> Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 81<br /> 1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengangkatan itu adalah seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.<br /> 2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta diberhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.<br /> 3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang.<br /> 4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.<br /> <br /> <br /> BAB III<br /> Tugas alatalat perlengkapan negara<br /> <br /> BAGIAN I<br /> Pemerintahan<br /> <br /> Pasal 82<br /> Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaja Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.<br /> <br /> Pasal 83<br /> 1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggugugat.<br /> 2. Menteri-menteri bertanggung djawab atas seluruh kebidjaksanaan, Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendirisendiri.<br /> <br /> Pasal 84<br /> Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat. Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.<br /> <br /> Pasal 85<br /> Sekalian keputusan I residen djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat keempat dan pasal 51 ajat keempat.<br /> <br /> Pasal 86<br /> Pegawaipegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> Pasal 87<br /> Presiden memberikan tandatanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 88<br /> Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> <br /> BAGIAN II<br /> Perundang-undangan<br /> <br /> Pasal 89<br /> Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> Pasal 90<br /> 1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.<br /> 2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Pemerintah.<br /> <br /> Pasal 91<br /> Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah kepadanja.<br /> <br /> Pasal 92<br /> 1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.<br /> 2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden.<br /> <br /> Pasal 93<br /> Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan memadjukan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.<br /> <br /> Pasal 94<br /> 1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.<br /> 2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang jang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.<br /> 3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.<br /> <br /> Pasal 95<br /> 1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.<br /> 2. Undang-undang tidak dapat diganggugugat.<br /> <br /> Pasal 96<br /> 1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur halhal penjelenggaraan pemerintahan jang karena keadaankeadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera.<br /> 2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan deradjat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.<br /> <br /> Pasal 97<br /> 1. Peratura-nperaturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambatlambatnya pada sidang tang berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.<br /> 2. Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.<br /> 3. Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja baik jang dapat dipulihkan maupun jang tidak maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.<br /> 4. Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.<br /> <br /> Pasal 98<br /> 1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah.<br /> 2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja. Batasbatas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 99<br /> 1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alatalat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selandjutnya pokokpokok jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.<br /> 2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian.<br /> <br /> Pasal 100<br /> 1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.<br /> 2. Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.<br /> <br /> <br /> BAGIAN III<br /> Pengadilan<br /> <br /> Pasal 101<br /> 1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer sematamata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.<br /> 2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan sematamata pada sjarat kepandaian, ketjakapan dan kelakuan takbertjela jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam halhal jang ditentukan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 102<br /> Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djil pengundang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.<br /> Pasal 103<br /> Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alatalat perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika diidzinkan. oleh undang-undang.<br /> <br /> Pasal 104<br /> 1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.<br /> 2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.<br /> 3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.<br /> Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.<br /> <br /> Pasal 105<br /> 1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.<br /> 2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> 3. Dalam halhal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.<br /> <br /> Pasal 106<br /> 1. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan djuga pegawaipegawai, anggauta-anggauta madjelismadjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran jabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.<br /> 2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana; sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.<br /> 3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.<br /> <br /> Pasal 107<br /> 1. Presiden mempunjai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan.<br /> Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.<br /> 2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.<br /> 3. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.<br /> <br /> Pasal 108<br /> Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tatausaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alatalat perlengkapan lain, tetapi djika demikian sebolehbolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.<br /> <br /> <br /> BAGIAN IV<br /> Keuangan<br /> <br /> Babakan 1<br /> Hal uang<br /> <br /> Pasal 109<br /> 1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alatalat pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang.<br /> 2. Satuanhitung untuk menjatakan jang alatalat pembajar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.<br /> 3. Undang-undang mengakui sah alatalat pembajar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.<br /> 4. Pengeluaran alatalat pembajar jang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.<br /> <br /> Pasal 110<br /> 1. Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi.<br /> 2. Penundjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang.<br /> <br /> <br /> Babakan 2<br /> Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan djawab -Gadji.<br /> <br /> Pasal 111<br /> 1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.<br /> 2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 112<br /> 1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.<br /> 2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> Pasal 113<br /> Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.<br /> <br /> Pasal 114<br /> 1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.<br /> 2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiaptiap kali djika dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> Pasal 115<br /> 1. Anggaran terdiri dari bagianbagian jang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.<br /> Babbab terbagi dalam pospos.<br /> 2. Untuk tiaptiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.<br /> 3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.<br /> 4. Dengan undang-undang dapat diizinkan permindahan.<br /> <br /> Pasal 116<br /> Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 117<br /> Tidak diperkenankan r!iemungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.<br /> <br /> Pasal 118<br /> 1. Pindjaman uang atas tanggunan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.<br /> 2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan biljetbiljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.<br /> <br /> Pasal 119<br /> 1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan chusus, gadjigadji dan lainlain pendapatan anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.