Curhat Polisi ; Saya malu komandan…

<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <div> <div> <br /> <div style="background-color: white; color: black; font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 14pt;"> <div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://joyolandoh.files.wordpress.com/2012/01/polisi-korup.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="289" src="http://joyolandoh.files.wordpress.com/2012/01/polisi-korup.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> Sedikit, petinggi Polri yang hidupnya sulit. Di Jakarta, rumah mereka pun berdiri di kompleks mewah seperti di kawasan Pondok Indah. Apakah polisi hanyalah stempel untuk pekerjaan jual beli perkara, dan simbol arogansi aparat bersenjata?<br /> <br /> oleh Rusdi Mathari<br /> <br /> Selama jadi polisi, saya tidak pernah tahu berapa dana operasional yang seharusnya diberikan kepada anggota. Dana yang jumlahnya pas-pasan itu sebagian besar tidak turun kepada yang berhak. Sudah gajinya banyak dipotong, dana operasional tidak turun, tempat tugasku jauh pula. Jangan anggap kami selalu bisa cari uang di luar. Malu Ndan!<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> Itulah sepenggal pengakuan yang pernah dikirimkan seorang bintara polisi ke bagian Deputi Sumber Daya Manusia Polri sekitar 8 tahun lalu. Miris tapi surat itu mengungkapkan kenyataan: menjadi polisi rendahan selama ini identik dengan mencari setoran di luar untuk mencukupi kebutuhan operasional dan hidupnya. Dulu surat itu terpampang di situs www.spers.polri.go.id tapi kini, bahkan situs itu pun sudah tak ada lagi.</blockquote> <br /> Tentu surat bintara polisi itu bukan satu-satunya keluhan. Surat itu juga bukan hanya cerita soal prit jigo untuk kasus-kasus pelanggaran lalulintas yang sering disaksikan di jalan raya. Ibarat gunung es, pengakuan tadi hanyalah puncak. Di bawahnya masih tercecer banyak kasus yang kurang lebih sama karena di kalangan Polri sudah menjadi rahasia umum: banyak bawahan yang harus mencukupi kebutuhan hidup dan tugasnya dengan mencari "tambahan" di luar. Skripsi para mahasiswa PTIK Angkatan 38 dan 39-A pernah mengungkapkan hal itu.<br /> <br /> Salah satunya tentang praktik korupsi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Timur. Dari skipsi itu terungkap, 12 komputer dari 13 komputer yang di kantor polisi itu, berasal dari hasil swadaya yang dananya diperoleh dari pengutipan perkara.<br /> <br /> Seorang anggota buru sergap berpangkat brigadir di Polres Jakarta Timur mengaku kepada salah satu mahasiswa PTIK itu, karena keterbatasan dana di kesatuannya, dia dan anggota buru sergap lainnya berusaha mencari dana  untuk membiayai operasional mereka. Salah satunya yang sering dilakukan adalah dengan mendatangi bandar judi.<br /> <br /> Cara itu kerap pula dilakukan jika atasan mereka membutuhkan dana untuk suatu kegiatan. Sebagian dari dana itu, selain masuk kantong pribadi juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional di Polres Jakarta Timur seperti membeli komputer itu, telepon, alat tulis kantor dan sebagainya. Cerita tentang para polisi yang mencari uang dengan mengutip biaya atas suatu perkara, antara lain bisa disimak dari kisah Sabrar.<br /> <br /> Suatu hari di bulan Juni 2002, Sabrar yang beralamat di Jalan Cililitan Besar ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur, karena diduga memiliki kayu jati yang tidak dilengkapi dokumen sah. Sabrar yang diwawancari mahasiswa PTIK mengaku, tak berapa lama setelah ditangkap, istrinya menghadap penyidik agar kasusnya selesai di tingkat Polres dan tak berlanjut ke pengadilan. Penyidik dan atasanya meminta dana penangguhan Rp 12 juta tapi istri Sabrar hanya sanggup menyediakan Rp 6 juta. Singkat cerita terjadi negoisasi antara istri Sabrar, penyidik dan kepala penyidik. Pada hari ke-12, penahanan atas Sabrar akhirnya ditangguhkan dan perkaranya dihentikan.<br /> <br /> Bagi para mahasiswa PTIK itu, tentu bukan perkara mudah melakukan penelitian. Apalagi yang ditelisik oleh mereka adalah teman sejawat. Seorang mahasiswa mengaku, selalu ditanya tujuan penelitiannya setiap kali hendak menyelidiki satu kasus. Alasan mereka: tidakkah korupsi di Polri sudah menjadi rahasia umum dan sesama anggota sudah tahu sama tahu atau dikenal dengan istilah 86?<br /> <br /> Lalu, kalau para bawahan di kepolisian berani melakukan korupsi, bagaimana dengan korupsi di kalangan perwira tinggi Polri?<br /> <br /> Seorang Ajun Komisaris Besar pernah bercerita, dia sudah 5 kali tidak lulus seleksi Sekolah Staf Pimpinan [Sespim] Polri. Usut punya usut, perwira tadi sampai pada satu kesimpulan: dia tidak lulus karena tidak pernah mau menyetor dana kepada panitia seleksi. Bagaimana dia tahu?<br /> <br /> Ketika kali keenam mengikuti seleksi Sespim, Salah satu panitia yang mengetahui tabiatnya yang tidak mau bayar, bertanya, "Anda ini tidak mengerti atau tidak mau mengerti?" "Saya menjawab memang tidak mau mengerti," kata dia.<br /> <br /> Tidakkah itu hanya kesimpulan sepihak?<br /> <br /> Ada contoh lain, tentang bangku di Sespim diperdagangkan. Kasus ini menimpa Komisaris Puja Laksana yang ditangkap tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, 11 Januari 2004. Puja ditangkap sewaktu membawa 900 butir ekstasi di Ranch Market, Kebon Jeruk, Jakarta. Dan ini yang mencengangkan: saat diperiksa penyidik, Puja mengaku mau membawa narkoba karena dijanjikan akan lolos seleksi Sespim Polri oleh Lina Harahap, tersangka lain yang waktu itu ikut ditangkap bersama Puja.<br /> <br /> Sewaktu aktif sebagai anggota Komisi II DPR-RI, Panda Nababan pernah mengungkapkan hal yang kurang lebih sama seperti yang dikatakan Puja. Sewaktu melakukan rapat kerja dengan Da'i Bachtiar [waktu itu kapolri], Panda menyatakan: dia pernah dimintai bantuan seorang calon peserta Sespim Rp 10 juta untuk tambahan setoran. Alasan si perwira, rekan sejawatnya bisa lolos Sespim karena telah membayar setoran ke panitia, yang besarnya mencapai Rp 20 juta-Rp 30 juta.<br /> <br /> Sebelum periode Farouk Mohammad, para mahasiswa di PTIK selalu kebingungan karena ketidakjelasan dana penelitian dan seminar untuk mereka. Hasilnya semua biaya dicari sendiri oleh para mahasiswa. Sekarang? Sama saja.<br /> <br /> Lalu kata dosen PTIK, Alfons Loemau, keadaan antara perwira polisi dengan para jenderalnya memang berbanding terbalik: sementara para perwira hidup merana di asrama, para petingginya tinggal di kompleks mewah seperti di Pondok Indah, Jakarta. "Sedikit, petinggi Polri yang hidupnya sulit."<br /> <br /> Mengapa para jenderal polisi itu kaya?</div> <div style="background-color: transparent; color: black; font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 18.6667px; font-style: normal;"> <br /> Sejak reformasi 1998, Polri adalah harapan satu-satunya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat madani. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri terpisah dengan TNI dan langsung berada di bawah presiden menunjukkan harapan besar masyarakat: Polri sebagai pelindung kehidupan sipil. Publik karena itu berharap Polri bisa mengubah citra dari semula yang militeristik menjadi polisi sipil, demokratis, profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya.<br /> <br /> Polri juga dituntut mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi negara kepada pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Bukan menjadi centeng pengusaha, tidak diskriminatif, tak sewenang-wenang menggunakan hak diskresi yang sekalipun dibenarkan oleh hukum tapi melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. Adakah selama 10 tahun reformasi, Polri kemudian memang berubah?<br /> <br /> Untuk beberapa hal, Polri sebetulnya telah melakukan reformasi, baik di tingkat struktural, instrumental maupun kultural, betapa pun masih sangat terbatas. Namun sayangnya, keberhasilan Polri itu –jika memang harus dikatakan begitu— tak disertai pula dengan transparansi. Dalam pengusutan kasus rekening gendut para jenderal polisi 2 tahun silam misalnya, sampai sekarang tidak jelas: mengapa para jenderal polisi itu bisa memiliki harta kekayaan hinggan miliaran rupiah padahal gaji mereka hanya jutaan rupiah?<br /> <br /> Kini nama Polri kembali dipertaruhkan, menyusul diungkapkannya kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 senilai Rp 196 miliar, dan kasus penembakan para petani di Ogan Ilir yang berujung pada kematian seorang bocah. Dan publik kembali menghukum Polri dan polisi, seolah lembaga dan pekerjaan sebagai aparat penegak hukum itu, hanyalah stempel untuk jual beli perkara, semata mencari uang, dan simbol kesewenang-wenangan aparat bersenjata.<br /> <br /> Lalu perdebatan apakah Polri telah mereformasi diri atau belum,  menjadi bagian dari perdebatan yang menimbulkan kebencian publik. Dianggap tidak lagi penting dan menjadi alasan untuk mengerdilkan upaya reformasi yang dilakukan Polri. Imaji tentang Polri yang menjengkelkan, membuat urusan yang mudah menjadi tambah sulit, arogan dan sebagainya sudah telanjur menjadi daya ingat kolektif publik. Tidak salah karena itu, kalau ada yang bersuara: kesalahan terbesar reformasi adalah memberikan kekuasaan terlalu besar dan nyaris tanpa kontrol kepada polisi.</div> </div> </div> <div style="color: white; height: 0px;"> __._,_.___</div> </div> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://delicious.com/zensilurushati/">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a></div>

Curhat Polisi ; Saya malu komandan…

Sedikit, petinggi Polri yang hidupnya sulit. Di Jakarta, rumah mereka pun berdiri di kompleks mewah seperti di kawasan Pondok I...

