wisbenbae: Search results for eva sundari

Ternyata TV One tidak Sebut PDIP Komunis

<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<img height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCzXmKVu3SwqiGTOKDHW1fBV_NN8-K1gHxiYPK4J04GqwyZzHMoNICuBG3gRfQjY0GbcYTFiHFQfYmseyKTvXMzkO1CQhgSade3WJvPLGOk1b0bg1FJNhO-ocJO6XKs1YtcdC5IQ/s640/A4.png" width="640" /></div>
<br />
<span style="font-size: x-large;">STASIUN TV One Yogyakarta diserbu kader dan simpatisan PDIP. Konon, serbuan itu dipicu pemberitaan stasiun tv milik taipan Aburizal Bakrie itu yang menyebut PDIP sarang komunis. Versi lain, menyebutkan kemarahan warga Partai Banteng Moncong Putih itu disebabkan TV One menyamakan PDIP dengan komunis.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<blockquote class="tr_bq">
Saya ikuti berulang-ulang tayangan berita TV One yang dianggap menghebohkan itu lewat Youtube. Ternyata, di sana tidak ada sepotong kalimat pun yang secara eksplisit menyebutkan PDIP sama dengan partai komunis, PDIP sarang komunis atau yang sejenisnya. Tidak ada! Jadi, bagaimana mungkin para petinggi PDIP, khususnya Sekjen Tjahjo Kumolo bisa menerjemahkan berita itu dengan sangat sumir? Bukankah sebagai petinggi partai, dia seharusnya cukup cerdas untuk mencerna narasi sebuah pemberitaan?</blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEgi1J_1p0K02BqlvyMGBOy1D9NWc1rZQycbr8xYpe2JBD3Jz8iNA_NThbdh5cR3uTIF6TQttOjSOHXeHoyPPm7RJhDtHJazYGUSuS7-cZPvtLySrETcu-1sSQRyaAREx_I6C1ZM5z8_Zf0Poh7OqKc6kIhgZwc2=" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://panjimas.com/wp-content/uploads/2014/06/PDIP-PKI.jpg" /></a></div>
<i><br /></i>
<i> Agar lebih jelas, di sini saya turunkan ulang narasi berita TV One tersebut:</i><br />
Terkait laten komunis, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membina hubungan erat dengan partai komunis Tiongkok atau CPC. Selain menerima kunjungan perwakilan dari partai komunis Tiongkok, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di partai komunis itu. Kunjungan partai komunis Tiongkok ke Indonesia dilakukan akhir 2012 lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pertemuan dihadiri oleh delegasi partai komunis dan petinggi PDIP, di antaranya Wasekjen Hasto Kristiyanto dan Rokhmin Dahuri. Kunjungan ini disebut-sebut sebagai kunjungan penting untuk pembelajaran pembangunan kader akar rumput bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Tak hanya itu, PDIP juga mengirim 15 kadernya ke Tiongkok untuk memenuhi undangan partai komunis Tiongkok. Pengiriman kader ini dilakukan untuk studi banding berbagai masalah pembangunan. Sejumlah nama petinggi PDIP seperti Eva Sundari, Vanda Sarundajang, serta kepala daerah asal PDIP juga mengenyam ilmu politik dari partai komunis tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Silakan anda baca dan simak baik-baik, pada bagian manakah dari narasi berita itu yang menyebutkan PDIP sama dengan partai komunis, PDIP sarang komunis atau yang sejenisnya? Tidak ada, kan? Paling jauh, di sana cuma disebutkan, “membina hubungan erat dengan partai komunis Tiongkok atau CPC.”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<blockquote class="tr_bq">
Sangat mengherankan kalau narasi seperti ini disalahmengerti oleh seorang Tjahjo. Lalu dengan serampangan dia membuat SMS-pasti dia tahu benar bahwa-kemudian menyebar secara luas. Dia juga pasti paham benar, bahwa SMS semacam itu akan dengan mudah memantik kemarahan di akar rumput. Kalau untuk hal-hal semacam ini saja dia tidak bisa memahami, alangkah ironisnya partai sebesar PDIP memiliki Sekjen dengan kualitas seperti Tjahjo.</blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Supaya gamblang, di sini saya tuliskan ulang sms Tjahjo yang memprovokasi massa itu:<br />
“Sikap saya sebagai sekjen Partai-anggota kader PDI PERJUANGAN segera kami ‘SIAGA SATU’ disiapkan segera mengepung studio TVone- surat Ijin ke Polda Metro kami siapkan. Partai minta pertanggung jawaban bukti siapa nama anggota PKI yang diberitakan TvOne tersebut. Ini menyangkut harga diri kehormatan partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri yang dilecehkan oleh berita tvONE. (TjahjoKumolo-sekjen PDIPERJ).”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Saya sengaja menulis ulang SMS berantai ini. Pada bagian tertentu, saya juga sengaja menuliskan dengan huruf italic dan bold. Sekadar penekanan saja, bahwa Tjahjo memang memprovokasi warga PDIP.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Yang lebih ‘lucu’ lagi adalah tanggapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seperti dikutip Liputan6.Com, Mega berkata,: “Pemuatan berita tersebut telah mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik, serta ‎secara sepihak menyerang Bapak Joko Widodo, itu semestinya tidak boleh terjadi,” ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Mega pun menilai, pemberitaan tersebut merupakan bagian dari kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi. Selain itu, pemberitaan tersebut dianggap menodai kesucian bulan Ramadan, di mana seluruh umat muslim di Indonesia tengah menjalankan ibadah puasa. (Baca: <a href="http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2072494/sebut-pdip-komunis-megawati-tv-one-abaikan-etika-jurnalistik">Sebut PDIP Komunis, Megawati: TV One Abaikan Etika Jurnalistik</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Bagian mana dari narasi berita itu yang “secara sepihak menyerang Bapak Joko Widodo?” Bu Mega, saya kasih tahu, ya, tidak ada sepotong kalimat pun, bahkan secuil kata pun pada narasi itu yang menyebut Jokowi. Jadi, bagaimana mungkin Anda bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Siapa pembisik di sekitar Anda yang memberi feeding informasi sesat dan menyesatkan seperti itu?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dan, satu lagi, sejak kapan Anda jadi merasa paling paham dengan soal kaidah dan etika jurnalistik? Kaidah dan etika jurnalistik mana yang Anda maksudkan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Tapi pertanyaan pentingnya, memangnya kenapa dengan narasi itu? Bagian manakah dari narasi itu yang disebut Tjahjo sebagai menyangkut harga diri kehormatan partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri yang dilecehkan oleh berita TV One? Saya ulangi pertanyaan tadi; memangnya kenapa dengan narasi itu?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b> Bukan berita baru</b><br />
Sejatinya, narasi berita TV One itu bukanlah barang baru. Jauh sebelum itu, pada Senin, 14 Oktober 2013, AntaraNews.Com sudah menurunkan berita dengan judul Kader PDIP belajar di China. Pada berita yang bisa dibaca ulang dengan mengklik: <a href="http://www.antaranews.com/berita/400290/kader-pdip-belajar-di-china">Kader PDIP belajar di China</a>, antara lain dituliskan sebagai berikut;<br />
“Sebelum bertolak menuju China, Senin pagi, Eva Kusuma Sundari selaku pimpinan delegasi PDI Perjuangan kepada Antara menjelaskan bahwa kader partainya yang belajar di sekolah partai itu merupakan angkatan ketiga pada tahun ini.”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kenapa pula PDIP harus berang kalau orang menyimpulkan narasi berita TV One, bahwa PDIP punya hubungan erat dengan Partai Komunis Cina?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Bukankah keberangkatan Eva dan kawan-kawannya itu merupakan angkatan ketiga? Artinya, sebelum dia sudah ada dua rombongan yang berangkat ke China untuk keperluan serupa. Angkatan ketiga. Artinya lagi, PDIP dan Partai Komunis China merasa cocok satu dan lainnya, sehingga mengirimkan rombongan untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Bahasa gaulnya, ketagihan!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Apalagi, pada berita itu Eva juga mengatakan: “Ia lantas menjelaskan pelbagai kegiatan di Shanghai, yakni delegasi akan meninjau lapangan untuk mempelajari bagaimana cabang dan ranting partai bekerja, melakukan observasi di pusat perawatan kesehatan anak-anak, dan melihat bagaimana sektor pertanian di perdesaan dikembangkan.”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Perhatikan baik-baik bagian yang saya tulis ulang dengan menggunakan huruf italic dan bold. Bukankah kalimat Eva itu menjelaskan dengan sangat fasih, bagaimana mesranya hubungan PDIP dengan PKC?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Jadi, sangat aneh dan mengherankan kalau berita TV One ditanggapi dengan sangat emosional seperti itu. Seharusnya, jauh sebelum TV One, AntaraNews.Com juga mendapat perlakuan yang sama dari PDIP, dong?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Bahkana jauh sebelum AntaraNews.Com menulis, berita senada sebelumnya juga diturunkan Merdeka.Com pada Selasa, 11 September 2012. Judulnya tidak kalah ‘seram’. Perkuat kaderisasi, PDIP belajar dari Partai Komunis China”. Hmm…<br />
Berita itu antara lain menulis, “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kedatangan Partai Komunis China (The Communist Party of China/CPC). Partai nasionalis itu ingin belajar sistem pengkaderan CPC yang dikenal berhasil.” </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
 Sebagai manusia beradab, tidak semestinya petinggi PDIP mengirim warganya untuk menyerbu kantor stasiun televisi. Ada mekanisme yang bisa ditempuh. Mulai dari mengadukan ke Dewan Pers sampai melapor ke polisi dan berakhir di meja hijau. Bukan dengan serbuan massa!<br />
Tjahjo aktor intelektual penyerbuan?<br />
Tapi jika persoalan ini memang mau dibawa ke ranah hukum, semestinya polisi juga harus menyeret Tjahjo untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bukankah mantan politisi Golkar yang meloncat ke PDIP itu telah memprovokasi massa? Tjahjo adalah aktor intelektual penyerbuan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Polisi tidak boleh tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Pastinya, TV One sudah dirugikan karena kantornya diacak-acak dengan aksi vandalisme. Ya, hanya kaum vandalis yang bisa melakukan perbuatan seperti itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Jadi, sekali lagi saya bertanya, bagian mana dari narasi berita TV One yang menyinggung dan melecehkan Megawati dan PDIP, sehingga stasiun tv itu diganjar dengan gerudukan dan aksi vandalisme? Lha, fakta-fakta yang ada dengan terang-benderang menjelasan bagaimana mesranya hubungan PDIP dengan Partai Komunis Cina. Satu lagi, berita-berita di media online itu mengutip sumber para petinggi partai, lho. Bukan orang pinggir jalanan!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada para petinggi PDIP, kenapa kalian marah dan menjadi beringas disebut punya hubungan dengan PKI/komunis? Apa karena komunis barang busuk dan menjijikkan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Saya ingin memberi ilustrasi sangat sederhana. Seseorang akan marah, manakala dipadankan atau disebut punya hubungan dengan sesuatu yang buruk, yang tidak disuka, atau yang jahat. Kalimat seperti, maaf, “monyet, lu!” bisa memicu kemarahan orang. Kenapa? Karena monyet, maaf lagi, dianggap makhluk buruk rupa. Orang akan marah jika disebut-sama dengan-monyet yang buruk rupa itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Bagaimana dengan PKI dan komunisme di mata kalian, wahai para petinggi PDIP? Kalau PKI dan komunis buruk, mengapa kalian begitu bernafsu membela? Bukankah kalian yang ngotot akan menghapuskan Tap MPR XXV/1996. Bukankah dalam kampanye kalian sesumbar, kalau Jokowi-JK menang, akan mengizinkan PKI hidup kembali?<br />
Jangan aneh bin ajaib gitu dong, ah…! [***}</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Edy Mulyadi</b><br />
<span style="font-size: x-small;"><i> Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://delicious.com/wisbenbae/from%20twitter">Sumber</a> </span></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://delicious.com/wisbenbae">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</a><br /><a href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a></span></div>