<br /> 2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat 1 kepada alatalat perlengkapan lain jang berkuasa.<br /> 3. Pemberian pensiun kepada pegawaipegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> <br /> BAGIAN V<br /> Hubungan luar negeri<br /> <br /> Pasal 120<br /> 1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan Negaranegara lain.<br /> Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang.<br /> 2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-undang.<br /> <br /> Pasal 121<br /> Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antara negara.<br /> <br /> Pasal 122<br /> Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negaranegara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antara negara.<br /> <br /> Pasal 123<br /> Presiden mengangkat wakilwakil Republik Indonesia pada Negaranegara lain dan menerima wakil Negara negara lain pada Republik Indonesia.<br /> <br /> <br /> BAGIAN VI<br /> Pertahanan negara dan keamanan umum<br /> <br /> Pasal 124<br /> Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannya.<br /> <br /> Pasal 125<br /> 1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia.<br /> Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.<br /> 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadjib-militer.<br /> <br /> Pasal 126<br /> 1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.<br /> 2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.<br /> <br /> Pasal 127<br /> 1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.<br /> 2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.<br /> 3. Opsiropsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> <br /> Pasal 128<br /> Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.<br /> <br /> Pasal 129<br /> 1. Dengan tjara dan dalam halhal jang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagianbagian dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.<br /> 2. Undang-undang mengatur tingkatantingkatan keadaan bahaja dan akibatakibat pernjataan demikian itu dan seterusnja menetapkan bilamana kekuasaan alatalat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.<br /> <br /> Pasal 130<br /> Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.<br /> <br /> <br /> BAB IV<br /> Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja<br /> <br /> Pasal 131<br /> 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.<br /> 2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluasluasnya untuk mengurus rumah tangganja sendiri.<br /> 3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugastugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganja.<br /> <br /> Pasal 132<br /> 1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasardasar permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.<br /> 2. Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.<br /> 3. Perselisihanperselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108.<br /> <br /> Pasal 133<br /> Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabatpendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada Republik Indonesia.<br /> <br /> <br /> BAB V<br /> Konstituante<br /> <br /> Pasal 134<br /> Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.<br /> <br /> Pasal 135 1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil.<br /> 2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.<br /> 3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku buat konstituante dengan pengertian bahwa djumlahdjumlah wakil itu dua kali lipat.<br /> <br /> Pasal 136<br /> Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ajat 3 dan 4, dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.<br /> Pasal 137<br /> 1. Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah anggauta sidang.<br /> 2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.<br /> 3. Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.<br /> Pemerintah mengesahkan rantjangan itu dengan segera.<br /> Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.<br /> <br /> Pasal 138<br /> 1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.<br /> 2. Pekerdjaan seharihari Dewan Perwakilan Rakjat, jang karena ketentuan dalam ajat I pasal ini mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja dan jang bertanggung djawab kepada Konstituante.<br /> <br /> Pasal 139<br /> 1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggauta merangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar alas perhitungan setiap 10 Anggauta Konstituante mempunjai seorang wakil.<br /> 2. Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja jang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukan dengan undang-undang.<br /> 3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.<br /> 4. Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) di hadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanja, jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 63.<br /> <br /> <br /> BAB VI<br /> Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup<br /> <br /> BAGIAN I<br /> Perubahan<br /> <br /> Pasal 140<br /> 1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan.<br /> Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.<br /> 2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.<br /> Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan Wakil Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.<br /> 3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.<br /> 4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.<br /> <br /> Pasal 141<br /> 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.<br /> 2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, babbabnja, bagianbagian tiaptiap bab dan pasalpasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukkannja diubah.<br /> 3. Alatalat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan penglaksanaan jang lebih landjut.<br /> <br /> <br /> BAGIAN II<br /> Ketentuan-ketentuan peradilan<br /> <br /> Pasal 142<br /> Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tatausaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tatausaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.<br /> <br /> Pasal 143<br /> Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alatalat perlengkapan Republik Indonesia jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alatalat perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja'ni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 142.<br /> <br /> Pasal 144<br /> Sambil menunggu peraturan kewarga negaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam pasal 5 ajat 1, maka jang sudah mendjadi warga negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas Persetudjuan perihal pembagian warga negara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka jang kebangsaannja tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah mendjadi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut.<br /> <br /> <br /> BAGIAN III<br /> Ketentuan penutup<br /> <br /> Pasal 145<br /> Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewadjibkan satu atau beberapa panitia jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai dengan petundjuk-petundjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja pada umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.<br /> <br /> Pasal 146<br /> Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewudjudkan pembentukan aparatur Negara jang bulat untuk melaksanakan pokokpokok dari Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perdjuangan nasional dengan djalan menjusun kembal tenagatenaga jang ada.<br /> <br /> <br /> <br /> <b style="font-weight: bold;">PASAL II</b><br /> <br /> 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.<br /> <br /> 2. Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alatalat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.<br /> <br /> <br /> Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.<br /> <br /> Disahkan Di Djakarta<br /> Pada Tanggal 15 Agustus 1950<br /> <br /> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,<br /> Ttd.<br /> SOEKARNO<br /> <br /> PERDANA MENTERI,<br /> Ttd.<br /> MOHAMMAD HATTA<br /> <br /> MENTERI KEHAKIMAN,<br /> Ttd.<br /> SOEPOMO<br /> <br /> Diumumkan Di Djakarta<br /> Pada Tanggal 15 Agustus 1950<br /> <br /> MENTERI KEHAKIMAN,<br /> Ttd.<br /> SOEPOMO<br /> <br /> <br /> </center></div><div style="color: black;"><img alt="" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2502068138866588197-7902856147631014382?l=sulaemand.blogspot.com" width="1" /></div>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 7 TAHUN 1950