Read more »

Polri Lindungi Para Jenderalnya

<div style="text-align: center;"><a href="http://www.slowbos.com/showthread.php?t=99881"></a><img alt="" border="0" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/09/16/1823393620X310.jpg" /></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan terarah pada hasil sidang kode etik dan profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini, mantan penyidik Bareskrim Polri.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Komisi kode etik dan profesi menyimpulkan, tidak ada suap dari pihak manapun yang diterima Tini selama penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus tahun 2009. Sidang kode etik berlangsung tertutup sehingga para pewarta tidak mengetahui apa saja yang terungkap dalam persidangan.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Tini hanya terbukti melakukan tiga pelanggaran yakni terkait perubahan status tersangka Roberto Santonius, perubahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, serta pertemuan dengan Jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan di Hotel Krystal, Jakarta Selatan. Tini diganjar dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Putusan itu bertolak belakang dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut Tini terbukti menerima suap berkali-kali selama penyidikan. Majelis hakim yang menjatuhkan vonis dua tahun terhadap Tini menilai, Tini terbukti menerima uang Rp 1,5 juta dari Roberto Santonius. Uang itu bagian dari Rp 5 juta pemberian Roberto. Sisa uang dibagi ke Arafat dan AKBP Mardiyani.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Putusan sidang kode etik juga bertolak belakang dengan penyidikan Polri sendiri yang dilakukan tim independen pimpinan Irjen Matius Salempang.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><b>Lindungi Jenderal menguat</b></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Donal Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai putusan komisi kode etik itu semakin menguatkan adanya upaya Polri melindungi para perwira tinggi yang diduga terlibat kasus Gayus. Komisi seakan menutup-nutupi perubahan status Roberto dari tersangka menjadi saksi terkait aliran dana ke Gayus.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">"Penyidik di level Arafat dan Sri Sumartini tidak memiliki kuasa yang lebih strategis untuk merubah status. Yang bersangkutan (Arafat) sudah katakan ada level petinggi yakni Brigjen Edmond Ilyas (saat itu menjabat Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim) yang punya kewenangan atau sebagai otak dari perubahan status," ungkap dia.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Seperti diketahui, saat sidang di PN Jaksel Senin (4/10/2010), Arafat mengaku perubahan status Roberto atas perintah Edmond setelah Roberto menemui Edmond. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kata Arafat, Roberto mengaku menyerahkan uang ke Edmond dan Kombes Pambudi Pamungkas (saat itu kanit) untuk merubah status.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Gayus juga menyebut hal yang sama. "Itu perintah Edmond. Roberto yang cerita ke saya," kata Gayus di sela-sela sidang Senin (4/10/2010).</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><b>Vonis lain diragukan</b></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Setelah vonis terhadap Tini, komisi akan memeriksa lima terperiksa lain yakni Brigjen (Pol) Edmond, Brigjen (Pol) Raja Erizman, Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, dan AKBP Mardiyani. Sama seperti Tini, sidang akan berlangsung tanpa pantauan publik.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Melihat vonis Tini, Donal meragukan hasil sidang terhadap para terperiksa itu. Pasalnya, komisi telah mengabaikan vonis Tini di PN Jaksel yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Apalagi pemeriksaan terhadap terperiksa yang belum berkekuatan hukum. Kita lebih percaya terhadap putusan hakim," paparnya.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">"Kalau hasil pemeriksaan berbeda, itu mengindikasikan kuat Polri melindungi Jenderal-Jenderalnya. Kalau Polri berupaya saling melindungi tidak akan terbongkar siapa sesungguhnya mafianya. Polri hanya bersih dipinggir-pinggir saja, membersihkan para perwira menengah sementara para jenderalnya dilindungi," tambah Donal.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/2005/05/forum-wisbenbae.html">Kirim Polisi yg lebih menarik di sini !</a></span></div>

Polri Lindungi Para Jenderalnya

Penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan terarah pada hasil sidang kode etik dan prof...

Read more »

5 Mental Polisi & Citra Negatif Polri

<div style="text-align: justify;"><a href="http://ruang-unikz.blogspot.com/2011/09/5-mental-polisi-citra-negatif-polri.html"></a>Mayoritas rakyat sudah tidak lagi percaya terhadap polisi. Apalagi setelah kasus kriminalisasi KPK. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, banyak rakyat cenderung memandang negatif polisi. Persepsi masyarakat yang buruk terhadap polri ini bisa dimaklumi. Boleh dikatakan, ini puncak kekecewaan rakyat terhadap sikap polisi selama ini.</div><div style="text-align: justify;"></div><center style="color: black;"><span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><br /> </span><img height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS0XHAWCEB6sSHgPUyv82diFLTkMFjw2Ad5gntPCycVKcC3dp3fCwPkLQtxIyg7kFff2Ku2zKI7tl90U9I_kTxRXTS5BPqE0E_joOJNS0n9tI8iWOai8uVzsOjaUzh8V-VQSOu/s1600/Tilang.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="246" /><br /> </span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">Tulisan ini bukan untuk memojokkan posisi polri. Sebaliknya, tulisan ini adalah harapan dan cinta rakyat agar polisi Indonesia semakin baik dan profesional.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">Nah, kembali ke tulisan awal, jika saya ditanya mengapa saya kecewa dan memandang negatif polisi, itu karena persepsi saya terhadap mental polisi sudah terlanjur negatif. Berikut beberapa mental negatif yang harusnya segera diperbaiki:</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><b>1. Mental suap: ada uang, semua urusan beres</b><br /> Perhatikan bagaimana proses rekrutmen polisi. Bukankah sudah menjadi rahasia umum kalau ingin menjadi polisi harus membeli “tiket masuk” alias suap? Dengan proses rekruitment yang buruk ini tentu berimbas pada minimnya orang jujur dan berintegritas di tubuh polri. Bagaimana mereka hendak menegakkan kebenaran dan keadilan sementara mereka sendiri bukan termasuk orang-orang yang benar dan adil?</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">Perhatikan pula proses mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika polisi ingin bersih dari mental ini, seharusnya mereka tidak memperbolehkan pembelian SIM (nembak/suap) tanpa ujian. Yang terjadi sekarang ini adalah: Polisi berburu pengemudi tanpa SIM (rakyat dipaksa harus punya SIM), rakyat dipersulit mendapatkan SIM dengan proses yang benar (ujian), & sebaliknya dengan cara menyuap cenderung dipermudah.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">Dengan demikian, bukan hanya membudayakan suap di kalangan internal saja, polri juga mendidik rakyat bermental suap. Nah, kalau suap-suap kecil ini dianggap biasa dan menjadi budaya, tentu tidak heran jika suap besar untuk melakukan konspirasi dan fitnah bisa diterima begitu saja.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><img height="274" src="http://unik.supericsun.com/wp-content/uploads/2010/07/e205e0b584polisi.jpg.jpg?w=400&h=274" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="400" /></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><b>2. Manipulatif</b><br /> Entah berapa banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah dipaksa oknum polisi untuk mengaku salah. Mereka bahkan diancam dan disiksa jika tidak mengakui sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Ada keluarga saya yang jadi korban mental polisi yang satu ini. Orang yang tidak bersalah tetapi dipaksa untuk mengaku salah. Ini adalah kejahatan teror dan fitnah yang kejam.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><b>3. Yes Man</b><br /> Menjadi Yes Man pada atasan atau asal taat tanpa pertimbangan nurani dan pikiran jernih kadang menjengkelkan juga. Saya melihat polisi berada dalam strata sosial yang berkelas-kelas. Keutamaan seorang polisi seolah-olah ditentukan oleh pangkat dan jabatannya. Polisi kelas rendahan harus taat pada polisi kelas atas. Walaupun perintahnya kadang tidak benar. Ujung-ujungnya beberapa polisi mengalami konflik bathin dan akhirnya menyerang atasan serta menjadi pemberontak yang menakutkan.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><img height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPg9-oI-vvhy_D-ZpxBxwTwTbCbQkt_HpkrUN0pLpKdUYGnb3MshBG8oE4vvz2cfL3So1sL6XFx6ZCnwnpGV93kpybh77RRrQ8aGiuUPXga7bbjMEbyiFhMYZPVBGqoLYBoP-PoQ/s1600/polisi+korup+%2528damai+itu+20ribu%2529.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="600" /></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><b>4. Angkuh dan Arogan</b><br /> Menjadi polisi berseragam memang tampak gagah, berkuasa, punya kekuatan dan sangat berwibawa sekali. Tapi itu bukan alasan untuk bersikap angkuh, sombong, arogan dan mau menangnya sendiri. Sebab, dengan keangkuhan, manusia sebetulnya akan jatuh dan dengan kerendahan hati, manusia akan diangkat. Bukankah seiring dengan kekuatan (kekuasaan) yang besar terdapat tanggungjawab yang besar? Ini kata-katanya spiderman lho ^ ^</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><img height="367" src="http://infokorupsi.com/datafile/id/images/karikatur/p4a0113d0e997a_Antasari_Diperiksa_Polisi_dalam_Kasus_Pembunuhan_Saksi_Korupsi_PT_RNI.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="380" /></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;"><b>5. Pelit Senyuman</b><br /> Saya sebetulnya merindukan polisi (terutama polisi lalu lintas) yang murah senyum. Polisi yang melayani dengan tulus dan terpancar kebahagiaan dari wajahnya. Melindungi masyarakat dan bahagia dengan pekerjaannya itu. Bukan pasang tampang kaku, serem dan menakutkan. Kalau sama penjahat sih urusannya lain, tapi kalau sama masyarakat itu namanya keterlaluan.</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><img height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUK5ZJrU08kezFDbGtjmS0Aki6UVAFGjnNsl9c2L8oakw-OPbVaIxDwxoiv0ffEl_UXmKjittpqiw3b5b3MqTOXuZcL33RthXSMkbrg5NPKkDtygw9rEExiPqRtjlx3ybHdXOC0A/s1600/normanbrimob.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="342" /></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">Itu persepsi negatif saya terhadap polri. Saya harap lima tahun dari sekarang persepsi ini berubah. Polisi baik yang sekarang minoritas akan menjadi mayoritas ke depannya. Semoga polri menjadi pahlawan seperti yang ada di film – film Hollywood. </span></span> <br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 130%;">(Nafis Mudrika)</span></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><img height="400" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2011/07/penegakan-hukum.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="528" /></span><br /> <span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 78%;">sumber: </span></span><span style="font-size: 78%;"><span style="font-size: 130%;"><span style="font-size: 85%;">http://nafismudrika.wordpress.com/2009/11/17/5-mental-polisi-citra-negatif-polri/</span></span></span><a href="http://wisben-forum.827824.n3.nabble.com/Cewek-Wisben-Narsis-CWN-f3171865.html">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a></center><div style="text-align: justify;"></div>

5 Mental Polisi & Citra Negatif Polri

Mayoritas rakyat sudah tidak lagi percaya terhadap polisi. Apalagi setelah kasus kriminalisasi KPK. Terlepas dari siapa yang benar dan s...

Read more »

(nepotisme cikeas) calon kapolri rupanya masih besan aulia pohan.

<div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"> 'Pak Imam Sudjarwo Masih Besannya Aulia Pohan'</div> <div style="text-align: center;"> <img height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsU4VgdYmph9Lmjf8whAftZvvu0q6qIKFc7OlDrRcJp-jlR407sRjZttnhUBYcOmVN4ZJ5Qu4A0SR6v2YITpvsnzGK55VkWujEIim2njKg3lCfdqr63ZitR0SpFoF2noHBURDxjA/s640/Biodata+Lengkap+Irjen+Imam+Sudjarwo.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <br /> INILAH.COM, Jakarta - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Irjen Pol Imam Sudjarwo dikabarkan masih kerabat Cikeas.<br /> <br /> Menurut anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding, Imam Sudjarwo merupakan salah satu besan Aulia Pohan yang tak lain besan Presiden SBY.<br /> <br /> "Saya dapat informasi seperti itu, Pak Imam ini masih besannya Pak Aulia Pohan," ujar Sudding kepada INILAH.COM, Senin (20/9).<br /> <br /> Sudding mengakui mendapatkan informasi tersebut bukan langsung dari Imam Sudjarwo, melainkan dari para koleganya.<br /> <br /> "Saya hanya mendengar saja, perlu diselidiki lebih lanjut karena ini hal yang sensitif," ujar Sudding.<br /> <br /> Jika benar Imam Sudjarwo adalah besan Aulia Pohan maka sangat wajar jika muncul kecurigaan adanya nepotisme di balik pencalonan Imam sebagai calon Kapolri.<br /> <br /> "Wajar publik curiga, karena Pak Imam terlalu dikatrol. Karena lembaganya baru dinaikkan levelnya kemarin, jadi Pak Imam baru mau dinaikan jadi bintang tiga kok langsung jadi Kapolri," ujar Sudding.<br /> <br /> Sekadar diketahui, Imam Sudjarwo adalah lulusan angkatan 1980. Tak seperti Komjen Nanan Soekarna yang telah banyak pengalaman jabatan strategis di Polri, Imam hanya memiliki banyak pengalaman di Kesatuan Brigade Mobil (Mobil).<br /> <br /> Imam menjabat Kabid Ops Korbrimob Polri tahun 2002, Danmen IV Korbrimob Polri tahun 2001, Kasat I Gegana Korbrimob Polri tahun 2003, Kakortapsis Dit Bintarlat Akpol tahun 2004, Kapolda Bangka Belitung tahun 2005, Waka Korbrimob Polri tahun 2008, Ka Korbrimob Polri tahun 2009, dan kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. [mah]<br /> <br /> mau jadi apa bangsa ini yaa ditangan SBY ? <br /> <br /> <a href="http://wisben-forum.827824.n3.nabble.com/template/NodeServlet.jtp?tpl=new_topic&node=827824">Kirim Artikel anda yg lebih menarik di sini !</a></div>

(nepotisme cikeas) calon kapolri rupanya masih besan aulia pohan.