Ternyata TV One tidak Sebut PDIP Komunis

STASIUN TV One Yogyakarta diserbu kader dan simpatisan PDIP. Konon, serbuan itu dipicu pemberitaan stasiun tv milik taipan Aburiza...

PDIP : Situs Islam lebih berbahaya dari Pornografi !

x politics, Tombo Ati 12:00 PM

<div class="entryBody" id="oCX3rKF3HQ7+9eyHWf5aqpoIiUXsQ0XMIIL2b83Uk4s=_1400e9383d8:2fc28:dc28429d_entryBody" title="">
<div class="content" id="oCX3rKF3HQ7+9eyHWf5aqpoIiUXsQ0XMIIL2b83Uk4s=_1400e9383d8:2fc28:dc28429d_entryContent" itemprop="description">
<div style="text-align: center;">
<img height="517" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7RsAzR2IBTpmaN44Bzb5x-nGOq3C4tYocVXnXvZyFdOM8FNIpRHaocR4wJc-rz9-lrWQmuh5-mFJBVy6OdxGTkFvj6yh4jdZ3hyfVHv9YhaZSLfbUJDcUu9-IObnFjvltaw4Z/s640/Eva.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<span style="font-size: x-large;">ASTAGHFIRULLAH, entah apa yang ada dibenak Eva Kusuma Sundari, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menuding situs-situs Islam lebih berbahaya daripada pornografi.</span><br />
<br />
"Karena berdampak pada kerusakan jiwa para generasi muda," kata anggota  Komisi III DPR dalam rilisnya.<br />
<br />
Ia mendesak Menkominfo untuk memblokir situs-situs Islam pro-jihad seperti  Al Busroh.com, millahibrahim.wordpress.com, Millahibrahim.com, Arrahmah.com, VOI-voice of islam, jihat.com, dan tauhid wal jihat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Desakan ini, menyusul insiden bom panci di Mapolsek Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat.  Ia menduga, pelaku mendapat ide dari situs Inspire Magazine Alqaeda, yang mengajarkan pembuatan bom panci pakai pressure cooker.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<blockquote class="tr_bq">
"Hal yang juga telah menginspirasi pelaku bom Boston marathon," tuding anggota Kehormatan Waria ini.</blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ia mengatakan, situs-situs tersebut sudah meresahkan masyarakat dan aktivis-aktivis anti-kekerasan karena mengajarkan radikalisme.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
“Tauhid wal jihat yang bisa mendorong apa yang disebut self- radicalism dan mengantar seseorang mengambil tindakan radikal termasuk membuat bom,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sayangnya, tuduhan Eva sepertinya salah alamat, karena situs-situs yang disebutnya itu tidak aktif (not found), kecuali arrahmah.com dan voa-islam.com. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
“Eva Sundari ngelindur, atau mungkin mengklik situs-situs itu dari planet Pluto kali,” sindir M Abdul Gani, Editor in Chief Voa-Islam, Minggu (221/7/2013). (P)</div>
<div>
<div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<i>[<a href="http://www.globalmuslim.web.id/" target="_blank">www.globalmuslim.web.id</a>]</i></div>
</div>
</div>
</div>
<center>

<a href="http://www.appsgeyser.com/getwidget/Wisbenbae/">Dapatkan Wisbenbae versi Android,GRATIS di SINI !</a><a href="http://chirpstory.com/id/wisbenbae">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</a><br />
<a class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<br />
</center>

PDIP : Situs Islam lebih berbahaya dari Pornografi !

ASTAGHFIRULLAH, entah apa yang ada dibenak Eva Kusuma Sundari, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menuding ...

PULUHAN Karangan Bunga Untuk Ahok-Djarot TERNYATA Dipesan di Toko Bunga yang SAMA!