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 7 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENDJADI ...

Read more »

Lebih dekat dengan Dora Natalia, Pegawai MA pencakar Polisi!

<div style="text-align: center;"> <img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZG7mM11EvXuf_B8AxEliF354QHII55Q6np5ebom5POCKtsj3SiZWKMJLvZrwSUKzlySG207yxCnB0meW8x2xh_MyXcDklgRY01pcM14qBeEv3Kg3h2IbM6WMo5Th0LZDG6GsJ/s640/Dora+Natalia+disebut+pegawai+di+MA.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <i>Jakarta - Dora Natalia Singarimbun mengamuk dan mencakar polisi lalu lintas (polantas), Selasa kemarin. Dia tercatat sebagai pegawai di Mahkamah Agung (MA).</i></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;">Dora ngamuk saat hendak ditilang Aiptu Sutisna. Ketika itu Dora tengah mengemudikan mobil Daihatsu Xenia di Jalan Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur. <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=Polisi" target="_blank">Polisi </a>menyebut Dora hendak masuk ke busway dan ditilang polisi.</span></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <img height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-dFuwKoTO0caSCZwkANp0X3nv7YqoC6XPfz_kdl6yA1hQ0S6XkGytm1o-r0SBmnjBcTdxGeWwpdbW_DO0Xc-8SI0CuimaZSSheB572fLrSWkXohKOb8hyphenhyphenACfnWo4Lherwfz3U/s640/Dora+Natalia+saat+mengamuk.jpg" width="640" /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Dari situs Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Rabu (14/12/106), Dora lahir di Medan, 29 Desember 1981. Dora yang berstatus sudah menikah berdomisili di Jalan Letjen Jamin Ginting, Medan Tuntungan, <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=Medan" target="_blank">Medan</a>, Sumatera Utara. Data ini terakhir mengalami pengubahan ialah pada 18 Agustus 2011.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Kamis, 31 Desember 2015, Dora menjadi satu dari delapan orang yang dilantik menjadi pejabat Eselon IV. Dikutip dari siaran pers di situs MA, pelantikan itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 03/BUA.2/peng.06.1/12/2015, dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 43/SEK/Peng.06.1/12/2015 tentang Penganggatan Pejabat Struktural Eselon IV pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dilihat dari akun Facebooknya, sebelum bekerja di MA, Dora sebelumnya pernah menjadi staf keuangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dan menjadi Kasubbag Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Agama Banten. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dora menempuh pendidikan di SMU Negeri 4 Medan. Kemudian ia melanjutkan studinya di Program Studi Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Teladan Medan. Kemudian untuk pendidikan Strata 2, Dora menempuhnya di Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas HKBP Nomensen Medan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya diberitakan, setelah Dora mengamuk, Sutisna melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana mengatakan penyidik Satreskrim Polres Jakarta Timur akan memanggil Dora. Pemanggilan dilakukan atas laporan yang dibuat oleh korban, Aiptu Sutisna, pasca kejadian tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sapta mengatakan Sutisna telah diambil keterangan di Polres Jakarta Timur atas laporannya itu. Sutisna juga menyerahkan bukti-bukti terkait peristiwa yang sempat menjadi tontonan warga itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Barang buktinya bajunya yang robek-robek, pangkatnya yang copot sama <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=rekaman%20video" target="_blank">rekaman video</a>, itu yang ambil video itu anggota juga, rekan korban yang sedang bertugas," kata Sapta, Selasa (13/12).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5QDplccYlwQqKg-t-t1FCAY9Dw88m44sd2JAiK8ksQYEBLzOB2aq2m62ps3trohIDMhry2xoSQPdseoJvuT4rDVbXKt0-0yrXtvmjUBLdqeC8Rt4APIrm__p9ODATjxDkEyEF/s640/Dora+Natalia+saat+bekerja+di+MA.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=Dora%20natalia" target="_blank"><span style="font-size: x-large;">Sumber</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html"><span style="font-size: x-large;">lanjutin di sini !</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: x-large;">Follow @wisbenbae</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://tees.co.id/topi-trucker-ini-topi-350546?model=topi-trucker&utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=product&utm_content=ini-topi"><span style="font-size: x-large;">Mau Topi ini ? Klik ajah !</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://tees.co.id/topi-trucker-ini-topi-350546?model=topi-trucker&utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=product&utm_content=ini-topi"><span style="font-size: x-large;"><img src="https://tees.co.id/go/generate/preview/image?product_id=350546&color_id=47&model=topi-trucker&side=front&size=All%20Size" /></span></a></div>

Lebih dekat dengan Dora Natalia, Pegawai MA pencakar Polisi!

Jakarta - Dora Natalia Singarimbun mengamuk dan mencakar polisi lalu lintas (polantas), Selasa kemarin. Dia tercatat sebagai pegawai di...

Read more »

SUAP MA : BIAR TAK DITANGANI HAKIM ARTIDJO, CUKUP BAYAR RP 100 JUTA

<span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <img height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV5XVwFkHed3Shs_vN8WZZ_w7B0UAEzNrV7agitHZjs4_KyN5FGwB1HQteHA5d8HZNet1GM-VCConr5ZAjMGLpArWlbL7IRRaUMrV13nUW8bbIwZfvNNAuwAJAXeJqIT0uKmfZ/s640/resize.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;">Pegawai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Kosidah mengaku Kasubdit Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna pernah meminta suap dari beberapa pengacara yang berperkara di <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=Mahkamah%20agung">MA</a>.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Suap tersebut, diduga untuk menghindari pihak yang berperkara mendapatkan <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=Artidjo%20Alkotsar">Hakim Agung Artidjo Alkostara.</a></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Benar yang mulia, Pak Andri minta berkas itu jangan ke Pak Artidjo, karena pada takut yang mulia," ujar Kosidah saat menjadi saksi terdakwa Andri Tristiantodi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/7).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kosidah menjelaskan, beberapa perkara yang ingin diurus Andri untuk meminta suap dari pengacara, seperti perkara di Tasikmalaya dan Bengkulu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diketahui, salah satu pengacara yang dimintai uang oleh Andri adalah, Asep Ruhiat, yang menangani banyak perkara di Mahkamah Agung. Asep mengaku bahwa ia pernah meminta tolong kepada Andri, agar memonitor perkara pidana di MA.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perkara yang dimaksud yakni, peninjauan kembali perkara korupsi dengan terdakwa H Zakri. Dalam tingkat kasasi, terdakwa diputus oleh Hakim Artidjo Alkostar dengan pidana 8 tahun penjara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Asep meminta agar yang memeriksa pengajuan PK tidak lagi Hakim Artidjo. Untuk itu, Andri meminta uang Rp75 juta. Menurut dia, harga tersebut lebih murah, karena biasanya pengkondisian Hakim Agung membutuhkan biaya sebesar Rp100 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut, kepada Majelis Hakim Kosidah mengakui bahwa pengaturan komposisi hakim bukanlah wewenangnya. Majelis Hakim hanya ditentukan oleh masing-masing Ketua Kamar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Bukan tugas saya, jadi saya hanya cek saja, mudah-mudahan tidak ke Pak Artidjo, karena biasanya putusannya suka nambah," ujar dia.</div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=suap">Sumber</a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html"><span style="font-size: x-large;">lanjutin di sini !</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: x-large;">Follow @wisbenbae</span></a></div> <center> <span style="font-size: large;"><a href="https://twitter.com/wisbenbae"></a></span></center>

SUAP MA : BIAR TAK DITANGANI HAKIM ARTIDJO, CUKUP BAYAR RP 100 JUTA

Pegawai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Kosidah mengaku Kasubdit Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana ...