'Pak Imam Sudjarwo Masih Besannya Aulia Pohan' INILAH.COM, Jakarta - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) P...

Read more »

Inilah 6 Jenderal Polisi yang berekening audzubillah banyaknya !

<a href="http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4548277"></a><span style="color: red; float: left; font-family: times; font-size: 100px; line-height: 80px; padding-right: 5px; padding-top: 1px;">J</span><br /> <div> <div style="margin: 3px;"> <div style="text-align: justify;"> akarta - Polisi diminta bersikap lebih terbuka menghadapi laporan adanya perwira tingginya yang diduga memiliki rekening mencurigakan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Undang saja auditor eksternal. Di negara-negara demokratis, hal seperti ini sudah jamak dilakukan," ujar anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandu Praja, saat dihubungi tadi malam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Adnan, laporan dugaan transaksi mencurigakan itu harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian RI. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri belum bisa dimintai tanggapan mengenai soal ini. Saat Tempo hendak mencegat Bambang Hendarso di mobil dinasnya, petugas dari Detasemen Markas melarang Tempo. "Ini kawasan steril," katanya. Tempo juga sudah berulang kali menghubungi nomor telepon Kepala Polri, tetapi tidak dijawab.</div> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> Markas Besar Kepolisian RI menelusuri laporan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai PPATK itu:<br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://kabarnet.files.wordpress.com/2010/01/mathius-salempang1.jpg" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur<br /> ....</div> </center> <br /> <br /> Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)<br /> <br /> Tuduhan:<br /> <br /> Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.<br /> <br /> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> "Saya baru tahu dari Anda." - Mathius Salempang, 24 Juni 2010<br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://elsaelsi.files.wordpress.com/2010/06/wenas.jpg?w=500" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri<br /> ....</div> </center> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tuduhan:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> "Dana itu bukan milik saya." - Sylvanus Yulian Wenas, 24 Juni 2010<br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://brimobjbi.files.wordpress.com/2009/02/foto-kapolda-4.jpg" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian<br /> ....</div> </center> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tuduhan:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> "Berita itu sama sekali tidak benar." - Budi Gunawan, 25 Juni 2010<br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://hariansumutpos.com/wp-content/uploads/2010/03/badrodinhaiti.jpg" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian....</div> </center> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kekayaan: Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tuduhan:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim." - Badrodin Haiti, 24 Juni 2010</div> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> <br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://infokorupsi.com/datafile/id/images/korupsi/p4acae4d3776f3_susno-duadji.jpg" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal....</div> </center> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tuduhan:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="alt2" style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 6px;"> <div style="display: none;"> di sini gambar luh</div> </div> "Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." - (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)<br /> <br /> <br /> <center> <br /> <br /> <br /> <div style="-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://elsaelsi.files.wordpress.com/2010/06/bambang-suparno.jpg?w=219&h=300" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> 6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri....</div> </center> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kekayaan: belum ada laporan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tuduhan:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh." - Bambang Suparno, 24 Juni 2010</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Soal rekening mencurigakan milik petinggi polisi ini dilaporkan majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 dengan judul "Rekening Gendut Perwira Polisi". Majalah Tempo dilaporkan ludes diborong orang di beberapa daerah kemarin sehingga perlu dicetak ulang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga saat ini belum ada penyelesaian atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Selama ini polisi hanya mengklarifikasi, tapi tidak sampai pada pemeriksaan," ujar Ketua Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun kemarin. Tama mengatakan yang terpenting dari laporan ICW itu sebenarnya bukan soal segemuk apa rekening petinggi Polri. "Yang penting untuk dilihat adalah proses transaksinya. Ke mana dan dari mana uang mengalir," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "ICW sendiri sudah pernah beberapa kali melaporkan sejumlah rekening (petinggi) Polri yang mencurigakan," Tama menambahkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku pihaknya termasuk yang dilapori oleh ICW. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK masih mengusut laporan ICW tentang rekening mencurigakan yang diduga milik salah satu petinggi polisi, Budi Gunawan. "Sedang ditelaah di Bagian Pengaduan Masyarakat," kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun pihaknya tidak menelusuri semua rekening milik polisi yang mencurigakan itu. "Itu kan sudah ditangani di Markas Besar Polri," ujarnya. Menurut dia, otoritas untuk menangani kasus tersebut ada pada kepolisian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi internal berkaitan dengan rekening janggal yang dilaporkan majalah Tempo itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di antaranya, pihaknya akan membahas apakah Satgas akan menindaklanjuti temuan tim majalah Tempo atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Kita lihat hasil rapat (nanti)," kata dia<br /> </div> </div> </div> <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=WisbencomOnBlogger&loc=en_US">Subscribe to wisben.com on blogger by Email</a>

Inilah 6 Jenderal Polisi yang berekening audzubillah banyaknya !

J akarta - Polisi diminta bersikap lebih terbuka menghadapi laporan adanya perwira tingginya yang diduga memiliki rekening mencurigakan....

Read more »

TABEL REMUNERASI POLRI BERDASARKAN ESELON / PANGKAT

<div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Jalan panjang remunerasi Polri dimulai dari persetujuan DPR yang menyepakati adanya Remunerasi pada 6 Intansi termasuk diantaranya Polri dan di susul dengan terbitnya Peraturan Presiden RI / Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri (termasuk di dalamnya besar remunerasi gaji Polri untuk 18 kelas jabatan). Dan berikut ini adalah <b>Tabel Remunerasi Polri berdasarkan eselon / pangkat</b> yang wisben in blogger kutip dari blog tetangga <i>remunerasipns.wordpress.com</i>:</span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="clear: both; color: black; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6rWD-O5kjU9X90chdjknP7Rf0p23txTQ7OI71stoG1b4YBzu-v7C_2VsE13mzV2rqpi673gk0mct4VrPsT2y3vvC0xhMHd2uCNr7-mKcnOg-ZPRW5dFin8dFxbkWci_kLQJ4U/s1600/tabel+remunerasi.JPG" /></span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ket * : PNS Gol II D masa kerja minimal 24 Th dan Gol II C minimal 20 Th</span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">(Klik Tabel untuk memperbesar) </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Semoga informasi tentang <b>tabel remunerasi polri</b> berdasarkan eselon / pangkat di atas dapat berguna dan bermanfaat :)</span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://feedproxy.google.com/%7Er/GocengsBlog/%7E3/kZgQoxFsiGQ/tabel-remunerasi-polri-berdasarkan.html"><br /> <span style="font-style: italic;">http://feedproxy.google.com/</span></a></span></div><div style="color: black; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/2005/05/forum-wisbenbae.html">Kirim Remunerasi anda yg lebih menarik di sini !</a></span></div>

TABEL REMUNERASI POLRI BERDASARKAN ESELON / PANGKAT

Jalan panjang remunerasi Polri dimulai dari persetujuan DPR yang menyepakati adanya Remunerasi pada 6 Intansi termasuk diantaranya Polri da...

Read more »