Unknown 0 politics 1:31 PM

<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr_Vlus-aikex6nxh5SeEvvGen3AxYHT4Aee-7ixOVFKOlYu6_HKjQrtuKjL0RmpEt7W0_lLmWFJ1nrrqMzqCQ3pMPxRyqrBcsPosFTOZexnu_xTH9ByZuTLxt6oOfb8iKcvZ/s1600/26041.png"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr_Vlus-aikex6nxh5SeEvvGen3AxYHT4Aee-7ixOVFKOlYu6_HKjQrtuKjL0RmpEt7W0_lLmWFJ1nrrqMzqCQ3pMPxRyqrBcsPosFTOZexnu_xTH9ByZuTLxt6oOfb8iKcvZ/s640/26041.png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">[PORTAL-ISLAM]-<a href="http://wisbenbae.blogspot.com/">Wisbenbae.blogspot.com</a>  Pagi ini Rabu 26 April 2017, lini massa twitter kembali dihebohkan dengan unggahan kader PDI P <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=eva%20sundari" target="_blank">Eva Sundari</a>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
Melalui akun twitterya @evndari, Eva memposting puluhan karangan bunga berjejer di depan Balaikota Jakarta.</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selamat pagi....berikan cinta, katakan dengan bunga. Ini situasi balaikota," tulisnya, Rabu 26 April 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selamat pagi...berikan cinta, katakan dengan bunga. Ini situasi balaikota pic.twitter.com/QPwgKFyx2g— Eva K Sundari (@evndari) April 26, 2017Karangan bunga itu berisi ucapan terima kasih atas kinerja Ahok-Djarot serta nama kelompok yang mengirimkannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, ada satu keanehan yang terjadi. Sebuah instgram toko bunga dengan akun @Lucky_florist memposting foto-foto karangan bunga tersebut dan menyebut bahwa mereka banjir pesanan untuk karangan bunga bagi Ahok-Djarot.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cara kubu Ahok kelabui publik. Pesan banyak karangan bunga di satu toko bunga, lalu request kata² yg seolah² dari warga. Sila tertawa !! pic.twitter.com/WswT2O9kfA— yusejahtera (@yusejahtera) April 25, 2017Setelah ditelusuri, ternyata toko tersebut kerap menerima order untuk kader PDI P.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yg lucu lagi, toko ini jg sering terima order karangan bunga untuk anggota <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=PDIP" target="_blank">PDIP</a>. Jelas sudah siapa otak dibalik drama karangan bunga ini. pic.twitter.com/q02TOuT7B8— yusejahtera (@yusejahtera) April 25, 2017Hal ini langsung menjadi bulan-bulanan netizen.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah nemo skrng bunga..</div>
<div style="text-align: justify;">
Biarkan alay2 pedeipeh berkreasi menghibur dirinya sendiri.@wartapolitik @RestySeterahhttps://t.co/MPvDN3GM5m — Suara_Fals_Indonesia (@FalsSuara) April 26, 2017 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
@yusejahtera Bwhahahhahaha namanya juga ahoker otaknya koplak, jangan mau di bohongin pakenkiriman bunga 😂😂https://t.co/OHQcMz2aAh— GOLF BAG (@golf_bag212) April 25, 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
@NanangS66 Cek akun IG tokonya sebelum diprivate. pic.twitter.com/caYhEJKhon— yusejahtera (@yusejahtera) April 25, 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
@yusejahtera @SiBonekaKayu Kami Turut Berduka cita atas Tumbangnya Ahok Oleh Warga DKI di 5 wilayah..— Kapita Kabaressy (@Cikamomo_) April 25, 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wkwkwkwkwkk.. #Ngakak guling2,.. Drama terus,, kek telenovela india https://t.co/I1AXrWdkCJ— Negri di_UjungTanduk (@adefirman_syah) April 26, 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pesan sendiri, rangkai kata² sendiri, <a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=bahagia" target="_blank">bahagia </a>sendiri. #NgakakBerjamaahhttps://t.co/nBkNxs2d20— yusejahtera (@yusejahtera) April 26, 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://wisbenbae.blogspot.com/search?q=karangan%20bunga" target="_blank">Sumber</a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html"><span style="font-size: x-large;">lanjutin di sini !</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: x-large;">Follow @wisbenbae</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://tees.co.id/topi-trucker-ini-topi-350546?model=topi-trucker&utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=product&utm_content=ini-topi"><span style="font-size: x-large;">Mau Topi ini ? Klik ajah !</span></a><br />
<br />
<a href="https://tees.co.id/topi-trucker-ini-topi-350546?model=topi-trucker&utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=product&utm_content=ini-topi"><img alt="Ini topi" src="https://tees.co.id/go/generate/preview/image?product_id=350546&color_id=47&model=topi-trucker&side=front&size=All%20Size" /></a></div>
</div>

PULUHAN Karangan Bunga Untuk Ahok-Djarot TERNYATA Dipesan di Toko Bunga yang SAMA!

[PORTAL-ISLAM]- Wisbenbae.blogspot.com Pagi ini Rabu 26 April 2017, lini massa twitter kembali dihebohkan dengan unggahan kader PD...

