Ekonom IIGC Julian Antalarga menyarankan agar pemerintah melengkapi program Kartu Indentitas Anak dengan pemberian barcode dan penanaman chip sebagai alat bantu mempermudah identifikasi. Selain itu, penggunaan database elektronik dianggap akan memberi manfaat bagi sektor swasta untuk bisa membangun data calon konsumen potensial di masa depan apabila pemerintah mengizinkan data tersebut untuk diakses. (photo by Telegraph.co.uk,).
JAKARTA, POS RONDA – Rencana pemerintah untuk memulai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun ini mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut datang dari Indonesian Institute of Global Capitalism (IIGC), sebuah lembaga think tank di bidang ekonomi yang bermarkas di Jakarta.
Ekonom IIGC, Julian Antalarga, berpendapat bahwa keberadaan KIA akan memudahkan para pelaku usaha, terutama apabila pemerintah bisa mengizinkan data anak dan balita tersebut untuk diakses oleh pihak swasta. Selain itu, langkah pemerintah ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk melahirkan booming di bidang usaha percetakan.
Meski demikian, Julian menganggap bahwa ada hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar identitas anak menjadi mudah untuk dikelola, yaitu dengan memberikan barcode di tubuh anak-anak serta bayi yang baru lahir.
“Kita mencoba menyongsong masa depan, di mana semua hal akan berbentuk digital dan online. Ini termasuk bagian dari konsep e-government dan e-population. Kenapa tidak mulai dengan anak-anak dan bayi? Mereka nanti yang akan hidup di masa depan, sehingga logis apabila sejak sedini mungkin mereka dipasangi barcode,” ujar Julian di kantor IIGC di Jakarta, pagi ini (19/2).
Pemberian barcode memang tidak akan memberikan keuntungan langsung kepada usaha percetakan, namun dalam jangka panjang sistem ini akan memberikan data yang lebih lengkap dan akurat yang bisa digunakan oleh sektor swasta dalam membangun database calon konsumen. Bahkan, Julian memberi saran tambahan agar pemerintah mewajibkan penanaman chip pelacak pada anak-anak dan bayi yang baru lahir.
“Dengan database dan tracking chip itu, sektor swasta bisa menyusun pola identifikasi, kebiasaan, perilaku, dan kegemaran pada anak tersebut sepanjang hidupnya. Ini akan mempermudah dalam pembuatan produk dan jasa yang benar-benar diinginkan oleh pasar secara genuine. Satu pilihan lain adalah meberikan QR code, agar identitas mereka bisa langsung diketahui hanya dengan melakukan pemindaian lewat smartphone. Mengenai akses terhadap database, saya merasa itu bukan hal yang patut dikhawatirkan. Perdagangan data penduduk dan konsumen adalah hal yang biasa di Indonesia, dan justru harus diakui bisa membantu sektor swasta dalam mengembangkan usahanya,” pungkas Julian.
KIA dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan indentitas dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Namun, selama ini anak-anak dan balita telah memiliki identitas dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK), serta memiliki akta kelahiran. Hal ini membuat sebagian pihak mempertanyakan urgensi dari pembuatan KIA, terutama dengan rencana akan dibuatnya dua macam kartu, yakni untuk balita dari usia 0-5 tahun, serta untuk usia 5-17 tahun kurang satu hari. Sebagian lainnya merujuk kepada kasus KTP elektronik yang hingga kini masih belum terselesaikan, dan menilai seharusnya itu yang menjadi prioritas.
Rencana pembuatan KIA akan dilangsungkan pada tahun ini, namun untuk awalnya hanya tersedia di 50 kabupaten dan kota yang memiliki pendataan akta kelahiran yang lebih lengkap. Program KIA tahun ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp. 8,7 milyar, sesuai dengan alokasinya di APBN 2016.
Post a Comment Blogger Facebook