Terawangan Mistik Susno Duadji

<a href="http://feedproxy.google.com/%7Er/wahw33d/%7E3/wF9pkiwyIac/analisa-mistik-susno-duadji.html"></a><img align="left" alt="susno duadji" border="0" hspace="5" src="http://www.indospiritual.com/gambar/susno-duadji.jpg" vspace="5" /><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="color: red; float: left; font-family: times; font-size: 100px; line-height: 80px; padding-right: 5px; padding-top: 1px;">S</span>iapa yang tidak kenal Susno Duadji? mantan Kabareskrim <a href="http://koeaingpisan.blogspot.com/2006/01/koeboeran-oeler-en-mabes-polri-tidoer.html">Polri </a>yang membuat heboh seantero negeri dengan melalui kasus hukum dan politik.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><br /> Dimulai dari pencetus istilah 'cicak buaya' maka seketika terjadi perseteruan antara KPK dan Polri yang akhirnya berujung pada masuk penjaranya pimpinan KPK. Beruntung ditengah kegentingan situasi karena aksi demo besar-besaran, presiden SBY menghentikan kasus hukum pimpinan KPK.<br /> <br /> Akibat desakan masyarakat yang menuntut perubahan di tubuh Polri, Susno Duadji akhirnya dibebastugaskan dengan hanya menjadi PATI (perwira tinggi) tanpa jabatan. Setelah itu dimulailah babak baru perseteruan Susno dengan Polri dimana Susno mulai membuka 'borok-borok' ditubuh Polri yang juga menyerempet ke Kejaksaan, Hakim dan Perpajakan. Meskipun sebenarnya KKN di tubuh polri, jaksa dan hakim bukanlah hal baru dan sudah menjadi rahasia umum, tak pelak akhirnya menjadi heboh karena media massa pun terus menerus mengangkat kasus tersebut menjadi headline.<br /> <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kini nasib Susno pun makin terpuruk karena dikenakan status sebagai tersangka kasus korupsi pajak yang telah mencuatkan nama Gayus sebagai mafia pajak. Agaknya mungkin inilah satu-satunya cara membungkam Susno agar tidak membuka terus borok-borok oknum/aparat dari institusi pemerintah yang korup ataukah ada drama lain yang akan di skenariokan? kita lihat saja nanti.<br /> <br /> Lalu apa kaitannya dengan mistik? melalui serangkaian perhitungan numerologi ala phytagoras, kita sebenarnya bisa meramal atau memprediksi perjalanan hidup seorang Susno Duadji.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Nama 'Susno Duadji' setelah dihitung dengan metode phytagoras memiliki beberapa arti. Namun kita akan sebutkan saja beberapa yang telah menjadi kenyataan sedangkan point lainnya tidak kita tampilkan.</div><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">SUSNO DUADJI</span></div><div style="text-align: justify;">Mengandung Arti:</div><div style="text-align: justify;">1. Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan</div><div style="text-align: justify;">2. Perjalanan yang melelahkan</div><div style="text-align: justify;">3. Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan</div><div style="text-align: justify;">4. Keangkeran dan pengaruh kekuasaan</div><div style="text-align: justify;">5. Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Panggilan Susno Duadji adalah 'Susno' dan tentunya nama panggilan ini pun berpengaruh besar terhadap perjalanan hidupnya. Mari kita lihat arti nama panggilan beliau.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">SUSNO</span></div><div style="text-align: justify;">Mengandung Arti:</div><div style="text-align: justify;">6. Kerusakan, kebinasaan dan kematian</div><div style="text-align: justify;">7. Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada kewajiban</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">TAFSIRAN</span></div><div style="text-align: justify;">Untuk menafsirkan arti nama diatas tidak mudah karena kita sifatnya yang multitafsir. Namun dengan adanya kejadian-kejadian yang telah beliau lewati maka bisa dengan mudah kita tafsirkan kaitan arti nama dengan kejadian yang dialami beliau.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 1 : 'Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan' merupakan point yang telah menjadi kenyataan dimana Susno memiliki derajat kehormatan yang tinggi dengan meraih jabatan prestisius. Karirnya sangat cemerlang. Sebelum menjadi kabareskrim, Susno menjadi Kapolda Jawa Barat yang dikenal mampu mengatasi mafia seperti perjudian, mafia hukum dll. Ketika menjadi Kapoldo Jabar, Susno mengeluarkan perintah yang tegas yaitu tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik dilapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). 'Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,' tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 2 : 'Perjalanan yang melelahkan'. Ini memberi tafsiran bahwa kehidupan Susno nampaknya harus melalui perjuangan hidup yang panjang dan melelahkan. Dari mulai menjadi perwira yang bersinar (rising star) dan kini harus menghadapi pahitnya menjadi tersangka.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 3 : 'Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan'. Mencerminkan pribadi Susno yang penuh semangat dan pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan cobaan hidup. Point ini diperlukan oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 4 : 'Keangkeran dan pengaruh kekuasaan'. Point ini telah menjadi kenyataan juga dimana Susno pernah memiliki pengaruh dan kekuasaan di tubuh Polri.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 5 : 'Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung'. Point juga menjadi kenyataan karena telah mengukuhkan Susno berhasil baik dalam jenjang karirnya. Apakah point ini akan mampu juga membuat Susno keluar dari jerat hukum? kita lihat saja nanti...</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 6 : 'Kerusakan, kebinasaan dan kematian'. Point inilah yang nampaknya sekarang harus dihadapi Susno yaitu 'mati'nya karir Susno di kepolisian. Kita berharap meskipun karirnya tenggelam namun keberaniannya dalam membuka banyak kasus KKN semoga tetap bersinar, maju terus pantang mundur.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pada point 7 : 'Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada kewajiban'. Ini memiliki tafsiran dimana Susno saat ini telah mendapat 'hukuman' berupa statusnya yang menjadi tersangka.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dari 7 arti nama Susno Duadji diatas, semuanya kini telah menjadi kenyataan. Wallohu 'alam bishowab.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Kita berharap, Susno Duadji atau siapapun yang berani membongkar kebusukan oknum-oknum di insitusi pemerintah haruslah didukung terlepas dari apapun latar belakangnya. Tiap manusia biasa pasti memiliki salah namun manusia yang baik adalah yang mampu melakukan introspeksi diri dan melakukan langkah-langkah yang berguna bagi banyak orang (negara). Terlebih menyelamatkan negara dari para mafia adalah pekerjaan yang mulia meski dengan resiko yang tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Tentunya kita tidak ingin para mafia menguasai negeri ini karena dampaknya sangat memalukan bangsa Indonesia yang notabene mengaku sebagai negara religius apalagi di tahun 2010 ini malah korupsi Indonesia menempati rangking no.1 seasia pasifik. Jika rakyat tidak bersatu menumpas KKN yang telah mengakar kuat akibat warisan order baru ini, maka haruskah korupsi dan mafia dipatenkan menjadi budaya asli Indonesia?</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><i>source: http://www.indospiritual.com/</i><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=WisbencomOnBlogger&loc=en_US">dapatkan petualangan mistis gratis di sini!</a></div>

Terawangan Mistik Susno Duadji

S iapa yang tidak kenal Susno Duadji? mantan Kabareskrim Polri yang membuat heboh seantero negeri dengan melalui kasus hukum dan politik. ...

Read more »

Jangan Percaya Razia Polisi !

<div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMM-Fj-dutuYMw4Vcz5zmYocPi5cewUu-OmTdbH2MN_H4jMq35pjk9c1zVzwfQxieVj1dSiK9NqpwPo3ud0npQicZJg11HqsmAr67gM7ZPdm_htuhiY4T4ZfEIHGCjAmVq067a1g/s320/131757_polrilogo.jpg" width="320" /> </div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> Jangan Mudah Percaya Razia Polisi! Ini Imbauan Humas Mabes Polri - Jakarta - Divisi Humas Mabes Polri merilis imbauan bagi para pengendara bila ada polisi yang melakukan razia di tempat gelap atau di tikungan jalan. Biasanya, razia dilakukan pada malam hari, tanpa tanda apapun.</blockquote> <br />Dalam imbauannya, Selasa (19/3/2013) Divisi Humas Polri memberi tips yang harus dilakukan pengendara. Jangan takut untuk bertanya kepada para pemeriksa. Bila ada yang oknum yang nakal segera dilaporkan.<br /><br />"Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan," tulis Divisi Humas Polri.<br /><br />Berikut Tata cara pemeriksaan yaitu: Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh:<br /><br />1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Polisi Negara Republik Indonesia;<br /><br />2. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat:<br /><br />1. Alasan dan jenis pemeriksaan;<br />2. Waktu pemeriksaan;<br />3. Tempat pemeriksaan;<br />4. Penanggung jawab dalam pemeriksaan;<br />5. Daftar petugas pemeriksa;<br />6. Daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.<br /><br />"Tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan," tulis Humas Polri.<br /><br />Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan. Tanda harus diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. <br /><br />"Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari, selain harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, juga wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang. Petugas pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan," demikian tips Polri</div> <br /><a href="http://www.storyunic.com/">Source</a><br /><span style="font-size: large;"><a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/koeaing">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a><br /><a href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a></span></div>

Jangan Percaya Razia Polisi !

  Jangan Mudah Percaya Razia Polisi! Ini Imbauan Humas Mabes Polri - Jakarta - Divisi Humas Mabes Polri merilis imbauan bagi para peng...

Read more »

Tubagus Wawan dhemen kenya..peranakan..