Persaingan Megawati, Jokowi, dan JK Soal Calon Menteri

Unknown 0 politics 10:53 AM

<span style="font-size: large;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<img height="266" src="http://photo.kontan.co.id/photo/2014/05/28/1271540565p.jpg" width="400" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta- Tarik-menarik kekuatan politik merecoki Presiden Joko Widodo dalam menyusun anggota kabinet. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri misalnya, disebut-sebut ingin memasukkan sejumlah calon menteri, baik kader partai maupun kalangan profesional kendatipun kebersihan rekam rejaknya diragukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun keinginan Presiden kelima Indonesia itu tidak semuanya berjalan mulus. Perlawanan antara lain datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukan hanya itu, antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berbeda dalam menempatkan calon menteri. Keduanya masing-masing punya jago untuk mengisi posisi strategis di kabinet.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tarik-menarik inilah salah atu penyebab pengumuman menteri terteunda dari jadwal sebelumnya Selasa pagi tertunda. Sampai hari ini Rabu (22/10/2014) siang, pengumuman struktur kebinet berikut daftar menteri belum dilakukan. Dan ini sudah dua kali mundur dari rencana semula, Senin malam. Menurut konstitusi, presiden memiliki waktu 14 hari setelah dilantik dalam menyusun kabinet.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ya, (pengumuman kabinet) kemungkinan hari ini," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjayanto, di Istana Merdeka, Selasa.</div>
<div style="text-align: justify;">
Andi belum mengetahui persis lokasi yang akan digunakan Jokowi untuk mengumumkan kabinetnya. Dia hanya menyebutkan bahwa hari ini Jokowi sepenuhnya berkegiatan di Istana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada Senin malam lalu hingga Selasa dini hari, Jokowi memanggil sejumlah calon menterinya ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan para calon menteri itu dilakukan Selasa dini hari, hingga pukul 03.00.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengaku mendapat kabar Jokowi akan mengumumkan menteri koordinator terlebih dahulu. Namun, Budiman tidak merinci Kemenko apa yang sudah terbentuk ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Satu-dua hari ini memang akan diumumkan. Pengumumannya mungkin untuk di pos-pos yang sudah pasti dulu. Memang ada rencana pengumumannya bertahap," kata Budiman.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adanya catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), turut membuat rencana pengumuman nama-nama calon menteri diundur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jokowi menyerahkan daftar nama 43 calon menteri kepada pimpinan KPK Jumat (17/10) pekan lalu. Jokowi bertemu empat komisioner KPK yakni Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua yakni Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Bambang Widjojanto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian KPK menyerahkan hasil penelusuran kepada Jokowi, Minggu 19 Oktober 2014 malam. Dalam daftar itu, KPK memberi catatan berdasarkan rekam jejak. Warna merah untuk calon menteri yang berpotensi jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut seorang politisi, sumber TRIBUNnews.com, perebutan posisi di pemerintahan semakin kuat terasa setelah KPK, dan PPATK selesai menelusuri jejak rekam terhadap 43 calon menteri yang sebelumnya disodorkan Jokowi. Jokowi menyerahkan daftar nama 43 untuk mengisi pos 34 menteri untuk ditelusuri KPK dan PPATK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pimpinan PPATK pun dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Jokowi Selasa dini hari. Sama seperti pertimbangan KPK, beberapa nama calon menteri disodorkan Jokowi memang dianggap bermasalah. Kebanyakan yang mendapatkan catatan rapor merah umumnya politisi, sedangkan calon menteri dari kalangan profesional relatif bersih.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa nama yang dicoret KPK dan PPATK diduga orang yang disodorkan Megawati. Walupun dilabeli warta merah, sebagai tanda orang terbsebut bermasalah, atau berisiko tinggi terlibat kasus korupsi yang tengah ditangani penegak hukum, Megawati tetap mendesak agar nama kader PDIP maupun kalangan profesional yang diinginkannya masuk di kabinet. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Akibatnya, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dikabarkan marah besar terhadap intervensi berlebihan Megawati. "Pak JK marah. Karena ibu Megawati terlalu intervensi harus memasukkan nama Bu Rini, sebagai orangnya Bu Megawati menjadi menteri BUMN. Pak Jokowi juga menjadi kurang happy," ungkap sumber TRIBUNnews.com.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rini Mariani Soemarno pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) terkait kasus obligor atau pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diperiksa KPK 25 Juni 2013.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Ia diperiksa 26 April 2006, selaku mantan menteri perdagangan bersama mantan menteri koordinator perekonomian Dorojatun Koentjarajakti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI. Dalam kasus ini tersangkanya adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Temenggung dan Nyono Cipto rekanan PT RNI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rini pun pernah diperiksa Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini dipanggil Panja 28 Agustus 2003 saat menjadi menteri, namun tak mengindahkan panggilan. DPR menduga dalam proses imbal dagang itu negara dirugikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Megawati juga disebut memaksakan nama direktur utama satu perusahaan BUMN, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino masuk ke kabinet. 15 April lalu, RJ Lino pernah diperiksa penyidik KPK. Usai diperiksa KPK, Lino mengakui adanya penunjukan langsung pada proyek pengadaan Quay Container Crane (QCC), proyek tahun 2010.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kasus ini mencuat atas laporan Serikat Pekerja Pelindo II ke KPK. Dugaan penyimpangan yang dilaporkan antara lain pengadaan dua unit Quay Container Crane, penggunaan tenaga ahli dan konsultan, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, hingga perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Info lainnya, ada desakan kuat semua anggota tim transisi harus masuk dalam skuad "Dream team" Jokowi-JK. "Pak JK siang ini pun ke rumah BU Megawati untuk membahas persoalan ini," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain adanya desakan Megawati dalam menyusun kabinet, terjadi pula tarik-menarik dalam penyusunan komposisi dan posisi anggota kabinet di psoso strategis calon menteri antara Jusuf Kalla lawan Kubu Jokowi. Dalam hal mengisi posisi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) misalnya, kubu Jokowi menginginkan mantan Wakil Kepala BIN Asad Said Ali yang kini menjabat Wakil Ketua PBNU. Sedangkan kubu Jusuf Kalla menghendaki politisi PDIP Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk posisi menteri koordinator bidang politik, hukum dan kemanan (Menkopolhukam) pun demikian. Kubu Jokowi menghendaki mantan KSAD Jenderal (Purnawirawan) Budiman, sedangkan JK menginginkan mantan Menteri Perdagangan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membantah informasi yang menyebutnya menemui Megawati karena tarik-menarik kepentingan itu. "Siapa bilang saya ke Teuku Umar? Anda lihat kan, saya di sini," ujar Jusuf Kalla usai menerima kunjungan mantan calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa sore.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
JK mengatakan masih terus membahas soal kabinet. Menurutnya kabinet dan nama-nama menteri diumumkan masih diproses. "Saya kira malam ini belum," kata JK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut ia menjelaskan, Jokowi-JK tidak berencana untuk mengumpulkan para pemimpin partai politik (parpol), karena menurutnya apa yang harus dibahas dengan para pimpinan parpol sudah dilakukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kalau pun ada pertemuan, di Rumah Dinas Wakil Presiden, di Menteng, Jakarta Pusat, ia akan menggelar syukuran pelantikan Jokowi - JK, dan akan dihadiri oleh keluarga dekat saja.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari pun menampik tudingan yang menyebut Megawati merecoki pemilihan calon menteri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bu Mega tahu aturan dan fatsoen politiknya kuat. Enggak mungkin ngerecoki orang lain," kata Eva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada beberapa nama yang ikut disodorkan yakni mantan Ketua PPATK Yunus Husein, Ketua Umum PKB/mantan Mennakretrans Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB/mantan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana, Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan, Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Perdagangan Luhut Panjaitan, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian ada Kepala Lemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan, Politis Partai Hanura Yudi Krisnandi, mantan pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, pengusaha nasional/CEO Garudafood Sudhamek AWS, mantan Menteri Hukum dan AHM Hamid Awaluddin, mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Jhonny Darmawan dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada juga sejumlah politisi antara lain Eva Kusuma Sundari (PDIP), Pramono Anung (PDIP), Puan Maharani (PDIP), Ferry Mursidan Baldan (Nasdem), Marwan Jafar (PKB), Hasto Krisyanto (PDIP, Rini M Soemarno (PDIP).</div>
<div style="text-align: justify;">
Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari membenarnya terjadi pengunduran penguman menteri. "Menurut Pak Jokowi dan Pak JK, bahwa masukan dari KPK dan PPATK menjadi konsideran penyusunan kabinet," kata Eva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walaupun pembentukan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, demi legitimasi pemerintahna dan para calon menteri, perlu dimintakan masukan dari penegak hukum. "Walaupun dalam memutuskan calon menteri, tentu menjadi keputusan presiden selaku pemilik hak prerogatif," ujar Eva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/22/megawati-jokowi-dan-jk-tarik-menarik-soal-calon-menteri">http://www.tribunnews.com/nasional/2...-calon-menteri</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Puan: Tentukan Kabinet, Jokowi Harus Minta Restu Megawati</div>
<div style="text-align: justify;">
Selasa, 23 September 2014 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
maiwanews – Tarik ulur penentuan kabinet presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi kelihatannya akan semakin kencang. Meskipun memiliki hak prerogatif, Jokowi tidak serta merta leluasa menentukan sendiri pembantu pembantunya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan, Jokowi tidak bisa menentukan kabinetnya begitu saja tanpa mendapat restu dan persetujuan terlebih dahulu datu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (Mega).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Harus seizin Bu Mega, tidak boleh kalau tidak mendapat restu (dalam menentukan kabinet),” kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Puan yang juga merupakan putri Megawati itu menjelaskan, Jokowi datang dari PDIP. Karenanya ia meyakini, mantan walikota Solo itu mengerti dan paham akan etika politik yang berlaku di internal PDIP.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karenanya menurut Puan, Jokowi tidak bisa melewati Ibu Mega begitu saja dalam menentukan kabinetnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan postur kabinet yang dipilih yakni sebanyak 34 kementerian yang terdiri dari 18 unsur profesional dan 16 unsur partai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan nama nama yang akan mengisi kementerian itu diumumkan Jokowi. Ketidakpastian waktu pengumunan itu dinilai sebagian kalangan sebagai bukti kuatnya tarik ulur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://berita.maiwanews.com/puan-tentukan-kabiet-jokowi-harus-minta-restu-megawati-35339.html">http://berita.maiwanews.com/puan-ten...ati-35339.html</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
KPK Tidak Ragu Panggil Megawati dalam Kasus Dugaan Korupsi SKL</div>
<div style="text-align: justify;">
Rabu, 27 Agustus 2014 | 15:02 WIB</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2014/07/09/163749520140709-152934-resized780x390.JPG" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Megawati</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, KPK menyamaratakan kedudukan semua orang di mata hukum. Maka dari itu, ia tidak ragu memanggil Megawati Soekarnoputri atas kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita tidak peduli mau Megawati, mau Presiden, kalau dia tidak mau datang, kita punya langkah yang tegas sesuai hukum," ujar Abraham di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait waktu pemanggilan, Abraham belum dapat memastikannya. "Satgasnya masih menganalisis terus kasusnya," kata Abraham.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak meragukan keberanian KPK dalam memanggil pejabat negara. Ia mencontohkan saat jaksa KPK tidak sangsi untuk bertanya kepada Wakil Presiden Boediono.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jaksa saya (KPK) justru malah bisa menekan," kata Abraham.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait penyelidikan SKL, KPK telah memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi; mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Laksamana mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari tim penyelidik KPK, termasuk soal rapat kabinet era Megawati yang membahas SKL BLBI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal tersebut dikenal dengan inpres tentang release and discharge.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas yang diberikan inpres tersebut, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun melalui ketetapannya, MPR memerintahkan Presiden (saat itu Megawati) untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada tap (ketetapan) MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan," ujar Laksamana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Laksamana melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk konstitusi yang harus dilaksanakan. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet, Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/15024721/KPK.Tidak.Ragu.Panggil.Megawati.dalam.Kasus.Dugaan.Korupsi.SKL">http://nasional.kompas.com/read/2014...an.Korupsi.SKL</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Ketua KPK: Ungkap BLBI, Megawati Perlu Diperiksa</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Abraham menegaskan KPK tak takut periksa Megawati.</div>
<div style="text-align: justify;">
Rabu, 27 Agustus 2014, 13:05 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tak takut untuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemeriksaan terhadap Megawati menurutnya perlu dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Abraham juga meminta kepada semua pihak agar tidak meragukannya dalam upaya pemberantasan korupsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya katakan pada kalian semua, bahwa tidak usah meragukan keberanian KPK memeriksa para pejabat. Kami tidak ada keragu-raguan," kata Abraham di Gor Bulungan Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahkan, Samad memberikan contoh konkret di mana KPK tidak takut memeriksa Wakil Presiden Boediono untuk kasus Bank Century.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jaksa saya, mereka dengan enteng bertanya pada Boediono, justru bisa mem-pressure. Orang yang dipanggil harus taati panggilan KPK , kalau nggak kita ambil tindakan tegas," kata dia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Abraham, di mata KPK semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. "Kita tidak peduli mau Megawati, mau presiden. Jika mereka dipanggil KPK, harus mau," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Abraham, KPK belum memanggil Megawati karena satuan tugas KPK masih terus menganalisa kasus BLBI ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/532568-ketua-kpk--ungkap-blbi--megawati-perlu-diperiksa">http://nasional.news.viva.co.id/news...erlu-diperiksa</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
---------------------------</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Like mother, like son ....</i></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/Wisbenbae/comments"><span style="font-size: large;">Sumber</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://www.facebook.com/pages/Wisbenbae/163279313697664"><span style="font-size: large;">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: large;">Follow @wisbenbae</span></a></div>
<center>
<span style="font-size: large;"><a href="https://twitter.com/wisbenbae"></a></span></center>