Read more »

Sepak Terjang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

<div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"> <img height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKwopUo9NIOHfvful0GDDHYEEcjhzNdabWe6KrMGxK35dtmqIcAeZka3NDCjjKw7na2f6y62EPOkKdjN2NrzOwyafvK_QW7DztOirxz3py8e9lhFy4axXJXSwkN0YGmjr7LKjH/s640/lt4dc6c198e3bd1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;">Kultwit ttg hakim , Mahkamah Agung dan andilnya dalam menyebabkan indonesia terpuruk hancur seperti skrg ini</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> MA adalah lembaga tinggi negara pemegang supremasi hukum tertinggi di negara ini. Posisi, tgs & tggjawabnya ditetapkan oleh UUD. Sbg lembaga pemegang supremasi hukum tertinggi, MA bersifat otonom dan tak dapat diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh presiden.</blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Posisi MA yg kuat ini berbeda saat jaman orba dimana MA secera teori saja independen, tp kenyataannya dibawah kendali & jd boneka Suharto. Zaman suharto karir, nasib dan masa depan hakim2 termasuk hakim2 MA ditentukan oleh dept kehakiman dan suharto. Hakim tak loyal, dibuang. Ketika reformasi dan fungsi dan pembinaan thdp hakim dikembali ke posisi ideal yaitu ditangan  MA. seharusnya hakim2 dpt lbh profesional</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Profesionalitas hakim2 itu mencakup : kecerdasan, kejujuran, kebersihan, integritas & loyalitas. Hakim itu adalah wakil tuhan di bumi  MA, Namun apa lacur..ternyata hakim2 kita mulai dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai hakim agung mayoritas bermasalah. Bahkan hakim tipikor yg dibentuk scra khusus pun masih ditemukan hakim2 brengsek yg doyan suap dan KKN. Itu juga tak terlepas andil MA</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> Seorg hakim TIPIKOR bbrp waktu yg lalu “sukses” bebaskan walikota Bekasi yg didakwa korupsi. Trnyta hakim itu pernah jd terdakwa jg , Hakim Tipikor itu ternyata mantan koruptor ketika jadi hakim di PN pekanbaru dan entah apa sebabnya bisa lolos jadi hakim TIPIKOR. Padahal hakim2 TIPIKOR itu merupakan tumpuan & harapan terakhir dari rakyat utk mendapatkan keadilan & dlm pemberantasan korupsi</div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <span style="text-align: justify;">Komisi Yudisial yg bertugas mengawasi hakim2 korup sdh banyak membongkar &laporkan hakim2 korup. Sbgn kecil ditangkap, sedangkan sebagian besar lainnya masih bebas dan tak mendapatkan sanksi apapun dari MA yg sdh terima laporan KY. Ketua Muda Pengawasan MA Yaitu </span><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Hatta_Ali" style="text-align: justify;">M. Hatta Ali</a><span style="text-align: justify;"> yg entah kenapa bisq terpilih sbg ketua MA tadi pagi. Padahal sedemikian bnyk penyimpangan hakim di PN, PT dan MA</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rumors mengenai suap 50 milyar yg disebut2 melatarbelakangi pemilihan ketua MA dibantah habis2an oleh M. Hatta ALi. publik tak percaya. MA RI sampai saat ini masih sering mengeluarkan keputusan2 yg kontroversial terutama terkait dgn kasus korupsi. Meski kasus lain jg ada</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Masih juga segar diingatan kita ketika muncul berita yg menggegerkan ttg suap puluhan milyar kpd hakim agung TUN  yg disebut2 Melibatkan Amir Syamsudin, mantan sekjen demokrat yg kini menjabat Mentri Hukum dan HAM. Amir syamsuddin membantah keterlibatnnya. Satgas Mahfum pun pernah minta klarifikasi ttg kasus suap Hakim Agung TUN & Amir syamsuddin itu ke KPK. Tp smpi skrg msh tak jelas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bisa kita bayangkan betapa hancur dan bobroknya negara kita ini jk pejabat tertinggi di bidang hukum seperti hakim agung MA & menhukham Terlibat suap dan korupsi serta jual beli hukum dan keadilan tanpa ada tindakan apapun kepada mereka2 yg terlibat. Tuhan pun murka !</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi bobroknya kepolisian, kejaksaan, mahkamah konstitusi dan seterusnya yg melengkapi penderitaan dan kehancuran bangsa ini. Harapan yg tersisa hanya pada presiden yg merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi. Namun, sayang presiden kita lemah .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Presiden kita terkenal lamban, peragu & tersandera oleh kasus2 korupsi kader2 partai & kerabat2 terdekatnya shgg tak dapat diharapkan, Mmg msh ada segelintir hakim yg dikenal bersih seperti albertina ho atau artidjo yg bikin kriminal2 khussnya koruptor menggigil.Tapi hakim2 berintegritas itu langka. Sperti cari jarum ditumpukan jerami. Lbh banyak yg kotor dan mau jual jiwanya kpd penyuap</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penyuapan trhdp hakim bukanlah suatu hal yg sulit dan luar biasa. Laywer2 top dan terkenal umumnya pny hub khusus dgn hakim2. Penyuapan tdhp hakim agar kasus dimenangkan atau terdakwa dibebaskan atau vonis minimal dpt jg dilakukan via panitera di pengadilan, Artinya banyak jalan menuju roma jika terkait dgn suap menyuap dan jual beli perkara. lawyer2 tertentu bahkan punya ‘hakim binaan.\</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hakim binaan ini adalah hakim2 yg rutin dapat gaji tambahan, selalu terima suap, dpt bantuan karir dan penempatan tugas dari lawyer, Juga kadang2 hakim2 itu terima “bonus” dari lawyer2 hitam seperti rumah&mobil mewah, liburan ke LN, biaya sekolah anak di LN dll. Bantuan karir & penempatan tugas di lokasi PN & PT jg diberikan oleh laywer2 hitam ini yg jg pnya relasi kuat dgn petinggi2 di MA. Lawyer2 hitam ini jg diduga berperan sbg tim sukses jika ada seleksi calon haki, agung di MA. Mereka diduga punya piaran dr bwh ke atas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bobroknya para hakim ini sdh sering dilaporkan oleh KY ketika Busyro jadi ketua KY. Namun Dicuekin MA, malah KY dimusuhi oleh MA. Pesta pora hakim bejat mulai berkurang “sedikit” ketika Busyro jd Ketua KPK&tangkapi para hakim2 busuk/korup yg sdh lama diintai MA</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meski begitu penegakan hukum melalui penetapan vonis maksimal dari hakim2 tetap tdk pernah terwujud. Hukum maks/ mati terbatas pd MA. Pada terdakwa narkoba saja. Sedangkan utk kasus2 lain apalagi korupsi, hakim2 tetap obral jualan vonis rendah yg bikin rakyat mual. Artidjo misalnya, tak pernah berikan vonis bebas utk kriminal berat atau koruptor yg kasasi. Bahkan sering beri vonis yg lebih berat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Contohnya kasus akbar, gayus atau haposan. Artidjo putuskan bersalah (dissenting opinion AT) dan perberat hukuman gayus/ haposan. Itu sebab lawyer hitam &koruptor akan berusaha semaksimal mgkin agar kasus2 mrk jgn sampai ditangani oleh hakim seperti artidjo cs.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Caranya adlh dgn mengatur dan menyuap petinggi MA yg berwenang mendistribusikan kasus kasasi & menetapkan susunan majelis hakimnya, Utk mengatur susunan majelis hakim kasasi ini jg tarifnya ratusan juta hingga milyaran rupiah tergantung jenis kasus yg ditangani.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu “komoditi” yg diperdagangkan di MA adalah waktu penetapan putusan kasasi. Makin cepat tentu harganya makin mahal. Oknum petinggi MA, setjen, panitera2, staf2 MS berperan penting dlm atur mengatur perkara kasasi/PK di MA. Merekalah operator2nya. Selama di bwh kepemimpinan Harifin Tumpa, makin terpuruk, bobrok, demoralitas dan deintegritas. Tak ada reformasi sedikitpun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama ini MA juga dikenal terlalu lembek memberikan vonis2 kasasi yg terkait suap oleh aparat hukum: hakim, jaksa dan polisi. Apalagi terhadap hakim2 korup, MA tak pernah beri vonis maksimal bahkan malah dilindungi dgn sanksi bersifat adminsitrasi saja</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibatnya, MA yg seharusnya jd penjaga hukum di Indonesia telah berobah menjadi pembela kriminal dan bahkan pelaku kriminal. Miris , 4 pilar hukum indonesia : hakim, jaksa, polisi dan pengacara, semuanya korup. Msh ada harapan jika KPK berani tangkap mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semua aparat2 hukum yg korup itu& berikan tuntutan maksimal serta mengawal dijatuhkannya hukuman maks atau mati kepada apart korup. Tapi harapan itu tentu saja, sekali lagi, tidak dpt kita sandar pada SBY. Hanya kpd presiden RI yad yg mudah2an bukan penipu rakyat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekian…semoga bermanfaat teman tuips.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><a href="http://twitter.com/triomacan2000">By: TrioMacan2000</a></span></div> <br /> <br /> <a href="http://delicious.com/zensilurushati/">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a>