<center> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/QdlfFe7kJSc" width="540"></iframe> </center> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wis mriksa artis telu kang gegayutan karo perkara pandu-ga pencucian uang kang ditindakake de­ning Tubagus Chaeri Wardana alias Wa­wan. Yen ditlesih luwih jero, pranyata te­lu-telune artis kasebut ana padhane, ya­iku pranakan (blasteran). Kayadene pesinetron Jennifer Dunn. Artis ayu kang nampa mobil Toyota Vellfire saka Wa­wan iku keturunan Amerika-Jawa. Ma­lah, pengacarane Jennifer Dunn, Hotman Paris Hutapea sadurunge uga mbener­ake menawa Wawan ketarik marang mo­dhel kelairan 10 Oktober 1989 (24) iku jalaran pranakan. <br /> <br /> “Dheweke (Wawan, Red) kangelan golek wanita Indo kang ayu kaya dhe­weke (Jennifer, Red) kanggo PH (Production House)-e. Kanggo PH-ne migu­nakake dhapure dheweke (Jennifer). Apa­maneh sawise dheweke sedot lemak, dheweke dadi Indo sing ayu merak ati. Rak beda karo foto-foto kang wis ana sadurunge,” kandhane Hotman nalika ing Gedhong KPK sawatara wektu ke­pung­kur. <br /> <br /> Artis kang nekani gedhong KPK gega­yu­tan karo Wawan sabanjure yaiku Re­becca Soejati Reijman. Penyanyi kelairan Den Haag, Walanda 21 Pebruari 1985 (29) iku lair saka pasangan Robert Jean Lewis Reijman (Walanda) lan Rinie Soe­jati (Jawa Suriname). <br /> <br /> Nanging, dheweke mbantah nampa paweweh saka sisihane Airin Rachmi Diany iki. <br /> <br /> Pungkasan, Catherine Wilson. Modhel kelairan 25 Pebruari 1981 (32) iki mi­nang­ka salah siji modhel Indonesia ke­turunan Inggris (bapak) lan Indonesia-Arab (ibu). <br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> Sawatara iku, telu-telune artis kang sasuwene iki kondhang seksi, tampil be­da nalika teka ing kantor lembaga anti­korupsi iki. KPK ngundang Jennifer Dunn gegayutan karo paweweh adhine Guber­nur Banten, Ratu Atut Chosiyah, arupa mobil Vellfire lan kartu kredit klawan ‘limit’ Rp 50 yuta sesasi. Kanggo nocog­ake kabar kasebut, dhek sawatara wektu kepungkur KPK manggil Jennifer Dunn. </blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="640" src="http://www.panjebarsemangat.co.id/wp-content/uploads/2014/03/13-2-Airin-Rachmi-Diany-219x300.jpg" width="467" /></div> <div style="text-align: center;"> <b>Airin Rachmi Diany </b></div> <br /> Nalika teka menyang KPK, Jennifer sante lan andhap, nanging tetep katon ayune. Mudhun saka mobil Cadillac Es­calade ireng, Jennifer menganggo cla­na jeans suwekan lan ndhuwuran putih sing rada nrawang. Ora kari, artis kang nate kesrimpet narkoba iki uga me­ngang­go kacamata ireng. Hotman Paris nyebutake menawa Jennifer saiki luwih ayu lan pawakane saya lencir. Nalika teka menyang KPK, wanita mudha kasebut uga ora menganggo paes sing keladuk. “Sawise sedhot lemak ing Singapura, dhe­weke katon luwih ayu, lan Wawan gelem nganggo dheweke minangka ‘ikon’ PH-ne. Ora kanggo seks! Murni slaras karo penggaweyane dheweke,” ujare Hotman. <br /> <br /> Banjur, Rebecca Reijman sing dhek minggu kepungkur dipriksa KPK. Dhe­weke disebut nate nampa wenehan mo­bil saka Wawan. Nalika teka ing KPK, Re­becca tampil menganggo dandanan sing sarwa ireng. Wanita kang kerep muncul ing majalah ‘pria dewasa’ iki menganggo sandhangan terusan dawa kang dirang­kepi blazer ireng. Dene kacamatane nye­pit irunge sing mbangir kuwi, sajak katon tambah merak ati. <br /> <br /> Dheweke uga tansah mesem nguji­wat nalika mlebu lan metu ruwangan KPK. Manut juru wicara KPK Johan Budi SP, Rebecca wis nampa mobil siji saka Wawan. Nanging durung genah mereke apa lan regane pira. <br /> <br /> Sawatara iku, artis Catherine Wilson wis kaping pindho diundang KPK gega­yutan karo perkarane Wawan. Sing sepi­san, panggilane diundur jalaran salah ala­mat. Panggilan kaping pindhone di­tindakake Senin (24/2). Wanita Indo kang kondhang mawa jeneng Keket iki tampil prasaja. Menganggo klambi ungu lan kardigan klawu. Keket sajak sante nalika teka ing Gedhong KPK. Rambute sing wernane abang iku diore. Dheweke uga ora katon menganggo paesan nyo­lok. “Mangko wae ya, aku arep klarifikasi dhisik. Mengko kita ngobrol ya,” selake Keket. <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b>Nissan Elgrand dibeslah </b></div> <div style="text-align: center;"> <img height="640" src="http://www.panjebarsemangat.co.id/wp-content/uploads/2014/03/13-3-Catherine-Wilson-193x300.jpg" width="411" /></div> <div style="text-align: center;"> Catherine Wilson </div> <br /> KPK resmi mbeslah mobil Nissan Elgrand dhuweke Catherine Wilson. Mo­bil mewah iku dibeslah jalaran dinuga kuwat merga pawewehe Wawan. Mobil iku teka ing Gedhong KPK, Jl.HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (24/2) watara jam 19.20. Sawise mlebu, mobil werna silver metalic nopol B 1387 SKB kasebut langsung digawa nuju parkiran mburi KPK. Ngganepi sakehing mobil mewah duweke Wawan kang wis dibeslah sa­durunge. Kahanan parkirane KPK sajak kaya shoroom mobil mewah kae. <br /> <br /> Ana watara petugas KPK lima kang ana ing njero mobil Nissan Elgrand ka­sebut. Bubar markir mobil, kabeh padha metu lan wegah komentar sakecapa. <br /> <br /> Ora ana sing aneh ing nje­ro mobil kasebut, sing katon mung parfum mobil gambar kupu-kupu kang gumandhul ing spion ngarep. Petugas njupuk mobil iki saka omahe Catherine ing BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Wiwitane mobil iku nganggo jenenge Catherine. Nanging ing taun 2013, ana owah-owahan ke­pemilikan nganggo jenenge sedulure Catherine. “Dinuga pawewehe TCW (Tubagus Cha­eri Wardana, Red),” kan­dhane Johan Budi SP. <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b>Airin tetep setya </b></div> <div style="text-align: center;"> <img height="640" src="http://www.panjebarsemangat.co.id/wp-content/uploads/2014/03/13-4-Jennifer-Dunn-225x300.jpg" width="480" /></div> <div style="text-align: center;"> Jennifer Dunn </div> <br /> Sawatara iku, merga lara, Wa­wan antuk perawatan ing Rumah Sa­kit Polri. Airin Rachmi Diany, sisihane Wa­wan pranyata tetep setya ngancani bojo­ne nalika digawa menyang RS Polri mung saderma kanggo nyumurupi ka­hanane sing lanang. <br /> <br /> Wawan kang dinuga obral dhuwit sing ajine ora mekakat marang sawatara artis iki, ora gawe nglokrone Airin ang­go­ne tansah ngancani Wawan. <br /> <br /> Disumurupi, sakehing artis kayadene Jennifer Dunn, Rebecca Soejati Reijman, lan Catherine Wilson mlebu dhaftar kang nampa dhuwit saka Wawan. Banjur, apa bener Airin wis ngapura kaluputane Wa­wan? <br /> <br /> Manut psikolog Melly Puspitasari Psi, M, NLPm, pawongan bisa waras lan ge­lem ngapura yen nate dilarani lan disling­kuhi. <br /> <br /> “Kita iki made in Tuhan, tamtune kita nduweni kanthong-kanthong toleransi sing siji lan sijine ora padha. Lan carane marasake uga bisa beda-beda, playune bisa menyang agama utawa keluwarga,” kandhane Melly, Senin (24/2) kepungkur. <br /> <br /> Gegayutan karo perselingkuhan, kan­dhane Melly, sawijining wanita notabene (cathetan tambahan) seneng karo priya sing wis duwe bojo. Tegese, priya kase­but nduweni samubarang kang cocog lan bisa ditampa dening dheweke. “Sebab sing njalari beda-beda, apa merga donya brana utawa mung saderma papan cur­hat. Beda karo wong kang isih ijenan lan rata-rata pancen merga tresna,” pung­kase. <br /> <br /> Ing RS Polri iki pranyata Hj Aisyah, ibu maratuwane Walikota Tangerang Se­latan Airin Rachmi Diany iki katon mbesuk mantune kang dirawat ing ruwang Cen­drawasih 1 nomer 4 iku. Kejaba maratu­wane, anak wuragile Wawan, yaiku Ratu Ghefira Markhamah Wardana uga melu mbesuk bapake. <br /> <br /> Aisyah teka menganggo setelan kru­dhung werna soklat mawa rok werna krem. Dene Ghefira menganggo klabi putih lan kathok ireng. Rombongan iki te­ka karo nggawa kanthong plastik abang isi panganan lan banyu ngombe. Mara­tuwane Wawan iki anggone omong mung saperlune wae. <br /> <br /> Ora watara suwe sabanjure, Aisyah metu saka ruwangan ijenan. Dene anake Wawan isih ana ing njero ngancani Airin kang wis ana ing RS Polri wiwit awan sadurunge. Aisyah gegancangan ning­gal­ake rumah sakit numpak Toyota In­nova ireng nopol B 1908 KOY. <br /> <br /> Salah sawijining petugas KPK kang we­gah disebutake je­nenge ngandhak­ake, Wa­wan sing statuse tahanan ora di­olehake memangan panga­nan saka njaban. Kanthong plastik kang digawa maratu­wane mau ora oleh diweneh­ake marang Wawan. “Iku kang­go Airin, me­nawa taha­nan iku wis oleh jatah dhewe,” ujare. <br /> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b>Pelayanan kelas 1 </b></div> <div style="text-align: center;"> <img height="229" src="http://www.panjebarsemangat.co.id/wp-content/uploads/2014/03/13-5-Rebecca-Soejati-Reijman-300x172.jpg" width="400" /></div> <div style="text-align: center;"> Rebecca Soejati Reijman </div> <br /> Wawan antuk perawatan ing Rumah Sakit Polri, jalaran saka asil diagnosis sauntara, dheweke nandhang lara maag kronis. “Diagnosa sa­untara penyakit maag kronis, nanging perlu dianakake asil observasi sabanjure kanggo nyu­mu­rupi penyakite,” ujare Kabid Palayanan Umum Ru­mah Sakit Polri, Kombes Pol Ibnu Hajar. <br /> <br /> Wawan dhewe antuk pela­yanan ke­las 1 klawan fasilitas kang beda karo ta­hanan umume, yaiku ruwang AC, Kul­kas, peturon dhewe, ru­wang tamu, lan je­dhing dhe­we. Pehak rumah sakit duwe alesan jalaran Wawan mbu­tuh­ake pera­watan khusus. <br /> <br /> “Dheweke antuk ing ru­wang kelas 1, Cendrawasih,” tambahe. <br /> <br /> Ibnu Hajar nambahake ma­neh, me­na­wa ruwang Cen­drawasih dhewe pan­cen di­khususake tumrap tahanan pen­ting. Jalaran dheweke mbu­tuhake ob­servasi lanjutan merga kahanan keseha­tane pasien. “Saben tahanan kelas 1 pancen dipanggonake ing kono, ora ing ruwang perawa­tan tahanan umum nge­lingi perlu dianakake observasi lan tu­min­dak spesifik,” tandhese. <br /> <br /> Perlu kawuningan, Ru­wang Cendra­wasih 1 ing sa­ben tingkate dumadi saka 10 kamar perawatan. Sawengine pasien ditarik ragad Rp 260 ewu, iki durung klebu ragad kanggo dhokter. <br /> <br /> Kabid Medik dan Perawatan RS Polri AKBP Yayok Widarto mbenerake menawa Wawan dirawat ing rumah sakit kasebut. Dheweke ngandhakake, Wawan mlebu RS klawan sakehing pisambat kang dira­sakake suwene patang dina. “Teka kla­wan sambatan panas, sasuwene patang dina pungkasan. Dheweke uga sambat muneg-muneg lan semaput,” ujare. <br /> <br /> Dhokter spesialis telu ing Rumah Sa­kit Polri kang ngawekani kadakwa pan­duga korupsi Pilkada Lebak lan alat ke­sehatan (alkes) Banten iki. Durung di­sumurupi kapan Wawan bisa ninggalake rumah sakit. “Sawatara dhokter disang­kutake ngawekani pasien iki, dhokter spesialis penyakit dalam, dhokter syaraf, lan dhokter spesialis jantung. Pasien iki dirawat ing ruwang Cendrawasih 1 jala­ran kanggo observasi sabanjure,” ujare Yayok. (SP)</div> <br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <center> <span style="font-size: large;"> <a href="http://www.appsgeyser.com/getwidget/Wisbenbae/">Dapatkan Wisbenbae versi Android,GRATIS di SINI !</a><a href="https://delicious.com/wisbenbae">Lihat yg lebih 'seru' di sini !</a><br /> <a class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> <br /> </span></center>

Tubagus Wawan dhemen kenya..peranakan..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wis mriksa artis telu kang gegayutan karo perkara pandu-ga pencucian uang kang ditindakake de­ning...

Read more »

10 Kejanggalan Penanganan Kasus Gayus

<div style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTy1ukuDfFeSP3pmYmVetk2zFS8ttW_rHh7P1ZC4Hg6CyqbgQhG0qVGfy0BDnGRB1tuIWsRLkHBjNRv-4PA5_lHnWwQH0GfJZoh8cKAmnM-PLuEOzKrK6AY-i4b1GAR7PK2ck_FQ/s1600/gayus.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="157" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTy1ukuDfFeSP3pmYmVetk2zFS8ttW_rHh7P1ZC4Hg6CyqbgQhG0qVGfy0BDnGRB1tuIWsRLkHBjNRv-4PA5_lHnWwQH0GfJZoh8cKAmnM-PLuEOzKrK6AY-i4b1GAR7PK2ck_FQ/s200/gayus.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyelidikan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan, bukannya tanpa dasar alasan. Ada 10 kejanggalan yang ditemukan selama polisi menangani kasus yang menyeret petinggi Polri dan Kejaksaan itu.<br /> <br /> Berikut daftar 10 kejanggalan penangananan kasus Gayus yang Indonesia Corruption Watch (ICW) berhasil identifikasi. Daftar kejanggalan tersebut disampaikan dalam keterangannya di kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta, Minggu (21/11/2010).<br /> <br /> 1. Gayus dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000, bukan pada kasus utama yakni kepemilikan rekening Rp 28 M. Kuat dugaan kasus itu dipilih polisi untuk mengindarkan terungkapnya simpul besar kasus mafia pajak yang diduga menjerat para petinggi di institusi kepolisian dan kejaksaan.<br /> <br /> 'Kasus PT SAT sendiri amat jauh keterkaitannya dari asal muasal mencuatnya kasus ini, yaitu kepemilikan rekening Rp 28 milias milik Gayus. Sehingga tentu ini amat janggal sekali antara kasus awal dan kasus yang didakwakan kepadanya,' jelas Peneliti Hukum ICW, Donal Faris.<br /> <br /> 2. Polisi menyita save deposit milik Gayus sebesar Rp 75 M, namun perkembangannya tidak jelas hingga saat ini. Bahkan polisi enggan terbuka mengenai nilai nominal yang diduga sebenarnya jauh lebih besar.<br /> <br /> 3. Tiga perusahaan besar (Bumi Resource, KPC dan Arutmin) yang diduga terlibat dalam kasus Gayus, belum tersentuh hukum sejauh ini. Padahal Gayus sedari awal telah mengakui menerima USD 3 juta dari perusahaan tambang yang sebagian kepemilikan ada pada kelompok usaha Bakrie Brothers.<br /> <br /> 'Alasan kepolisian terkesan mengada-ada. Misalnya saja belum cukup bukti, padahal kesaksian Gayus di persidangan sudah menjadi alat bukti yang sah di mata hukum,' papar Donal.<br /> <br /> 4. Dua penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus Gayus, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini, sudah divonis bersalah. Namun, perwira tinggi Polri yang pernah disebut-sebut keterlibatannya belum tersentuh hukum.<br /> <br /> 'Polri terkesan melindungi keterlibatan para perwira tinggi ini. Padahal dalam kesaksiannya, Gayus mengakui mengeluarkan uang sebesar USD 500 ribu yang diserahkan melalui pengacaranya Haposan Hutagalung untuk diberikan kepada sejumlah perwira tinggi agar blokir rekeningnya dibuka,' beber Donal<br /> <br /> 5. Kepolisian menetapkan Gayus Tambunan, Humala Napitupulu dan Maruli Pandapotan Manulung sebagai tersangka kasus pajak PT SAT. Namun tidak menjerat atasan mereka bertiga di Dirjen Pajak yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar.<br /> <br /> 6. Mabes Polri menetapkan Jaksa Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka kasus suap dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus pada 10 Juni 2010 lalu. Namun tiba-tiba saja, status Cyrus berubah menjadi saksi.<br /> <br /> 'Perubahan status ini dicurigai sebagai bentuk kompromi penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat,' sambung Donal.<br /> <br /> 7. Kejaksaan Agung melaporkan Cyrus ke kepolisian terkait bocornya Rencana Penuntutan (Rentut). Sedangkan kasus dugaan suap Rp 5 miliar dan tindak penghilangan pasal korupsi serta pencucian uang dalam dakwaan pada kasus sebelumnya yang juga melibatkan Cyrus, tidak ada tindak lanjutnya.<br /> <br /> 8. Dirjen Pajak terkesan enggan memeriksa ulang pajak perusahaan yang diduga pernah menyuap Gayus karena beralasan menunggu Novum baru.<br /> <br /> 9. Gayus keluar dari Mako Brimob dan bebas bepergian ke Bali dengan menggunakan identitas palsu. Ini bukti bahwa Gayus memiliki posisi tawar menawar yang kuat kepada pihak-pihak yang pernah menerima suap atau menerima pelayanan darinya semasa bertugas di Dirjen Pajak.<br /> <br /> 10. Polri menolak kasus Gayus diambil alih oleh KPK. Padahal kepolisian terlihat tidak serius menangani kasus ini, hingga terungkapnya pada aksi 'kabur' Gayus ke Bali.</div><div><img alt="" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7474845143504289143-1986628347234172509?l=akudansekitar.blogspot.com" width="1" /></div><br /> <span style="font-size: x-small;"><a href="http://akudansekitar.blogspot.com/2010/11/10-kejanggalan-penanganan-kasus-gayus.html"><span style="font-style: italic;">http://akudansekitar.blogspot.com</span></a></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/2005/05/forum-wisbenbae.html">pengen kaya Gayus ? sini !</a></span>