Persaingan Megawati, Jokowi, dan JK Soal Calon Menteri

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta- Tarik-menarik kekuatan politik merecoki Presiden Joko Widodo dalam menyusun anggota kabinet. Ketua Umum Parta...

Jadi presiden,Jokowi akan patuh kehendak PDIP...

x 1 politics 4:25 PM

<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
 
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.intelijen.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Jokowi-dan-Megawati-bayang-bayang-merdeka.jpg" /></div>
<br /> "Jika berhasil menduduki kursi Presiden RI, Joko Widodo tidak akan mandiri dan sering mengalah jika dihadapkan dengan kebijakan partai, PDIP."<br /> <br /> Pendapat itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio kepada intelijen (04/04). Prediksi Agung itu salah satunya didasari pada sikap ingkar janji Jokowi, yang lebih memilih menggunakan pesawat jet pribadi saat berkampanye.<br /> <br /> "Jokowi kembali mengingkari apa yang telah dikatakannya yaitu lebih memilih menggunakan pesawat kelas ekonomi saat berkampanye. Tetapi, pada akhirnya Jokowi mengalah untuk beralih dari pesawat ekonomi ke pesawat pribadi karena kebijakan partai" tegas Agung.<br /> <br /> Agung menyatakan, alasan Jokowi menggunakan pesawat jet pribadi semata-mata karena ikut partai. "Peristiwa tersebut sejatinya adalah cermin untuk melihat interaksi antara Jokowi dan partai dalam hal yang lebih besar termasuk dalam arena kekuasaan," papar Agung.<br /> <br /> Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan, bahwa pemakaian pesawat jet pribadi saat berkampanye dari Banjarmasin menuju Malang, Jawa Timur, hanya mengikuti partai. "Pesawat pribadi gimana? Apa saya punya pesawat? Itu partai yang menyediakan, saya hanya ikut saja. Itu partai, partai, partai. Bukan punya saya," kata Jokowi.<br />  <br /><i> katanya cuma mau naik pesawat komersil tapi naik jet</i><br /> <br /> Kandidat Tunggal Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tak punya pesawat pribadi seperti yang diduga sebagian orang. Pesawat yang ia gunakan saat berkampanye dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Malang, Jawa Timur, 30 Maret 2014, bukan milik dia.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> "Pesawat pribadi bagaimana? Apa saya punya pesawat? Itu partai yang menyediakan. Saya hanya ikut. Pesawat itu punya partai, bukan punya saya," kata Gubernur DKI Jakarta itu usai groundbreaking Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu di Jakarta, Rabu (2/4/2014).</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Menurut Jokowi, pesawat yang ia gunakan itu disiapkan secara khusus oleh tim kampanye PDIP. Saat itu, ia menumpang pesawat tersebut bersama Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. "Saya hanya diajak. Saya ikut saja," kata mantan Wali Kota Solo itu.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Jadi, ujar Jokowi, di dalam pesawat itu, dia hanya menumpang seperti beberapa kader PDIP lainnya. Penggunaan pesawat itu, kata Jokowi, tidak menggunakan anggaran dari kantongnya sendiri, melainkan didanai partai.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Soal pesawat pribadi yang ditumpangi Jokowi ini menjadi kontroversi karena sebelumnya Jokowi pernah mengatakan tak akan menggunakan pesawat pribadi untuk keperluan kampanye.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Belakangan, kandidat PhD dari Australian National University, Liam Gammon yang tengah meneliti Jokowi untuk tesisnya sebagaimana dimuat di asiapacific.anu.edu, mendeskripsikan kedatangan Jokowi dengan pesawat di sebuah bandara yang dikelilingi pohon tebu dan pemandangan indah di bagian luar kota. Di bandara itu, kader dan simpatisan PDIP berbaur bersama wartawan menanti kedatangan Jokowi.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan PDIP memang menyewa pesawat untuk keperluan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Salah satu pesawat itu pula yang digunakan Jokowi untuk berkampanye ke berbagai daerah.<br /> </div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
"Jokowi kan juru kampanye nasional dan ikon PDIP saat ini," ujar Eva. Maka, menurut anggota Fraksi PDIP yang kini maju kembali sebagai caleg dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu, tak aneh bila Jokowi disediakan fasilitas pesawat oleh partai.</div>
<div class="content" id="qT0w4xCvhQ+7mQI3zgkr2QpELyugTIn+y4HB08p8CHQ=_145301004c7:d1a07b:80819d52_entryContent" itemprop="description" style="text-align: justify;">
<br /> Eva mengatakan, semua urusan pileg dan pilpres di partainya dikendalikan Badan Pemenangan Pemilu PDIP. Semua kader, termasuk Jokowi sebagai jurkamnas, ikut skenario Bappilu.<br /> <br /> <br /> Sumber :<br /> - merdeka.com<br /> - viva.co.id  
</div>
<span style="font-size: large;"></span><br />
<center>
<span style="font-size: large;">

<a href="http://www.appsgeyser.com/getwidget/Wisbenbae/">Dapatkan Wisbenbae versi Android,GRATIS di SINI !</a><a href="https://delicious.com/wisbenbae">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</a><br />
<a class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<br />
</span></center>

Jadi presiden,Jokowi akan patuh kehendak PDIP...

"Jika berhasil menduduki kursi Presiden RI, Joko Widodo tidak akan mandiri dan sering mengalah jika dihadapkan dengan kebijakan p...

Timses Jokowi mulai cakar-cakaran...