Sepak Terjang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kultwit ttg hakim , Mahkamah Agung dan andilnya dalam menyebabkan indonesia terpuruk hancur seperti skrg ini MA adalah lembaga...

Read more »

Derita Panitera MK dan Kekhawatiran soal Keselamatan

<span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <img height="266" src="http://pascasarjana-stiami.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/mk.jpg" width="400" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Panitera di Mahkamah Konstitusi Kasianur Sidauruk (memakai baju batik) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (2/12/2013). Kasianur diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap penanganan pilkada di Mahkamah Konstitusi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEjhyphenhyphen44gDJDb8YaCVuEvt1nnKLsNsP-EdWv95mSngldhrWRczN-dRAXjBUs2U5kPK-A1K4IvrX4es4hEYDP_WlMAG7VwzRSt8ZM5U1wvRD_8_QDueyF8ditDQrzwVkOhhZwt_L8hB9o7uJDcxbFN5i2lM68qwDJ7yG90RYHj-Be1LMpaVnmimOpY96a2w8ED6Lb3QSANSmyLzYtG7jfSeRhyTwNwgUpT=" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEjhyphenhyphen44gDJDb8YaCVuEvt1nnKLsNsP-EdWv95mSngldhrWRczN-dRAXjBUs2U5kPK-A1K4IvrX4es4hEYDP_WlMAG7VwzRSt8ZM5U1wvRD_8_QDueyF8ditDQrzwVkOhhZwt_L8hB9o7uJDcxbFN5i2lM68qwDJ7yG90RYHj-Be1LMpaVnmimOpY96a2w8ED6Lb3QSANSmyLzYtG7jfSeRhyTwNwgUpT=" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Panitera Mahkamah Konstitusi,Kasianur Sidauruk mengakui keluarga mengkhawatirkan keselamatannya selama bertugas sebagai panitera Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ada saja pihak-pihak yang kecewa atas putusan MK dan berimbas ke internal MK. "Omong kosong kalau dibilang tidak khawatir. Kami nggak bisa bisa berbohong tentang itu. Kekhawatiran itu utamanya mengenai keselamatan kami sendiri melihat situasi yang macam-macam," ujar Kasianur ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/8/2014).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, Kasianur mengaku punya cara untuk memperkecil kekhawatiran keluarga yakni komunikasi yang baik dan intens. "Biasanya saya ambil waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan di situ saya sampaikan ke mereka tentang bagaimana sebenarnya tugas-tugas MK. Saat ini berbeda dengan dulu ketika saya masih di Mahkamah Agung. Sebab, sekarang ini perkara di MK banyak masalah terkait politik," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Istri dan ketiga anaknya sempat sangat khawatir saat Kasianur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor sebagai saksi untuk kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar selaku Ketua MK. "Istri dan anak-anak saya, saat itu sangat khawatir. Mereka tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kami jadi malu sama teman-teman, ditanya apakah bapak terlibat di dalamnya atau tidak?" katanya.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Lalu, saya berikan pengertian, saya dipanggil ke sana hanya untuk memberi kesaksian tentang proses perkara-perkara (pilkada) itu mulai dari awal masuk sampai akhir. Kalau di dalamnya saya tidak terlibat," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dari penjelasan pertama dan kedua, mereka masih ragu dan bimbang. Apalagi anak-anak. Tapi, setelah kelihatan saya sama sekali tidak terlibat, mereka tidak ragu lagi kepada saya," ujar mantan panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasianur menambahkan, istri dan anak-anaknya sempat stres pada masa awal dirinya bertugas di MK. Sebab, cara dan pola kerja Kasianur berbeda dengan dari pola kerjanya semasa bertugas di Mahkamah Agung. "Seolah saya ini tidak mengenal waktu. Tetapi setelah saya berikan pengertian mereka juga sangat paham," imbuhnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/Wisbenbae/comments"><span style="font-size: large;">Sumber</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><a href="https://www.facebook.com/pages/Wisbenbae/163279313697664">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</a> </span></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: large;">Follow @wisbenbae</span></a></div> <!-- Blogger automated replacement: "https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fdata.tribunnews.com%2Ffoto%2Fbank%2Fimages%2F20131202_144358_panitera-mk-kasianur-hitauruk-diperiksa-kpk.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*" with "https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEjhyphenhyphen44gDJDb8YaCVuEvt1nnKLsNsP-EdWv95mSngldhrWRczN-dRAXjBUs2U5kPK-A1K4IvrX4es4hEYDP_WlMAG7VwzRSt8ZM5U1wvRD_8_QDueyF8ditDQrzwVkOhhZwt_L8hB9o7uJDcxbFN5i2lM68qwDJ7yG90RYHj-Be1LMpaVnmimOpY96a2w8ED6Lb3QSANSmyLzYtG7jfSeRhyTwNwgUpT=" -->

Derita Panitera MK dan Kekhawatiran soal Keselamatan

Panitera di Mahkamah Konstitusi Kasianur Sidauruk (memakai baju batik) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (2/1...

Read more »

Jenderal Soedirman Kudeta Soekarno ?

<span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <img src="http://cdn.tmpo.co/data/2012/11/12/id_150329/150329_620.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Panglima Jenderal Besar Soedirman pernah menghadapi tudingan berat: merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Soedirman bahkan dijemput “paksa” dengan ancaman ditahan di tempat kalau menolak oleh detasemen khusus Brigade 29 pimpinan Kolonel Dahlan, dengan surat “penjemputan” yang diteken Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peristiwa itu terjadi pada 3 Juli 1946 di Loji Gandrung, rumah Soedirman di Solo, Jawa Tengah. Menteri Amir meminta Soedirman segera menghadap Presiden Sukarno yang ada di Istana Yogyakarta, sore itu juga, terkait dengan tudingan ada kudeta di Istana Kepresidenan Yogya hari itu, yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur setahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Istana Yogya pagi itu, menurut ajudan Presiden Soekarno, Mangil Martowidjojo dalam bukunya—Kesaksian Bung Karno 1945-1947, sudah beredar desas-desus pasukan tentara mau menyerbu Istana untuk kudeta. Lalu tiba-tiba datang satu truk berisi belasan tokoh itu, tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng, seperti Chairul Saleh, Muwardi, Abikusno, M. Yamin, Sukarno, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Soebardjo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Persatuan Perjuangan adalah organisasi pimpinan Tan Malaka dan dikenal segaris dengan Soedirman, juga Mayor Jenderal Soedarsono, Panglima Divisi Yogyakarta. Soedarsono juga terlihat memimpin rombongan, dan masuk Istana dengan mobil lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Mangil, rombongan Soedarsono dilucuti dan dibawa ke paviliun Istana. Hanya Soedarsono yang diizinkan bertemu Presiden Sukarno setelah Presiden rapat dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin. Soedarsono menyerahkan maklumat ke Soekarno dan mengklaim itu atas persetujuan Panglima Besar Jenderal Soedirman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Soekarno, Hatta—seperti dituturkan dalam biografinya—menyebutkan Soedirman tak terlibat. Sebelumnya, di ruang sebelah, Hatta berbicara dengan Jenderal Oerip Soemohardjo, yang mengatakan mustahil Soedirman menulis surat semacam itu kepada Presiden. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hatta juga menemui Sukiman, satu dari sejumlah anggota staf penasihat Soedirman yang mengaku tak tahu soal maklumat yang dibawa Soedarsono. Hatta lalu berbicara dengan Soekarno. Soedarsono akhirnya ditahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Manuver 3 Juli 1946 itu sebenarnya puncak dari aksi berbalas perseteruan antar-elite pada pemerintah saat itu. Hubungan tak sehat dan perselisihan timbul antara kubu Amir serta Perdana Menteri Sjahrir dan Markas Besar Tentara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perseteruan muncul karena Soedirman dianggap tak layak memimpin tentara. Kubu Sjahrir dan Amir menganggap tentara Indonesia harus baru, bebas dari fasisme dan militerisme, bukan didikan atau buatan Jepang. Sikap Sjahrir dan Amir dianggap tak realistis karena saat itu tentara yang siap justru dari hasil didikan Jepang, yang jumlahnya sekitar dua juta orang di Jawa dan Bali. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sikap lunak Soekarno-Hatta yang mengedepankan diplomasi dengan Belanda, seperti yang dirintis Sjahrir dan Amir, tak disetujui di kalangan tentara, terutama Soedirman. Kubu Soedirman menginginkan kemerdekaan adalah 100 persen, dan tentara tidak kenal menyerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertentangan sikap itu membuat Soedirman merapat ke Tan Malaka. Kehadiran Soedirman dalam kongres Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka di Purwokerto adalah bukti kesamaan sikap mereka. Tan Malaka mencatat ucapan Soedirman saat itu, "Lebih baik kita diatom (bom atom) daripada merdeka kurang dari 100 persen."</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tiba sehabis asar, Soedirman disambut rapat dengan Presiden Sukarno, menteri kabinet, wakil partai, dan beberapa organisasi politik besar. Mereka tak setuju dengan gerakan Tan Malaka dan Yamin, sekondan Soedirman. Dalam rapat itu, Soedirman mengemukakan pendiriannya. Sjahrir, Amir, dan Abdulmadjid Djojohadiningrat menyerang. Sebagian dari mereka, ingin Soedirman dilikuidasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Soedirman dibela Hatta. Rapat alot itu akhirnya berakhir setelah Soedirman setuju meneken surat pemberhentian Soedarsono dari semua fungsi militer dan mengangkat Umar Djoy sebagai pengganti. Soedirman tetap menjadi panglima. Kabinet Sjahrir berhenti. Soekarno mengambil alih pemerintah dibantu Dewan Pertahanan Negara. Anggotanya berganti, minus Sjahrir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kudeta" 3 Juli 1946 menjerat 17 orang. Mereka diadili di Mahkamah Agung Militer. Tujuh orang dibebaskan dan lima orang dihukum 2-3 tahun. Soedarsono dan Yamin dipenjara 4 tahun. Semuanya bebas pada Agustus 1948 karena mendapat grasi dari Sukarno. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer, kesaksian Soedirman di Mahkamah tanpa membela Tan Malaka dan kawan-kawan menjadi tanda tanya. Namun, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, ini tidak dapat ditafsirkan Soedirman meninggalkan teman-temannya. Ada kemungkinan Soedirman tunduk kepada sumpah prajurit, patuh kepada Panglima Tertinggi Soekarno, dan pengaruh Hatta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <center> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/umT89YjxnhI" width="540"></iframe> </center> <center> <span style="font-size: large;"> <a href="https://delicious.com/wisbenbae#tags">Sumber</a></span></center> <center> <br /></center> <center> <span style="font-size: large;"><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html">lanjutin di sini !</a><br /> <a class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> <br /> </span></center>

Jenderal Soedirman Kudeta Soekarno ?

Panglima Jenderal Besar Soedirman pernah menghadapi tudingan berat: merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Soedirman bahkan dije...

Read more »

Akhirnya Pedangdut "Putri Kayang" Masuk Penjara

<span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <img height="363" src="http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/141455852518.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <i>Pedangdut Putri Vinata</i></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;">Malang - Penyanyi dangdut Putri Pratiwi Vinata (31) yang dikenal sebagai "Putri Kayang" mulai menjalani masa tahanan. Selama sepekan pertama masih menghuni di sel admisi orientasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Klas IIA, Sukun, Kota Malang.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Penyanyi asal Sidoarjo ini mendekam bersama tahanan atau narapidana (napi) baru guna menyesuaikan diri dalam penjara khusus perempuan itu sebelum nantinya akan tinggal menjalani hukuman di sel narkoba.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kebetulan ada dua napi yang masuk, sehingga mereka berdua menghuni sel admisi orientasi dulu selama sepekan untuk kemudian kita tempatkan di sel yang sebenarnya,” ujar Kepala Lapas Wanita, Sukun, Kota Malang, Ngatirah menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (18/2) sore.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama seminggu itu, petugas Lapas akan melakukan pengamatan dan penilaian untuk selanjutnya akan memindahkannya ke sel (blok narkoba) yang sebenarnya. “Kami memiliki dua blok khusus kasus narkoba,” tambahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama di ruang orientasi, Putri tidak boleh menerima kunjungan. Ia juga hanya diberi kesempatan satu kali menelepon keluarganya untuk memberitahu keberadaan dia saat ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Baru setelah ia menempati blok, ia akan mendapatkan hak yang sama seperti tahanan dan narapidana lain, mulai dari kunjungan, waktu menelepon, juga pelatihan. Menurut Ngatirah, pelatihan keterampilan nantinya disesuaikan dengan bakat dan keinginan masing-masing napi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menjelaskan, bahwa kondisi penyanyi goyang kayang itu dalam keadaan sehat dan kondisi psikisnya juga baik. “Yang kita teliti adalah, apakah yang bersangkutan itu tergolong pecandu atau pengedar atau pengedar plus pecandu. Ini berpengaruh pada jenjang pembinaan yang kita lakukan di sini,” ujar Ngatirah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Putri Vinata ditangkap tim Satuan Tugas Kejagung dan Kejati Jatim, Selasa (16/2). Itu karena sejak tahun 2014, ia dinyatakan sebagai buronan oleh Kejari Kota Malang dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Hakim Mahkamah Agung memvonis Putri bersalah dan menghukumnya 6,5 tahun penjara. Vonis itu merupakan vonis dalam upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh jaksa Kejari Kota Malang di tahun 2013.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jaksa tidak berhasil memanggil Putri untuk mengeksekusi putusan kasasi itu. Putri tidak menggubris tiga kali pemanggilan jaksa, sampai akhirnya jaksa menerbitkan surat bahwa Putri masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).</div> <div style="text-align: justify;"> Kasusnya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Putri Pratiwi Vinata tertangkap membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat satu gram di mobilnya pada, Senin (23/4/2012) silam, di Jalan Borobudur, Kota Malang bersama teman prianya, David Mauris. Saat itu di dalam mobilnya ditemukan bungkusan plastik berisi sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah pembalut. Putri pun mengaku akan berpesta narkoba di sebuah hotel di Malang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lewat keterangan Putri, polisi akhirnya bisa menangkap bandarnya Aditya Kristian alias Andika, warga Gunung Harapan RT-04/RW-05, Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Surabaya. Baik Putri maupun Andika mengaku mendapat barang dari tersangka lain bernama Rika, yang kemudian juga ditangkap di Sidoarjo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus Putri Vinata diputus Mahkamah Agung (MA) dengan vonis hukuman 6,5 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan, pada 23 September 2013, sama dengan vonis PN Kota Malang sebelumnya. Vonis itu lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum.<br /> <br /></div> <center> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/dgpxogVYtPU" width="540"></iframe> </center> <div style="text-align: center;"> <a href="https://delicious.com/wisbenbae#tags">Sumber</a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html"><span style="font-size: x-large;">lanjutin di sini !</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: x-large;">Follow @wisbenbae</span></a></div> <center> <span style="font-size: large;"><a href="https://twitter.com/wisbenbae"></a></span></center>

Akhirnya Pedangdut "Putri Kayang" Masuk Penjara

Pedangdut Putri Vinata Malang - Penyanyi dangdut Putri Pratiwi Vinata (31) yang dikenal sebagai "Putri Kayang" mulai men...

Read more »

Panas adem Partai NasDem dalam korupsi

<span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <img height="480" src="https://aws-dist.brta.in/2015-10/original_700/0_0_800_600_34d365e1b9bc61be8ca3cf62c27d37b0a384a700.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <i><span style="font-size: x-small;">Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan keterangan pers terkait kasus hukum yang membelit Sekjen Patrice Rio Capella di DPP Partai Nasdem, Jakarta (15/10/2015)© Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto</span></i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini hari-hari yang cukup memperihatinkan, baik bagi saya pribadi dan juga keluarga besar Partai NasDem. Ini menimbulkan sesuatu yang cukup berat bagi kondisi, perjalanan, dan keberadaan institusi partai dengan cobaan yang datang terus-menerus."</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Itulah yang diucapkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), <a href="http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/15/441166/surya-paloh-ini-hari-yang-cukup-memprihatinkan">Surya Paloh</a>, saat jumpa pers sehubungan dengan pengunduran diri Patrice Rio Capella, (15/10/2015)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rio Capella, Sekretaris Jenderal <a href="https://www.partainasdem.org/">NasDem</a>, sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa dirinya mundur dari keanggotaan partai serta DPR. Pengunduran diri itu dilakukan setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka suap.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> KPK <a href="http://beritagar.id/artikel/berita/kpk-tetapkan-sekjen-nasdem-sebagai-tersangka">menemukan dua alat bukti</a> untuk menyangka Rio telah menerima imbalan atau janji dari tersangka suap, Gubernur Sumatra Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya, Evy Susanti. Ini berhubungan dengan penanganan dugaan korupsi bantuan sosial di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Kasus tersebut kini ditangani Kejaksaan Agung, mengambil alih kasusnya dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Selaku anggota DPR, Patrice diminta "mengamankan" kasus itu.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bagi NasDem, ini memang cobaan berat. Maklumlah, Rio adalah salah satu pendiri yang membangun NasDem dari awal hingga partai yang dideklarasikan pada 2011 ini <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem">lolos dalam pemilu 2014</a>. Sebelum menjadi Sekjen, Rio sempat jadi Ketua Umum. Selain itu, sejak awal NasDem juga aktif mengkampanyekan diri sebagai partai antikorupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengurus maupun kader Nasdem hanya punya dua pilihan bila terlibat tindak pidana korupsi: Pertama berhenti jadi pengurus dan keluar dari NasDem; Yang kedua, diberhentikan dan dikeluarkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun dalam kasus Gatot Pujo Nugroho, sudah dua pimpinan NasDem yang terlibat. Sebelumnya pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis, yang juga Ketua Mahkamah Partai NasDem, terlebih dahulu menjadi tersangka. Kini ia dalam proses persidangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Itulah sebabnya pemberitaan berbagai media, seperti menggiring partai NasDem (setidaknya pengurus elitenya) masuk dalam pusaran korupsi dana Bantuan Sosial Pemrov Sumut (2011-2013).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Meski <a href="http://nasional.kompas.com/read/2015/10/16/00020001/Nasdem.Klarifikasi.soal.Pertemuan.Surya.Paloh.dan.Gatot.Pujo">NasDem selalu membatah</a> keterlibatannya, namun ada fakta di tengah pusaran kasus ini terjadi pertemuan antara, OC Kaligis, Surya Paloh, Gatot Pujo dan Tengku Erry Nuradi, Wakil Gubernur yang kebetulan berasal dari NasDem.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertemuan ini diklaim NasDem sebagai upaya mendamaikan Gatot-Erry yang komunikasinya tidak mulus. Namun pertemuan inilah yang dikabarkan sebagai pembuatan skenario untuk mengamankan kasus Bansos tersebut, agar ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bila yang menangani Kejagung, Gatot akan aman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Bapak (Gatot) mau jamin amankan supaya itu mau dibawa ke gedung bundar (Kejaksaan Agung). Jadi kalau itu sudah menang (di PTUN Medan) tidak akan ada masalah katanya di gedung bundarnya," kata istri Gatot, Evy, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9), dikutip <a href="http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151015145359-12-85108/rio-capella-bersama-gatot-evy-tersangka-suap-bansos-sumut/">CNN Indonesia</a>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengakuan Evy inilah yang memperluas dugaan, ada peran jaringan NasDem untuk mengamankan kasus dugaan korupsi bansos Sumut yang besarnya melebihi Rp300 miliar (bahkan ada yang menyebut nilai totalnya sekitar Rp2 triliun). Maklumlah Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, adalah kader NasDem.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tekanan publik kini membuat NasDem benar-benar panas adem alias meriang. Surya Paloh ditagih janjinya untuk membubarkan NasDem. Yang menagih janji tak tanggung-tanggung, dia adalah <a href="http://nasional.sindonews.com/read/1053487/12/janji-surya-paloh-bubarkan-nasdem-ditagih-1444927541">Ketua DPR RI, Setya Novanto</a>. Surya memang pernah bilang NasDem layak bubar bila ada kadernya yang terlibat korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.aktual.com/rio-tersangka-sebaiknya-jaksa-agung-mundur/">Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro</a>, meminta Prasetyo mundur dari posisi Jaksa Agung, agar tidak memunculkan kecurigaan yang merugikan NasDem.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung. Alasannya, selain kinerja Kejaksaan Agung yang buruk, juga posisi Prasetyo yang kader parpol, akan mudah terkena <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/687237-fadli-zon--sudah-saatnya-jokowi-ganti-jaksa-agung">konflik kepentingan</a>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kekhawatiran posisi strategis diduduki oleh kader partai akan mudah diselewengkan, sesungguhnya sudah muncul sejak awal penunjukan Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Alasannya sederhana: konflik kepentingan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu ada persoalan serius yang terus menempel di parpol. Hampir seluruh partai politik di Indonesia, belum mengutamakan visi dan ideologi partai--atau malah lebih parah, tak memiliki visi dan ideologi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Partai tak pernah berubah paradigmanya, masih berfikir jangka pendek. Menganggap posisi dan kekuasaan yang melekat pada kader dan jaringannya, bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi individu maupun partainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> NasDem, sebagai partai baru, partai modern, mangklaim sebagai gerakan perubahan, ternyata tak beda dengan yang sudah ada sebelumnya. Jargon restorasi Indonesia, yang selalu diteriakkan, kali ini lebih tepat bila dipakai secara internal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Merestorasi NasDem.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <center> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/nIC_eo2y3tg" width="540"></iframe> </center> <div style="text-align: center;"> <a href="https://delicious.com/wisbenbae#tags">Sumber</a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html"><span style="font-size: large;">lanjutin di sini !</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: large;">Follow @wisbenbae</span></a></div> <center> <span style="font-size: large;"><a href="https://twitter.com/wisbenbae"></a></span></center>

Panas adem Partai NasDem dalam korupsi

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan keterangan pers terkait kasus hukum yang membelit Sekjen Patrice Rio Capella di DPP ...

Read more »