10 Kejanggalan Penanganan Kasus Gayus

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyelidikan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan, bukannya ta...

Read more »

Sebab Polisi tidak berani ama Gayus !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"> <img height="459" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iG1yi7c2Uy5Y6x0iIddjv2p0iJ3yCmJDk9_NnH8g0oaHySv4LB8EGw9xkZRANGCV7b55H_v61CIQO_sdhpQSqKjO5FSymZK50YhxLFpFMv8yPrARIGw3k8yp5sOCPMJvzL0K/s640/80gayus.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> FOCUS-GLOBAL.CO.CC-Antasari Azhar, mantan <b>ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</b> kembali disebut-sebut. Kali ini, Antasari disebut oleh terdakwa Gayus HP Tambunan seusai divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2010).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu dari delapan poinnya, Gayus menyebut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah mengalihkan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang menjeratnya. Menurut Gayus, Satgas sengaja meng-upload paspor atas nama Sony Laksono ke twitter pribadi Denny Indrayana agar perhatian publik tidak tertuju ke mafia kasus yang diduga melibatkan Jaksa Cirus Sinaga.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Alasan Gayus, jika Cirus dijerat, Cirus akan membongkar rekayasa kasus Antasari terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Seperti diketahui, Cirus adalah jaksa peneliti sekaligus jaksa penuntut umum yang menangani kasus Antasari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbagai kalangan terutama tim pengacara Antasari menilai ada rekayasa dalam kasus pembunuhan yang diawali <a href="http://www.focus-global.co.cc/2011/01/kim-kardashian-dan-pria-idaman-baru.html">skandal seks</a> melibatkan Rani Juliani, sorang caddy golf. 'Sejak awal kita yakini kasus Antasari rekayasa. Seorang Antasari dihukum penjara selama 18 tahun hanya berawal keterangan Rani lalu ditarik melakukan pembunuhan (Nasrudin),' ucap M Assegaf, pengacara Antasari kepada Kompas.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2011).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 'Ini lebih meyakinkan lagi dengan adanya pengakuan seorang Gayus yang tidak ada kaitan dengan perkara Antasari. Ada apa ini?' tambah Assegaf.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kecurigaan akan adanya rekayasa itu semakin kuat mengingat sikap Polri cenderung lamban dan berubah-ubah dalam menangani kasus Cirus. Polri melalui Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi pernah mengungkapkan bahwa Cirus telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama, status Cirus berubah menjadi saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terakhir, Polri kembali mengumumkan telah menetapkan Cirus dan pengacara Haposan Hutagalung sebagai tersangka pemalsuan rencana penuntutan (rentut) untuk terdakwa Gayus. Namun, saat diperiksa pekan lalu, Cirus masih sebagai saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Donald Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai, jika Cirus tidak memiliki posisi tawar yang kuat, tentunya Polri akan mudah menjerat Cirus. 'Mengubah status Cirus dari tersangka menjadi saksi itu kesalahan fatal. Diulang lagi kasus rentut yang seolah-olah belum diapa-apakan. Polri seolah tidak berani menyentuh Cirus,' kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 'Pemeriksaan Cirus lemah, tidak jelas. Bagaimana hasil pemeriksaan sampai sekarang tidak diumumkan ke publik. Padahal Presiden telah memberi perintah agar proses pemeriksaan kasus Gayus harus transparan disampaikan ke publik,' tambah dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><a href="http://wisbenbae.blogspot.com/2005/05/forum-wisbenbae.html">Masih suka SBY ? di sini !</a></span></div>

Sebab Polisi tidak berani ama Gayus !

FOCUS-GLOBAL.CO.CC-Antasari Azhar, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disebut-sebut. Kali ini, Antasari diseb...

Read more »

Papua nantang perang terbuka dg Indonesia !

<div dir="ltr"> </div> <div style="text-align: center;"> <img alt="OPM Nyatakan Perang Terbuka dengan Indonesia" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKOuIlDgEfj3m-9R-07YlDmyK7IpX6gDWzovg3ZD47AmQL-eVUCarDZV2zWoY6_Xrv0Ij1EBdgN9-_3WrlACL1jbkhNitw7Nx_xuEaLzSr53k__wIo1jwyyY7_RS8PekK7oVhu/s640/assdcsdc.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, menebar ancaman akan melancarkan perang terbuka terhadap Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,"ujar Enden melalui telepon selulernya, Jumat, 22 Mei.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ancaman ini ditujukan bukan hanya untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian RI (Polri), tapi juga masyarakat non-Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Dalam perang terbuka, atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, OPM akan berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan dibunuh, diusir, bukan hanya tentara atau polisi saja, yang penting mereka rambut lurus," kata Puron.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perang terbuka ini, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua merdeka tetap menjadi harga mati, dan menolak segala bentuk dialog.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal senada juga dikatakan Puron, bahwa pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Papua sudah aman tidak benar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Presiden katakan Papua aman itu tidak benar, Komando OPM siap perang, kami tak mau dialog yang di atur-atur Indonesia yang suka tipu-tipu," kata Puron.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya saat ini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> (BACA: Akankah jurnalis asing bisa leluasa meliput di Papua?)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Puron juga meminta sebaiknya Indonesia segera keluar dari seluruh tanah Papua. "Indonesia keluar saja dari Papua, karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka," kata Puron.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Enden juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua, guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. "Wartawan internasional, nasional harus ada kebebasan untuk ambil berita di Papua," kata Enden. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Papua Tuntut Penarikan Pasukan TNI-Polri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (DPP-AMPTPI) minta pemerintah segera menarik pasukan organik dan nonorganik serta menghentikan pengembangan semua infrastruktur TNI dan Polri di tanah Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini merupakan salah satu hasil Resolusi Kongres III AMPTPI yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada 18-22 Mei 2015," kata Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowan, di Jakarta, Senin (25/5/2015).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, secara khusus pihaknya menolak tegas rencana pembangunan markas komando (mako) Brimob di Wamena Kabupaten Jayawijaya-Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu pendiri AMPTPI, Markus Haluk mengatakan, pemerintah harus segera menarik pasukan TNI-Polri yang ada di Papua karena dengan pendekatan yang dilakukan aparat saat ini membuat masyarakat Papua resah dan tidak nyaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Memang permintaan penarikan pasukan TNI-Polri dari tanah Papua sudah pernah dilakukan, namun saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Oleh karena itu, melalui hasil Kongres III AMPTPI ini, kami akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah dan parlemen (DPR)," kata Markus.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut dia, aparat TNI dan Polri sebelumnya melakukan pendekatan keamanan (represif) di tanah Cenderawasih, namun belakangan ini pemerintah menyatakan pendekatan yang dilakukan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini hanya 'lips service' (pernyataan) saja, namun kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," kata mantan Sekjen DPP AMPTPI periode 2007-2015 ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk menyelesaikan persoalan Papua, kata dia, pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat Papua dan mengidentifikasi masalah yang ada di Papua. Dengan duduk bersama ini, diharapkan persoalan Papua bisa diselesaikan secara baik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama dan menyepakati konflik apa yang terjadi di Papua. Selama ini pemerintah tak pernah serius untuk menyelesaikannya," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kongres III AMPTPI merupakan salah satu langkah konsolidasi internal untuk menjawab persoalan. Papua saat ini. Dalam kongres itu, dihadiri 550 orang yang terdiri atas dari 27 dewan pimpinan cabang seluruh studi di Indonesia, tiga dewan pimpinan wilayah masing-masing daerah, DPW Indonesia Timur, DPW Indonesia Tengah, DPW Indonesia Barat, DPP, dan Badan Pengawas Organisasi Pusat. </div>

Papua nantang perang terbuka dg Indonesia !

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang bermarkas di Lany Jaya, Papua...