Unknown 0 politics 4:36 PM

<span style="font-size: large;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK7xvzUgLIm5DsqrFDG2BWBq3IJevs0J3EReEh8kdfqrX-DXn2gClzteDGNzNBYyRca5j_NIZsrsjovY0XMe2XLAMJaMsNr3knyb3zxdCrh8ciCmGnL5mtkoNIFmN8x-K_5Ra2/s1600/Akbar+Faisal_.jpg" /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nada marah dan kritis orang-orang Joko Widodo mulai mencuat satu persatu. Salah satu diantaranya dari Akbar Faisal yang merupakan mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
Akbar Faizal (47), anggota DPR-RI asal Sulsel, mencurahkan isi hatinya terkait dengan rencana pengangkatan beberapa alumnus dari Universitas Harvard di dalam Kantor Staf Kepresidenan. Dia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada satu dari empat Deputi Kepala Staf Kepesidenan Luhut Binsar Panjaitan, Yanuar Nugroho. Selain masalah 'Harvard', Akbar juga mengungkit-ungkit "Rahasia' Pilpres.</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Curhatan yang diduga berasal dari pesan jejaring sosial mantan anggota Tim Transisi itu kemudian menyebar di media sosial.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa isi surat anggota Fraksi Nasdem, yang kini berada di komisi III DPR itu? Berikut kutipan lengkapnya: </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Yth. Pak Yanuar Nugroho,</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>sy akbar faizal. Alumni IKIP Ujung pandang jurusan sastra (S1) dan Komunikasi Politik (S2) UI. Skrg anggota DPR-RI. Sy ucapkan selamat atas jabatan mentereng sbg deputinya Jendral Luhut. Pak Luhut dulu bagian dr tim kampanye Jokowi-JK dan jg Tim Transisi.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Ada bbrp peran pak Luhut yg cukup layak utk dicatat dlm pemenangan Jokowi meski menurutku tdk sebesar peran Megawati yg memerintahkan PDIP hingga ke akar rumput utk memenangkan Jokowi. Sesungguhnya Jokowi tak akan jadi Presiden jika PDIP atawa Mega tdk merekomendasikan Jokowi.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Hal yg sama jg terjadi pada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto dan belakangan Sutiyoso. Selanjutnya bergabung berbagai relawan spt Projo, Bara JP,  Seknas, dll. Tak boleh dilupakan sayap2 partai pengusung spt PIR Dr Nasdem dlm komando Martin Manurung dan Relawan Cik Ditiro dlm komando kawan2 PDIP. Pasukan PKB terutama Marwan Jafar berjibaku dgn kami di Timkamnas dlm komando Cahyo Kumolo dan Andi Wijayanto berkeliling Indonesia meneriakkan "Pilih Jokowi krn bla...bla...bla...".</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Tak ada anak Harvard ditim pemenangan kami. Yg agak jauh kuliahnya itu paling Eva K.Sundari yg pernah sekolah di Inggris entah dimana. Sy tak terlalu paham pula apakah di Inggris sana dia menemukan suaminya yg org Timor Leste dan membuatnya dimaki setiap hari oleh tim Prabowo sbg katholik sejati atau pengkhianat bangsa dst.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Rieke Pitaloka setahu saya kuliah di UI namun berkeliling dr kampung ke kampung sepanjang Jawa utk meyakinkan Ibu2 utk memilih Jokowi dan berakibat dia disumpahi sbg keturunan PKI di semua medsos. Ada pula yg bernama Teten Masduki yg setahu saya hanya alumni IKIP Bandung namun fokus ke Jawa Barat dan meyakinkan semua seniman2 bermartabat utk mendukung Jokowi spt Slank atau Iwan fals atau Bimbo.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Jika Anda tahu ttg "Konser 2 Jari" yg menjadi pamungkas kampanye dan membalikkan persepsi publik ttg besarnya dukungan massa terhadap Jokowi dan Prabowo di masa2 krusial saat itu, itu adl kerjaan Teten. Pak Luhut sendiri setahu saya (dan sesungguhnya sy sangat tahu masalahnya) banyak menghabiskan waktu dikantor pemenangan yg dibentuknya di Bravo 5 Menteng dan berdiskusi or menelepon banyak org yg saya dengar sbg "org LBP" entah dimana saja.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Bbrp kali sy rapat dgn tim mrk dimana hadir para pensiunan Jendral yg --mohon maaf-- msh merasa sbg komandan pasukan dgn berbagai kewenangan. Juga proposal beliau ttg sistem IT beliau yg --cukup memarkir mbl didepan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl.Subang 3A --itu markas utama pemenangan Jokowi Mas-- terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi ttg proses kerja penyedotan data tadi. Sy yg pernah menjadi wartawan senyum2 saja sebab sedikit paham soal IT.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yg dibutuhkan utk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dlm hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masy Batak di Medan dan Jkt utk mendukung Jokowi-JK. Mas Yanuar, sy merasa perlu menulis spt ini sebab sy merasa kantor Anda terlalu jauh mendeskripsikan diri akan tugas dan kualifikasi staf sebuah kantor Kastaf Presiden.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Sebenarnya sy tak perlu terlalu menanggapi soal Harvard ini. Sy jg pernah kesana tp sbg turis. Otak saya memang tak akan mampu kuliah disana.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Lha wong sy org desa. Bahasa Bugis sy jg jauh lbh lancar dr Bahasa Inggris saya. Namun soal Harvard ini mmebuat saya merasa "koq kalian menghina bangsamu sendiri? Merendahkan kualitas pendidikan bangsamu yg kabarnya akan kau katrol kualitasny dgn cara memasukkan org Harvard atau entah dr mana lg di kuar negeri sana? Mengapa kalian semakin jauh dr 'kesepakatan awal kita di tim dulu utk menghormati bangsamu sendiri'? Mengapa kalian makin kurang ajar saja?" Sy sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya "tak ada" dlm perencanaan kami di Tim Transisi dulu.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Sekadar menginfokan ke Anda Mas bhw Tim Transisi itu dibentuk Pak jokowi utk merancang pemerintahan yg akan dipimpinnya. Tp sy sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam2. Mis, akh...krn AF kecewa tdk jadi mentri dll. Dan msh byk lagi sebenarnya yg ingin sy pertanyakan. Termasuk surat presiden ke DPR ttg Budi Gunawan yg disusul kontroversi2 lainnya.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Kemana para pemikir Tata Negara disekitar Pak Jkw skrg? Yg kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sbg Komisaris Utama Jasa Marga. Mungkin Bu Rini anggap Refly sgt paham soal Tol krn setiap hari melalui macet --persoalan yg pak jkw katakan dulu akan lbh mudah menyelesaikannya sbg presiden ketimbang sbg Gub DKI-- dr rumahnya di Buaran sana. Mas yanuar, sbg anggota DPR pendukung pemerintah dan insyaallah punya peran (meski sgt kecil) terhadap kemenangan Jkw -JK, sy ingin kalian di istana fokus pada tugas yg lbh membumi.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Mis, jgn biarkan kami di DPR dihajar bagai sansak oleh org2 Prabowo dlm kasus kebaikan tunjangan mbl pejabat, misalnya, hny krn kalian tak mampu berkomunikasi dgn kami di DPR (atawa parpol pendukung. Ini jg satu soal sendiri krn terbaca dgn kuat klu kalian di ring 1 preaiden kini sukses melakukan Deparpolisasi) dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan2 presiden/pemerintah. Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Sy merasa mengenal bbrp org di istana negara tempat Anda berkantor skrg. Entah apa mrk (msh) mengenal sy skrg. Tp sy nggak memikirkannya. Sy hny minta kalian disana berhenti melakukan hal yg tak perlu spt deklarasi  soal Harvard yg akan masuk Istana itu. Sekali lg, sy sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar spt ini hny utk menanggapi soal Harvard ini. Tp sy hrs lakukan sbb menurutku kalian makin jauh dr seluruh rencana awal kita.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu sy pahami dan terlibat didalamnya. Sy sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat2 keras utk memahami apa yg kalian lakukan disana. Tp sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh. Terakhir, sy sarankan agar menahan diri dlm memberikan masukan ke presiden.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Jgn racuni pikiran presiden yg polos ini dgn permainan yg dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah2 tim Prahara. Terkhusus dgn Pak JK, sy minta kalian berikan rasa hormat. Tgl 9 Juli lalu, 63% penduduk Indonesia memilih Jokowi - JK dan bukan Jendral Luhut Binsar Pandjaitan apalagi Anda2 yg bergabung belakangan.</i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<i>Selamat berakhir pekan.</i></blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Jakarta, Sabtu,</i> 4 April 2015</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;"><br /></span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;">*Sumber: <a href="http://www.teropongsenayan.com/8232-surat-terbuka-mantan-tim-presiden-untuk-pilihan-jokowi">TeropongSenayan</a>, dimuat juga di detikcom, KOMPAS, dll</span></i></div>
<center>
<span style="font-size: large;">

<a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/Wisbenbae/comments">Sumber</a><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/p/forum.html">lanjutin di sini !</a><br />
<a class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<br />
</span></center>

Timses Jokowi mulai cakar-cakaran...

Nada marah dan kritis orang-orang Joko Widodo mulai mencuat satu persatu. Salah satu diantaranya dari Akbar Faisal yang merupakan mant...

BOCORAN Nama Menteri Jokowi yg disetor ke KPK

Unknown 0 Bisnis, politics 7:31 PM

<span style="font-size: large;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<img height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhcHYSS2zD2Av8laJ3btPTjJ9fCtEnai3O7diD6QaCYarvg89-cwNv4DAFTkkk3B7Y-XMA-xAeNA8kpJZFznzlkuSSIuGptzAhpdFIXI27TCLQD298zyDKKPv4i1C6h5wcPf1s/s400/kusnan-rusdi-kirana.jpg" width="400" /></div>
<div style="text-align: center;">
menhub...telat wae lie on air teh</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik hari ini oleh MPR. Setelah dilantik, Jokowi akan segera mengumumkan siapa saja yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya yang rencananya berjumlah 34 kementerian itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, Jokowi sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan harta kekayaan terhadap para calon menterinya. Jokowi mengaku sudah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"43 Nama. Sudah diserahkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
Berdasarkan bocoran yang diperoleh Wisbenbae, Senin (20/10), hingga Kamis (16/10), Jokowi sudah menyerahkan 25 nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. 25 orang itu berasal dari perwakilan partai politik dan kalangan profesional.</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut 25 nama calon menteri yang telah diserahkan Jokowi ke KPK dan PPATK ;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1. Mensesneg: Andi Wijayanto (Tim Transisi)</div>
<div style="text-align: justify;">
2. Menseskab: Anis Baswedan (Tim Transisi)</div>
<div style="text-align: justify;">
3. Menteri BUMN : Rini Sumarno (Tim Transisi)</div>
<div style="text-align: justify;">
4. Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP)</div>
<div style="text-align: justify;">
5. Menko Ekuin: Sri Mulyani (profesional)</div>
<div style="text-align: justify;">
6. Menko Kesra: Muhaimin Iskandar (PKB)</div>
<div style="text-align: justify;">
7. Menko Polhukam: Luhut Panjaitan</div>
<div style="text-align: justify;">
8. Menhan: Budiman (mantan KSAD)</div>
<div style="text-align: justify;">
9. Menkeu: Katib Bisri</div>
<div style="text-align: justify;">
10. Menteri ESDM: Kuntoro Mangun Subroto</div>
<div style="text-align: justify;">
11. Mendag: Rahmat Gobel</div>
<div style="text-align: justify;">
12. Menperin: Dwi Sucipto (Semen Indonesia)</div>
<div style="text-align: justify;">
13. Menteri UKM: Khofifah Indar (Muslimat NU)</div>
<div style="text-align: justify;">
14. Menteri Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf (PDIP)</div>
<div style="text-align: justify;">
15. Menkumham: Hikmahanto Juwana (hukum internasional)</div>
<div style="text-align: justify;">
16. Menteri PAN RB: Siti Nurbaya (NasDem)</div>
<div style="text-align: justify;">
17. Menhub: Rusdi Kirana ( Lion Air-PKB)</div>
<div style="text-align: justify;">
18. Menkominfo: Niken Widiastuti (PDIP-dir RRI)</div>
<div style="text-align: justify;">
19. Menteri Perumahan Rakyat: Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol)</div>
<div style="text-align: justify;">
20. Menristek Dikti: Ilham Habibie</div>
<div style="text-align: justify;">
21. Mendik Das: Fahmi Idris (Ketua IDI)</div>
<div style="text-align: justify;">
22. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)</div>
<div style="text-align: justify;">
23. Menpora: Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar)</div>
<div style="text-align: justify;">
24. Mensos: Eva Kusuma Sundari (PDIP)</div>
<div style="text-align: justify;">
25. Menteri Pariwisata: Ngurah Prayoga (PDIP).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/Wisbenbae/comments"><span style="font-size: large;">Sumber</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://www.facebook.com/pages/Wisbenbae/163279313697664"><span style="font-size: large;">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</span></a></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://twitter.com/wisbenbae"><span style="font-size: large;">Follow @wisbenbae</span></a></div>
<center>
<span style="font-size: large;"><a href="https://twitter.com/wisbenbae"></a></span></center>

BOCORAN Nama Menteri Jokowi yg disetor ke KPK

menhub...telat wae lie on air teh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik hari ini oleh MPR. ...

Proyek2 penting DPR !

x 0 Brutal, politics 12:06 PM

<div style="text-align: justify;"><b>1.membeli kursi seharga 24 juta</b></div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="200" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2012/01/16/1631483620X310.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;">Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><blockquote class="tr_bq"><div style="text-align: justify;">Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.</div></blockquote><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>2.wow..Harga 1 Kalender di DPR Rp 116.000</b></div><div style="text-align: center;"><img border="0" height="249" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2011/12/31/2022155p.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;">Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>3.Proyek Perawatan Gedung 500 M</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="284" src="http://haluankepri.com/images/stories/Berita/2012/Januari2012/17Jan12/gedung%20dpr.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar. Angka itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. "Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal. "Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan," katanya. Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran. "Mungkin satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total." kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis terpakai.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal. "Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti."</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?" kata Tamsil.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lempar Tanggung Jawab</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua media cetak, elektronik dan situs online memberitakan tentang kejanggalan proyek-proyek internal DPR. Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu. Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak," ucap politisi PKS itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya kita tidak," ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh). Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, "BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?"</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat saja, mereka sering Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri, parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>4.Bagusin Toilet 200 M</b></div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="266" src="http://img690.imageshack.us/img690/407/20120105120315toilet2.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;">toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk merenovasi toilet.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2012. Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet yang rusak dan bau.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Tetapi itu baru alokasi," kata Jaka saat dihubungi detikcom, Selasa (3/1/2011).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di gedung berlantai 24 tersebut akan dicek lagi. "Setiap lantai kan kalau tidak salah, ada 4 toilet. Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu direnovasi, mana yang tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita renovasi," ujar Jaka.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Kalau ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya Rp 1,5 miliar atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi, kalau kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan," kata Jaka.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Kapan renovasinya? "Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata berapa yang perlu direnovasi," jawab Jaka.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>5.Beli Parfum Buat Gedung DPR Seharga 1,59 M</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSs4Ef7ONac6hdnNqaZ6DyU5rn_tCMAC1S3un--M0Ki3_2-c-Bo4A" width="391" /></div><div style="text-align: justify;">Proyek-proyek janggal di DPR satu-persatu terus terkuak. Setelah renovasi toilet Rp2 miliar dan ruang Badan Anggaran DPR Rp20 miliar, selanjutnya terungkap pula nilai proyek pengharum ruangan DPR Rp1,59 miliar. Berikutnya proyek kelender Rp1,3 miliar, proyek layar wellcome DPR Rp4,8 miliar, proyek makanan rusa Rp598 juta dan total nilai proyek perawatan gedung DPR Rp500 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Data-data dan angka nilai proyek DPR yang janggal tersebut diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp116.000.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pengadaan kalender ini tentu saja membuat gerah anggota dewan. Eva Kusuma Sundari dari Komisi III menilai kelakuan Sekjen yang mengadakan proyek tersebut hanya membuat ulah dan memperlemah kinerja anggota dewan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Saya belum lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu muka Pak Marzuki semua, ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau bisa dikatakan ada penjilatan yang dilakukan Sekjen," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Proyek pengadaan pengharum ruangan DPR nilai totalnya Rp 1,6 miliar. Diambil dari situs resmi milik DPR, proyek ini akan menggunakan anggaran tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEWANGI (PENGHARUM RUANGAN) DPR RI'.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Peserta perusahaan yang ingin ikut bersaing dalam tender ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Peruasahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus memiliki Sertifikat Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 28 November 2011 pukul 10:00 s/d 6 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sedangkan untuk proyek makanan dan perawatan rusa yang jumlahnya cuma belasan ekor saja di taman DPR dialokasikan dana Rp598 juta. Dari situs DPR dikatakan perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman Gedung DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu dialokasikan dana Rp4,8 miliar untuk proyek dua unit layar LED yang dipajang di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pantauan Senin (16/1), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi tiga meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan dalam layar ini.</div><div style="text-align: justify;">Sumber di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8 miliar. Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut proyek ini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp200 juta harus melalui mekanisme tender. Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"LED sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi. Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>6.Karpet Ruang Banggar Rp5 Juta Permeter</b></div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="299" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZwKu9kgH0RgjRQHJKLZYq_jlU7j4T74Jmz4Th6ZTewr_5zKPM" width="400" /></div><div style="text-align: justify;">JAKARTA-Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar itu, cukup banyak menggunakan barang impor. Selain menggunakan seratusan kursi impor, lantai ruangan seluas 400 meter persegi itu juga dilapisi karpet impor yang permeternya Rp5 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut di internal Setjen DPR, merk karpet ruang Banggar DPR itu adalah Milliken. Untuk mendapatkan karpet seharga Rp 5 juta per meter itu, harus indent hingga 4 bulan. Anggaran karpet ini menduduki porsi cukup besar di samping pengadaan kursi yang juga impor.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pihak Setjen DPR enggan memaparkan rincian pembelanjaan proyek pembangunan ruang Banggar DPR. "Saya kira tidak, itu dokumen negara," tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Namun ia tak membantah karpet di ruang rapat baru Banggar DPR merupakan barang kualitas wahid. Karena memang ditujukan untuk kenyamanan anggota anggota parlemen yang adalah wakil rakyat. Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011 lalu. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011 lalu. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>7. Wow! Layar 'Welcome to DPR' Seharga Rp 4,8 Miliar</b></div><div style="text-align: center;"><img border="0" height="205" src="http://img407.imageshack.us/img407/2756/welcomekl.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Jakarta - Dua unit layar LED seharga Rp 4,8 miliar bakal mejeng di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pantauan detikcom, Senin (16/1/2012), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi 3 meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan dalam layar ini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber detikcom di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8 miliar. Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut proyek ini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp 200 juta harus melalui mekanisme tender. Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"LED sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi detikcom.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>8.Wow, Tempat Parkir Motor DPR Senilai Rp 3 M</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><img border="0" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifNdKKKP81N1Yyhg3rEaNbD85tJ-F7Q1UozMiJbXJzKnCU8PJ-kM-WlKkQPhWvP07ajuP2nAGWH56WQHP1q6htXMcq6EFUX0ZQHid3k4mrEUEe59wx6fYLpJhlbZVUbX2x3bS6Rw/s400/parkir.jpeg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;">Pembangunan parkiran motor di kawanan Gedung DPR telah separuh jalan. Seperti apa pembangunan tempar parkir yang menelan dana hingga Rp 3 miliar itu?.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pantauan detikcom di lokasi pembangunan parkiran motor baru DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/1/2012), proyek pembangunan parkiran mahal ini tengah dalam pengerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tak ada pengumuman tender telah usai ke media. Namun puluhan tiang penyangga telah terpasang rapih di atas lantai yang sudah dicor setebal 10 cm.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lokasi pengerjaan proyek ditutupi seng alumunium setinggi 3 meter. Membuat tak banyak orang tahu ada proyek senilai Rp 3 miliar sedang berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Puluhan pegawai yang bekerja juga tengah mempersiapkan tiang pancang atas untuk cor lantai kedua. Beberapa pekerja tengah memotong-motong besi untuk persiapan cor lantai kedua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sementara beberapa pegawai tampak sedang beristirahat tiduran di tenda terpal biru yang dipasang di tengah-tengah lokasi pengerjaan proyek. Sang mandor tampak mengawasi dari pinggiran sembari mengacung-acungkan tangan memberi komando.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Suara bising, dentuman palu, alat las, dan gergaji besi terdengar sampai gedung DPD RI. Para penikmat santap siang di Pujasera DPR juga cukup terganggu dengan pengerjaan proyek akhir tahun DPR ini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Parkiran motor seharga Rp 3 miliar ini dibangun di atas tanah seluas lapangan sepak bola di depan Gedung DPD RI. Pihak Setjen DPR telah menyatakan parkiran motor ini akan dibangun setinggi dua lantai untuk menampung 2.000 motor staf anggota DPR dan Setjen DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Untuk sementara waktu parkiran motor staf DPR dipindahkan ke belakang Gedung Nusantara I DPR. Parkiran dadakan itu tanpa atap di lapangan di dekat pintu masuk belakang Gedung DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>9.Beli Mesin Foto copy 4 M</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="http://sin.stb.s-msn.com/i/3C/ACAE16C9782C25F85F19A817AF3981.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Diputuskan Pleno BURT, Diteken Pius Lustrilanang</div><div style="text-align: justify;">Kebobrokan pengadaan proyek-proyek di DPR satu per satu mulai terbuka. Belum tuntas kontroversi renovasi toilet Rp 2 miliar dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran Rp 20,3 miliar, kini terkuak pembelian mesin fotocopy seharga Rp 4 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">ANGGARAN pembelian mesin fotocopy sebesar Rp 4 miliar itu disetujui bersama anggaran lainnya untuk pembelian mobil Toyota Camry dan pembangunan lapangan futsal Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan. Sehingga total anggaran yang disahkan dalam satu surat keputusan itu sebesar Rp 6,5 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anggaran tersebut diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Sekretaris Jenderal DPRtentang realokasi anggaran pembangunan gedung bam DPR. Keputusan itu dituangkan dalam surat keputusan rapat Nomor 162/ BURT/R.PLENO/MS.IV/07/ 2011. Surat keputusan tertanggal 22 Juli 2011- itu ditandatangi Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang. Rincian anggaran sebesar Rp 6,5 miliar itu dialokasikan untuk tiga item. Yaitu, untuk pembelian mesin fotocopy seharga Rp 4.026.000.000, satu unit Toyota Camry seharga Rp 470.500.000,dan pembangunan lapangan futsal di rumah dinas DPR Kalibata seharga Rp 2 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anggota DPR yang juga teman satu fraksi Pius Lustrilanang di Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat membenarkan adanya pengadaan barang-barang tersebut. Namun satu-satunya yang dipakai adalah mesin fotocopy. Menurut Martin, pembelian mesin fotocopy tersebut sangat berlebihan dan tidak diperlukan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Sangat berlebihan, fotocopy di Komisi III saja masih sangat baik dan sangat layak dan bebannya pun tidak terlalu berat. Tapi tanpa ada permitaan dari Komisi IH langsung dikirimkan, padahal tidak perlu. Biayanya besar sekali,pemborosan!," ujar Martin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Komentar minus juga dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Gamari Sutrisno. Dia mengatakan, selama ini pengadaan barang dan jasa di DPR memang kerap tidak transparan dan akuntable. Dia mengaku, tidak tahu persis tentang pengadaan fotocopy seharga Rp 4 miliar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Diduga kuat terjadi korupsi karena terindikasi bahwa kualitas barang dan jasa yang tidak seimbang dengan harga. Artinya bahwa kewajaran harga sepatutnya dipertanyakan. Untuk itu perlu dilakukan audit investigatif secara menyeluruh," paparnya kepada</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Rakyat Merdeka, kemarin.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gamari menambahkan, meskipun tidak mengetahui adanya mesin fotocopy baru, dirinya menganggap pengadaan barang baru merupakan pemborosan keuangan negara. "Sampai sekarang saya belum terima informasi mengenai hal itu, tetapi jika ada pengadaan barang baru, maka telah terjadi pemborosan, karena yang lama masih digunakan," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dia menambahkan, yang perlu dipertanyakan saat ini adalah biaya pemeliharaan gedung yang cukup besar tapi ternyata banyak yang tidak terpelihara. "Seperti di lantai empat dekat ruangan saya, bocor tapi tidak diperbaiki," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>10.Proyek Rp 598 Juta untuk Beri Makan Rusa di DPR</b></div><div style="text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://img829.imageshack.us/img829/4541/rusan.jpg" width="400" /></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tahun 2008 lalu, belasan rusa didatangkan untuk menghiasi Gedung DPR. Namun seiring waktu berjalan, kabar soal rusa itu tidak pernah terdengar. Justru yang ada adalah adanya tender untuk pemeliharaan binatang bertanduk cantik itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Diambil dari situs resmi milik DPR, Senin (16/1/2012), proyek ini akan menggunakan anggaran tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEMELIHARAAN RUSA, PERAWATAN MEDIS RUSA DAN BIAYA MAKAN RUSA DPR RI'.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 598 juta. Perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman Gedung DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena kan sudah beranak," kata Jaka kepada detikcom.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tentang proyek perawatan rusa itu, Jaka juga tidak tahu menahu. "Detailnya saya nggak tahu, apakah proyek itu sudah berlangsung atau tidak," ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Wisbenbae/163279313697664"><span style="font-size: xx-small;">sumber</span></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Wisbenbae/163279313697664">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a></div>

Proyek2 penting DPR !

1.membeli kursi seharga 24 juta Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Ba...

wisbenbae

Ternyata TV One tidak Sebut PDIP Komunis

PDIP : Situs Islam lebih berbahaya dari Pornografi !

PULUHAN Karangan Bunga Untuk Ahok-Djarot TERNYATA Dipesan di Toko Bunga yang SAMA!

Persaingan Megawati, Jokowi, dan JK Soal Calon Menteri

Jadi presiden,Jokowi akan patuh kehendak PDIP...

Timses Jokowi mulai cakar-cakaran...

BOCORAN Nama Menteri Jokowi yg disetor ke KPK

Proyek2 penting DPR !

Beli yuk ?

Sohor

Recent Comments

Blog Archive