Panglima Jenderal Besar Soedirman pernah menghadapi tudingan berat: merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Soedirman bahkan dijemput “paksa” dengan ancaman ditahan di tempat kalau menolak oleh detasemen khusus Brigade 29 pimpinan Kolonel Dahlan, dengan surat “penjemputan” yang diteken Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin.
Peristiwa itu terjadi pada 3 Juli 1946 di Loji Gandrung, rumah Soedirman di Solo, Jawa Tengah. Menteri Amir meminta Soedirman segera menghadap Presiden Sukarno yang ada di Istana Yogyakarta, sore itu juga, terkait dengan tudingan ada kudeta di Istana Kepresidenan Yogya hari itu, yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur setahun.
Istana Yogya pagi itu, menurut ajudan Presiden Soekarno, Mangil Martowidjojo dalam bukunya—Kesaksian Bung Karno 1945-1947, sudah beredar desas-desus pasukan tentara mau menyerbu Istana untuk kudeta. Lalu tiba-tiba datang satu truk berisi belasan tokoh itu, tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng, seperti Chairul Saleh, Muwardi, Abikusno, M. Yamin, Sukarno, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Soebardjo.
Persatuan Perjuangan adalah organisasi pimpinan Tan Malaka dan dikenal segaris dengan Soedirman, juga Mayor Jenderal Soedarsono, Panglima Divisi Yogyakarta. Soedarsono juga terlihat memimpin rombongan, dan masuk Istana dengan mobil lain.
Menurut Mangil, rombongan Soedarsono dilucuti dan dibawa ke paviliun Istana. Hanya Soedarsono yang diizinkan bertemu Presiden Sukarno setelah Presiden rapat dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin. Soedarsono menyerahkan maklumat ke Soekarno dan mengklaim itu atas persetujuan Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Kepada Soekarno, Hatta—seperti dituturkan dalam biografinya—menyebutkan Soedirman tak terlibat. Sebelumnya, di ruang sebelah, Hatta berbicara dengan Jenderal Oerip Soemohardjo, yang mengatakan mustahil Soedirman menulis surat semacam itu kepada Presiden.
Hatta juga menemui Sukiman, satu dari sejumlah anggota staf penasihat Soedirman yang mengaku tak tahu soal maklumat yang dibawa Soedarsono. Hatta lalu berbicara dengan Soekarno. Soedarsono akhirnya ditahan.
Manuver 3 Juli 1946 itu sebenarnya puncak dari aksi berbalas perseteruan antar-elite pada pemerintah saat itu. Hubungan tak sehat dan perselisihan timbul antara kubu Amir serta Perdana Menteri Sjahrir dan Markas Besar Tentara.
Perseteruan muncul karena Soedirman dianggap tak layak memimpin tentara. Kubu Sjahrir dan Amir menganggap tentara Indonesia harus baru, bebas dari fasisme dan militerisme, bukan didikan atau buatan Jepang. Sikap Sjahrir dan Amir dianggap tak realistis karena saat itu tentara yang siap justru dari hasil didikan Jepang, yang jumlahnya sekitar dua juta orang di Jawa dan Bali.
Sikap lunak Soekarno-Hatta yang mengedepankan diplomasi dengan Belanda, seperti yang dirintis Sjahrir dan Amir, tak disetujui di kalangan tentara, terutama Soedirman. Kubu Soedirman menginginkan kemerdekaan adalah 100 persen, dan tentara tidak kenal menyerah.
Pertentangan sikap itu membuat Soedirman merapat ke Tan Malaka. Kehadiran Soedirman dalam kongres Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka di Purwokerto adalah bukti kesamaan sikap mereka. Tan Malaka mencatat ucapan Soedirman saat itu, "Lebih baik kita diatom (bom atom) daripada merdeka kurang dari 100 persen."
Tiba sehabis asar, Soedirman disambut rapat dengan Presiden Sukarno, menteri kabinet, wakil partai, dan beberapa organisasi politik besar. Mereka tak setuju dengan gerakan Tan Malaka dan Yamin, sekondan Soedirman. Dalam rapat itu, Soedirman mengemukakan pendiriannya. Sjahrir, Amir, dan Abdulmadjid Djojohadiningrat menyerang. Sebagian dari mereka, ingin Soedirman dilikuidasi.
Soedirman dibela Hatta. Rapat alot itu akhirnya berakhir setelah Soedirman setuju meneken surat pemberhentian Soedarsono dari semua fungsi militer dan mengangkat Umar Djoy sebagai pengganti. Soedirman tetap menjadi panglima. Kabinet Sjahrir berhenti. Soekarno mengambil alih pemerintah dibantu Dewan Pertahanan Negara. Anggotanya berganti, minus Sjahrir.
"Kudeta" 3 Juli 1946 menjerat 17 orang. Mereka diadili di Mahkamah Agung Militer. Tujuh orang dibebaskan dan lima orang dihukum 2-3 tahun. Soedarsono dan Yamin dipenjara 4 tahun. Semuanya bebas pada Agustus 1948 karena mendapat grasi dari Sukarno.
Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer, kesaksian Soedirman di Mahkamah tanpa membela Tan Malaka dan kawan-kawan menjadi tanda tanya. Namun, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, ini tidak dapat ditafsirkan Soedirman meninggalkan teman-temannya. Ada kemungkinan Soedirman tunduk kepada sumpah prajurit, patuh kepada Panglima Tertinggi Soekarno, dan pengaruh Hatta.
Follow @wisbenbae
Post a Comment Blogger Facebook