Read more »

Mencintai Kopassus Bukan dengan Membela Lakukan Kejahatan

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><b><img alt="Hendardi: Mencintai Kopassus Bukan dengan Membela Anggota Lakukan Kejahatan " src="http://www.fiqhislam.com/images/artikel4/logo-Kopassus.jpg" style="float: left; height: 164px; width: 175px;" /></b></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><b>Pasca pengakuan 11 anggota Kopassus terkait penyerbuan di LP Cebongan, Sleman, banyak propaganda yang dilontarkan oleh pejabat negara, elit TNI, para purnawirawan  yang secara kontradiktif justru memberikan apresiasi kepada 11 anggota Kopassus tersebut.</b><br /> <br /> Menurut mantan Ketua Perhimpunan Bantuan hukum dan HAM (PBHI) Hendardi, muncul ide pemberian gelar kehormatan ‘ksatria pemberantas premanisme’ terhadap 11 anggota Kopassus  adalah sebuah kampanye dan bentuk pembodohan publik yang menyesatkan.</span></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">“Premanisme dan kelumpuhan hukum menghadapi premanisme adalah soal yang berbeda. Jadi, ketika aparat negara dengan menggunakan senjata yang dibeli dan biayai oleh negara untuk tujuan kejahatan jelas itu fakta yang berbeda. Jadi tidak bisa dicampuradukkan bahwa soal kejahatan 11 anggota Kopassus sebagai antitesa atas premanisme dan kelumpuhan hukum. Apalagi pasukan elit ini pernah juga diduga melakukan tindakan kejahatan serupa,” ujarnya dalam rilis yang dikirim ke redaksi hidayatullah.com, Senin (08/04/2013).<br /> <br /> “Pembunuhan misterius saja tidak bisa dibenarkan, apalagi membunuh orang yang sebagian haknya telah diambil karena masuk tahanan,” tambahnya.<br /> </span></span></span><br /> <blockquote class="tr_bq"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"> Menurut Hendardi, cara mencintai Kopassus bukanlah dengan cara memberikan proteksi dan pembelaan ketika anggota mereka melakukan kejahatan, tetapi dengan cara mengapresiasi prestasi sungguhan seperti kasus pembebasan penyanderaan pesawat di Thailand, dll.</span></span></span></blockquote> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"> <br /> Sementara itu, jika 11 anggota Kopassus ini tidak diadili secara fair, bahkan memperoleh penghormatan khusus, maka peristiwa semacam ini akan potensial terjadi dan terus memperoleh pembenaran.<br /><br /> “Tindakan Tim Mawar, Petrus, dan penyerbuan LP Cebongan tidak pernah memperoleh pembenaran apapun, karena itu merupakan kejahatan yang harus dimintai pertanggungjawaban.”<br /><br /> <b>Perppu Peradilan Militer</b><br />Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai Hendardi tampak gamang menghadapi desakan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Peradilan Militer.<br /> <br /> Kegamangan SBY jelas beralasan karena posisi politiknya yang semakin lemah dan membutuhkan proteksi super aman dari keluarga besar TNI. “Tetapi, alasan ini tidak bisa dibenarkan, karena membiarkan 11 prajurit itu diadili di peradilan militer, sama saja SBY membiarkan dan bahkan mendukung impunitas. Tidak ada jaminan fair trial dalam peradilan militer.”</span></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">Gagasan mengeluarkan Perppu Peradilan Militer agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraannya, harus diletakkan dalam kerangka bahwa saat ini telah terjadi darurat keadilan, di mana instrumen hukum potensial (karena mengacu pada pengalaman peradilan militer) tidak mampu menciptakan keadilan bagi publik. Jadi, Perppu tidak melulu didasarkan pada situasi darurat fisik atau kekosongan hukum. RUU Peradilan Militer selama ini gagal dibahas karena TNI berkebaratan atas draft tersebut. Karenanya peristiwa LP Cebongan harus menjadi momentum yang bisa mendorong percepatan terbitnya aturan baru.</span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;"><br /> <br />Alternatif lain yang bisa didorong untuk memastikan 11 anggota Kopassus ini diadili di peradilan umum adalah dengan melakukan judicial review agar setidaknya 2 pasal (Pasal 9, 10) UU 31/1997 dinyatakan inskonstitusional. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali segera menerbitkan Perppu, karena pasal-pasal tersebut inkonstitusional. </span></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">Dukung Kopassus Bentuk Kekecewaan Publik Pada Polri</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">11 anggota Kopassus yang terlibat penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta mendapat acungan jempol dari banyak kalangan.<br /> <br /> Mereka dianggap berjasa setelah menghabisi nyawa empat preman yang di penjara.<br /> <br /> Menurut Pengamat Militer President University, Anak Agung Banyu Perwita, fenomena ini menunjukan bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat keamanan yakni Polri.<br /> <br /> “Polri dianggap gagal memberikan keamanan pada publik, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sudah mencapai titik nol, institusi negara telah dianggap abai dan lalai terhadap masyarakat, “ ujarnya kepada Okezone, Selasa (9/4/2013).<br /> <br /> Tindakan tersebut juga sebagai wujud kekecewaan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan institusi-institusi Negara yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<br /> <br /> “Terlebih kepada Polri, penyelewengan yang dilakukan aparat polisi semakin terlihat kian harinya. SBY harus membenahi terutama sektor keamanan, mengkaji kembali Undang-Undang TNI dan Polri,” paparnya.</span></span></span></div> <center> <br /><div style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 50%; border: 1px solid red; font-family: trebuchet ms; font-size: 100%; padding: 15px 35px 45px 15px; width: 400px;"> <img src="http://img.izismile.com/img/img6/20130213/1000/daily_gifdump_306_11.gif" style="border: 10px solid gold;" width="390" /><br /> <i>selah ndhase....</i></div> </center> <center> <span style="font-size: large;"><a href="http://www.appsgeyser.com/getwidget/Wisbenbae/">Dapatkan Wisbenbae versi Android,GRATIS di SINI !</a></span></center> <center> <span style="font-size: large;"> <a href="http://www.stumbleupon.com/stumbler/wisbenbae">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a><br /> <a class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large" href="https://twitter.com/wisbenbae">Follow @wisbenbae</a></span><script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script><br /> </center>

Mencintai Kopassus Bukan dengan Membela Lakukan Kejahatan

Pasca pengakuan 11 anggota Kopassus terkait penyerbuan di LP Cebongan, Sleman, banyak propaganda yang dilontarkan oleh pejabat negara, el...

Read more »

Kisah Historis Korupsi Para Jenderal

<div style="text-align: justify;"> CATATAN empirik Indonesia merdeka pasca Perang Kemerdekaan 1945-1949, menunjukkan betapa sejumlah duri yang tumbuh dan bersemayam dalam daging di tubuh bangsa ini, tak kunjung berhasil dibersihkan. Maka, tubuh bangsa ini senantiasa didera kesakitan dan demam sepanjang waktu. Duri terbanyak adalah perilaku korupsi yang tak terlepas dan bahkan berakar kuat pada kekeliruan memahami dan menjalankan kekuasaan negara. Duri korupsi itu, dicabut satu, tumbuh sepuluh. Dicabut sepuluh tumbuh seratus. Dan karena tak pernah berhasil dicabut seratus, duri-duri itu dengan 'bebas' bertumbuh menjadi seribu. Tapi angka-angka ini bukan sebuah statistik, melainkan sebuah metafora, untuk menunjukkan bahwa langkah pemberantasan korupsi selalu kalah oleh laju pertumbuhan tindakan korupsi. Karena, sementara pemberantasan korupsi berjalan dalam pola deret hitung dengan bilangan penambah yang kecil, dalam waktu yang sama perilaku korupsi justru berganda dalam pola deret ukur.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="306" src="http://sociopolitica.files.wordpress.com/2012/08/pemberantasa-korupsi-yang-selalu-gagal.jpg?w=604" width="400" /></div> <div style="text-align: center;"> [KARIKATUR IRONI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH TPK TAHUN 1968. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Pendongkrakan harga itu terlalu fantastis dan berani. Keberanian, khususnya keberanian melanggar hukum, biasanya muncul, bila sesuatu perbuatan dilakukan bersama-sama. Terlihat, dalam kasus-kasus seperti tersebut di atas selalu terselip, sesuatu yang seolah-olah adalah 'operasi penyelamatan para jenderal'. Kalau ada yang perlu dikorbankan, cukup perwira menengah atau perwira pertama saja". Karikatur Harjadi S, 1968.]<br /> <br /> Selain bertumbuh secara kuantitatif, ditandai merasuknya korupsi ke dalam berbagai bagian dari tubuh bangsa ini, bukan hanya di kalangan kekuasaan tetapi juga merasuk dalam berbagai bentuk ke tengah masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, korupsi juga mengalami pertumbuhan kualitatif. Korupsi lama kelamaan menjadi suatu bentuk kekuasaan tersendiri, bukan kekuatan biasa yang sekedar mampu melawan, melainkan juga menjadi kekuatan yang dianalisa sanggup melakukan serangan balik. Benturan keras yang dialami KPK hari-hari ini dalam penanganan kasus korupsi dalam pengadaan alat simulasi ujian SIM Korlantas (Korps Lalu Lintas) Mabes Polri, tampaknya perlu diamati dalam kacamata analisa tersebut di atas. Begitu pula, kasus yang menimpa Ketua KPK periode lalu, Antasari Azhar, yang diadili dengan tuduhan keterlibatan pembunuhan saat KPK sedang giat menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kalangan kekuasaan, perlu dicermati kembali untuk menemukan apakah di sini sedang terjadi semacam serangan balik kekuatan korup.<br /> <br /> Kasat mata, selama ini memang terlihat pemberantasan korupsi berjalan tertatih-tatih. Penanganan politisi sipil –di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif– yang terlibat suap dan korupsi menghadapi tingkat kesulitan yang cukup tinggi, karena kuatnya pembelaan-pembelaan subjektif dari kalangan partai politik masing-masing. Tak kalah tinggi, untuk tak menyebutnya paling tinggi tingkat kesulitannya, adalah bila yang terlibat suap dan korupsi itu adalah para perwira militer atau kepolisian, khususnya para jenderal in position. Bahkan di masa lampau, dengan hanya sedikit pengecualian karena hal-hal khusus, para jenderal militer maupun kepolisian menjadi golongan yang tak mungkin tersentuh oleh hukum. Mereka ada di atas hukum, terutama bila mereka berada dalam pusat kekuasaan. Ada semacam salah sangka, bahwa itu adalah akibat bekerjanya kesetiaan korps. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa korupsi uang negara kala itu dilakukan bersama-sama –sekaligus, dinikmati ramai-ramai– secara terstruktur di balik mekanisme dana non budgetair. Itulah dasar 'solidaritas' utamanya.<br /> <br /> Hingga kini, sebelum kehadiran KPK, tak kurang dari delapan pelembagaan –semacam TPK, Komisi-4 dan Opstib– telah dibentuk oleh pemerintahan negara untuk memberantas korupsi. Meski KPK sudah ada pun, Presiden SBY masih merasa perlu mengeluarkan Kepres No. 11 tahun 2005 pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) beranggotakan 45 orang. Sementara di internal Kejaksaan Agung dibentuk Tim Pemburu Koruptor diketuai Wakil Jaksa Agung (waktu itu) Basrief Arief, untuk memburu koruptor Indonesia di lima negara. Belum terhitung gerakan-gerakan insiatif generasi muda seperti 'Mahasiswa Menggugat' dari Bandung dan KAK (Komite Anti Korupsi) di Jakarta, tahun 1970. Semua gagal, tidak cukup berhasil atau terbentur oleh unsur-unsur tertentu di kalangan kekuasaan sendiri. Tinggal KPK yang perjalanan selanjutnya masih tanda tanya, di antara harapan terakhir dan aroma skeptis.<br /> <br /> Bukan insiden biasa. Ketika sebuah tim dari KPK Senin 30 Juli yang lalu mengadakan penggeledahan mencari barang bukti di Mabes Korlantas Polri dalam kaitan korupsi pengadaan simulator uji SIM, terjadi sebuah insiden. Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 16.00 tiba-tiba dihentikan oleh sejumlah perwira menengah Polri yang datang pada pukul 22.00. Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman yang datang kemudian, juga memperkuat perintah penghentian penggeledahan tersebut. Perundingan tengah malam antara tiga pimpinan KPK –Abraham Samad, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto– dengan Komjen Sutarman, hanya menghasilkan kesepakatan yang diambil melalui suatu dialog yang alot bahwa penggeledahan bisa dilanjutkan kembali 03.30 Selasa 31 Juli. Tetapi, barang bukti yang disita tak boleh dibawa keluar, dan hanya dikumpulkan di sebuah ruangan Mabes Korlantas. Komjen Sutarman bersikeras bahwa barang bukti itu juga dibutuhkan Polri karena kasus itu juga sedang mereka tangani. Baru beberapa jam kemudian, keesokan harinya barang bukti bisa dibawa ke KPK, yakni setelah pimpinan KPK bertemu Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.<br /> <br /> Kasus korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sekitar 100 milyar rupiah tersebut –hasil penggelembungan harga dalam tender menjadi sekitar 180 milyar rupiah untuk barang senilai tak sampai 80 milyar rupiah itu– kini seolah-olah diperebutkan penanganannya oleh Mabes Polri dan KPK. Kabareskrim berdalih bahwa Polri telah lebih duluan menangani. Tetapi sepanjang yang bisa diketahui hingga terjadinya insiden, pihak Polri belum menetapkan tersangka dengan alasan belum menemukan unsur pidana dalam kasus yang dianggap lebih bersifat perdata karena wanprestasi salah satu sub-kontraktor. Nanti setelah KPK menetapkan Irjenpol Djoko Susilo –mantan Kepala Korlantas, yang kini menjabat Gubernur Akpol– sebagai tersangka bersama Wakil Kepala Korlantas Brigjen Polisi Didik Purnomo, barulah juga Bareskrim menetapkan Brigjen Polisi Didik Purnomo sebagai tersangka bersama perwira pelaksana tender. Minus Irjen Djoko Susilo.<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> Berdasarkan UU Anti Korupsi dan UU KPK, bila KPK melakukan penanganan suatu kasus korupsi, tentu dengan suatu pertimbangan tertentu, maka instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus menghentikan penanganan. Maka sikap bersikeras Kabareskrim yang bersikeras melanjutkan penanganan dan melontarkan tuduhan bahwa KPK mengkhianati kesepakatan (MOU) dengan Polri, menjadi berlebihan dan tidak proporsional. Sejak kapan suatu MOU mengalahkan UU yang lebih tinggi posisi hukumnya? Kecuali negara ini menganut paham persekongkolan hukum. Maka, sikap Polri, khususnya Bareskrim, yang menimbulkan tanda tanya, perlu dicermati lebih lanjut. Ada apa di belakangnya?</blockquote> <br /> Saat ini, publik tak percaya kepada Polri bila menangani masalah korupsi internal. Setumpuk kasus tak tertangani lanjut memenuhi daftar: Antara lain kasus rekening gendut perwira Polri, dan penanganan lanjut indikasi yang diberikan whistle blower Komjen Pol Susno Duadji tentang keterlibatan dua jenderal dalam penyimpangan penanganan perkara Gayus Tambunan. Informasi dari salah seorang dua tersangka sipil dalam kasus alat simulasi ujian SIM ini, bahwa ia telah mengalirkan dana suap sebesar 8 dan 7 milyar rupiah kepada Induk Koperasi Polri serta 2 milyar rupiah kepada Irjenpol Djoko Susilo, sebelum ini, memperkuat dugaan tentang luasnya keterlibatan dan jumlah penikmat dari pendongkrakan harga dalam pembelian alat ini. Selain itu, jumlah pendongkrakan harga yang lebih dari dua kali lipat, merupakan suatu petunjuk tersendiri. Pendongkrakan harga itu terlalu fantastis dan berani. Keberanian, khususnya keberanian melanggar hukum, biasanya muncul, bila sesuatu perbuatan dilakukan bersama-sama.<br /> <br /> Terlihat, dalam kasus-kasus seperti tersebut di atas selalu terselip, sesuatu yang seolah-olah adalah 'operasi penyelamatan para jenderal'. Kalau ada yang perlu dikorbankan, cukup perwira menengah atau perwira pertama saja. Dalam kasus penyimpangan penanganan Gayus Tambunan, dua perwira menengah 'dikorbankan', sedang dua jenderal yang disebut-sebut dalam kasus yang sama, tak disentuh lanjut. Kalau ada jenderal yang kemudian digebuk beramai-ramai, tak lain adalah Komjen Susno Duadji, karena ia ini 'berani-beraninya' menyerang institusi. Maka, 'dosa-dosa' lamanya saat menjadi Kapolda Jawa Barat dan dalam kasus PT Arwana, dibuka, yang berlanjut dengan menyeretnya ke meja hijau peradilan. Susno dijatuhi pidana penjara 3,5 tahun di pengadilan tingkat pertama maupun banding, ditambah denda uang.<br /> <br /> Sementara itu, lontaran-lontaran informasinya tentang kekotoran di tubuh institusinya, tidak diperhatikan. Dan, keterangannya di persidangan kasus Antasari Azhar yang memberi petunjuk yang semestinya penting, tentang adanya konspirasi tingkat tinggi dalam kasus tersebut, pun sepenuhnya diabaikan.<br /> <br /> Insiden beraroma perlawanan dan serangan balik terhadap penegakan hukum yang terjadi dalam kasus korupsi di Korlantas Polri ini, mengingatkan kepada suatu peristiwa hampir serupa dalam kasus Ginandjar Kartasasmita –mantan menteri penting dalam rezim Soeharto– beberapa tahun lalu, di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman. Persamaannya terutama terletak pada adanya kesan pola penyelamatan para jenderal agar lolos dari jeratan kasus korupsi. Ginandjar Kartasasmita adalah seorang Marsekal TNI-AU yang masih aktif dalam kurun waktu tuduhan korupsi yang dikenakan Kejaksaan Agung. Persamaan lainnya barangkali terletak pada bila seseorang melakukan korupsi dan tak lupa kepada korps, ia akan diselamatkan. Tapi bila hanya untuk memperkaya diri sendiri, tunggu saja…..<br /> <br /> PERSAMAAN lain antara kasus Korupsi Korlantas 2012 dengan kasus Ginandjar Kartasasmita Maret 2001, adalah terjadinya 'polemik' soal kewenangan penanganan perkara. Dalam kasus Ginandjar Kartasasmita, terjadi 'polemik' tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam penanganan perkara koneksitas Ginandjar Kartasasmita yang adalah Marsekal Madya TNI-AU dan pada waktu perbuatan terjadi masih berstatus militer aktif.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="134" src="http://sociopolitica.files.wordpress.com/2012/08/diselesaikan-luar-sidang2.jpg?w=300&h=101" width="400" /></div> <div style="text-align: center;"> [DARI DULU MENIKMATI PENYELESAIAN LUAR SIDANG. </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> "Pada dasarnya, memang telah tercipta semacam tradisi bahwa bilamana seorang anggota militer, khususnya para perwira tinggi, terlibat dalam korupsi di luar institusi-institusi militer, kemungkinan besar akan diselamatkan". Karikatur D. Sudiana, 1970.]<br /> <br /> Ginandjar Kartasasmita pertama kali diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada 27 Maret 2001 dalam kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Technical Assistance Contract (TAC) antara PT Pertamina dengan PT UPG di empat sumur minyak. Selain dari Kejaksaan Agung, ada 4 perwira pemeriksa dari Oditur Jenderal TNI dan Oditur Militer Tinggi. Dalam kasus tersebut dinyatakan 4 orang, yakni mantan Direktur Utama Pertamina Faisal Abda'oe, Mantan Menteri Pertambangan Mayjen I.B Sudjana, dan pimpinan PT UPG, selain Ginandjar Kartasasmita, yang "cukup bukti untuk dikwalifikasikan sebagai tersangka-tersangka".<br /> <br /> Pemeriksaan yang berlangsung sampai petang, dilanjutkan keesokan paginya 28 Maret 2001. Tapi, pada pagi itu, Ginandjar yang agaknya mendapat 'kisikan' akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, bergegas meninggalkan Gedung Bundar. Terjadi drama. Ginandjar yang dibentengi sejumlah pengacaranya dan 'barisan' pengawalnya berhasil menembus keluar dari gerbang belakang Gedung Kejaksaan Agung melewati Keamanan Dalam Kejagung. Ginandjar dan rombongannya menuju Rumah Sakit Pertamina. Ia beralasan sakit dan memerlukan perawatan. Dalam surat Bagian Medis RS Pertamina, disebutkan Ginandjar dirawat di sana sejak 29 Maret 2001 jam 13.41. Dengan berada di rumah sakit itu, Ginandjar selama 8 hari bisa menghindari penahanan. Penampilannya selama di rumah sakit, juga cukup dramatis. Saat ia dijenguk oleh mantan Wakil Presiden Sudharmono yang akan meninggalkan rumah sakit yang sama, usai perawatan sejak beberapa hari sebelumnya, Ginandjar mengenakan kembali alat penopang leher yang beberapa saat sebelumnya sempat dilepas.<br /> <br /> Dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Fachri Nasution, 31 Maret 2011, disebutkan Ginandjar yang mantan Menteri Pertambangan dan saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR disebutkan "diduga keras turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam persetujuan Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT UPG (Ustraindo Petro Gas) pada lapangan minyak Pendopo, Prabumulih, Jatibarang dan Bunyu yang mengakibatkan kerugian negara". Sumur-sumur tersebut diperhitungkan bisa menghasilkan produksi 200.000 barrel per hari. Suatu angka yang termasuk tinggi.<br /> <br /> Setelah 8 hari di Rumah Sakit Pertamina, akhirnya penahanan bisa dilakukan juga oleh Kejaksaan Agung. Itupun berlangsung dramatis. Ginandjar Kartasasmita ditahan di Rutan Kejaksaan Agung, meski semula direncanakan akan ditahan di Rutan Salemba. Sejumlah pengacara senior yang sudah berusia 60 tahun ke atas setia mendampingi, dan bahkan ikut menemani menginap di sel Rutan Kejagung. Mereka menyebutnya sebagai tanda solidaritas terhadap klien mereka yang tak seharusnya ditahan.<br /> <br /> Akan tetapi perlawanan paling kuat yang mereka lakukan adalah pengajuan pra peradilan sampai dua kali. Pra peradilan pertama dilakukan terhadap penahanan Ginandjar Kartasasmita. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan –yang kala itu dikenal sebagai kuburan bagi berbagai kasus korupsi– menyatakan bahwa tindakan Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, penahanan dan pembantaran dalam kasus Ginandjar Kartasasmita itu "sebelum tanggal 9 April adalah tidak sah". Dan ketika Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah penahanan baru, 17 April, kembali para pengacara Ginandjar Kartasasmita mem-pra-peradilan-kan Kejaksaan Agung. Surat Perintah Penahanan baru itu dianggap tidak sah karena tidak ikut ditandatangani oleh jaksa-jaksa militer yang ikut menjadi tim pemeriksa. Lagi-lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Ginandjar Kartasasmita. Dengan adanya pra peradilan kedua itu, Mingguan Berita Tempo lalu melontarkan pertanyaan "sampai kapan kasus korupsi Pertamina ini bisa ke pengadilan?".<br /> <br /> Terkait perkara Ginandjar ini, setidaknya bisa dicatat, sikap institusi TNI, melalui surat dua petingginya. Pertama, surat berkategori konfidential, dari Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Djamari Chaniago, 9 April 2001, yang ditujukan kepada tim pengacara Ginandjar Kartasasmita. Di situ disebutkan, memang ada pengiriman 4 personil oditur militer ke Kejaksaan Agung dalam rangka penyidikan. Namun, "Kewenangan penahanan tidak ada pada keempat personil Oditur Militer tersebut, tetapi kewenangan penahanan a/n Marsdya TNI (Purn) Ginandjar Kartasasmita hanya ada pada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)/Papera". Sebelumnya, 20 Maret 2001, