GuidePedia

0

Kritik terhadap proyek mercusuar Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (Jak-Ban) belum juga kendur. Presiden diingatkan untuk lebih mementingkan proyek swasem­bada pangan dan energi ketimbang memaksakan proyek kereta cepat.

Pengerjaan proyek ini hanya akan membuat keuangan negara ludes tanpa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, pertanggung­jawaban Jokowi tidak akan konk­ret kepada masyarakat. Bahkan, pemerintah akan berkelit dan terus mencari pembenaran atas sebuah proyek yang dipaksakan dan merugikan negara.

"Ini kan proyek mercusuar. Jika tetap dipaksakan, dipas­tikan Jokowi tidak akan bisa memberikan jawaban untuk pembenaran proyek kereta api cepat ini. Proyek ini tida ekono­mis dan diduga sarat mark up. Proyek ini dipaksakan dan su­dah melanggar undang-undang serta berbagai aturan yang ada," ujarnya di Jakarta.

Arief menjelaskan, saat ini masyarakat membutuhkan swasembada pangan, swasembada energi dan kebangkitan industri nasional. "Bukan proyek mer­cusuar seperti Kereta Api Cepat Jakarta Bandung," ujarnya.

Arief mengingatkan, selama 10 tahun terakhir ini sudah gencar terjadi de-industrialisasi. Akibatnya, lapangan kerja dan ketersediaan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dikampanyekan tidak akan ter­capai, sebab keuangan negara habis diboroskan kepada proyek-proyek mercusuar.

"Utang Indonesia akan terus menumpuk. Ingat juga, waktu krisis 98 saja semua hutang luar negeri swasta ditanggung oleh pemerintah. Apalagi ini lima BUMN terlibat pinjaman luar negeri untuk proyek KA Cepat. Apa nanti bukan negara yang nanggung?" ujarnya.

Menurut Arief, sejumlah ka­jian dan fakta terkait biaya pem­bangunan Kereta api Cepat di Eropa maupun di China sendiri, dibanding biaya yang akan dike­luarkan di Indonesia, jauh lebih mahal, yaitu sebesar 5,5 miliar dolar AS.

Biaya sebesar itu sangat mubazir untuk pembangunan infrastrutur KA Cepat den­gan biaya Kosntruksi dengan panjang lintasan sejauh 150 kilometer dengan empat sta­siun pemberhentian, dan pem­belian Rolling Stock dengan kecepatan 250 kilometer per jam. "Belum termasuk biaya maintenance lintasan, biaya maintenance rolling stock, biaya operasi," ujar Arief.

Dia menjelaskan, di Eropa, pembangunan kereta api ce­pat seperti di Jerman dengan panjang lintasan 250 kilometer dengan kecepatan Rolling Stock minimum 250 kilometer per jam, total biaya infrastruktur yang dibutuhkan hanya 2,145 miliar Euro. 

"Itu sudah dalam lintasan me­dan yang sangat jelek. Sedangkan untuk lintasan medan medium scenario hanya 990 juta Euro. Untuk medan lintasan scenario terbaik hanya 495 juta Euro. Ini data 2012," ujar Arief.

Sedangkan di Tiongkok, biaya infrastrutur rolling stock se­muanya dalam skenario medan lintasan yang sangat buruk per kilometer pembangunan dibu­tuhkan 10 juta dollar AS.

Sementara untuk hitungan kasa proyek kereta api cepat Jakarta-bandung berbiaya 5,5 miliar dollar AS dengan pan­jang lintasan 150 kilometer dan masuk dalam scenario medium. "Didapati biaya per kilo meter­nya sebesar 36,6 juta dollar AS," ujarnya.

Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini, jika sudah berop­erasi, diasumsikan mengguna­kan standar hitungan cost high speed railway, dengan panjang lintasan 150 kilometer, project time line 40 tahun, construction time 5 tahun, operation period 35 tahun, dengan target 5 juta penumpang per tahun.

Menurut Arief, pertumbuhan penumpang untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-12 yaitu 5 persen, tahun ke-12 sampai ta­hun ke-40 dengan pertumbuhan penumpang 3 persen. Sedangkan kapasitas angkut KA yaitu 330 penumpang dengan load factor minimal 75 persen, operating hours 8 jam per hari.

"Sudah sangat jelas akan sangat mahal sekali harga jual tiketnya. Mungkin jauh lebih mahal dari tiket pesawat Jakarta-Bandung yang hanya berkisar Rp 500 ribuan dengan lama penerbangan 15 menit," ujarnya.

Kalau sudah begini, lanjut dia, pemerintah nantinya akan diminta mensubsidi biaya opera­sional KA Cepat Jak-Ban. Inilah yang disebut sebagai sovereign guarantee dari pemerintah yang akan diminta China Railway Corporation. 

"Perlu dicatat, life time dari pengoperasian KA Cepat itu hanya 35 tahun dan bisa 40 tahun. Tapi dengan biaya maintenance yang sangat mahal, pinjaman selama 50 tahun yang diberikan China Development Bank, peru­sahaan PT Kereta Cepat Indonesia sudah tutup, tapi masih punya kewajiban membayar hutang," pungkas Arief.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil men­dukungan agar Kereta Api Cepat Jakarta Bandung ini direalisasikan. Meski ada pro-kontra, dia percaya hal itu hanya sebuah dinamika. 

"Di mana ada hal baru, selalu ada dinamika. Kita lihat bus­way, dulu didemo-demo, saya masih ingat. Saya hafal orang intelektual yang mendemo. Setelah busway-nya lancar, jadi manfaat, diam kan?" kata Ridwan, Rabu (3/2).


Pria yang akrab dipanggil Emil ini juga menceritakan, penolakan juga terjadi saat pembangunan jalan layang Pasupati. 

Post a Comment Blogger

Beli yuk ?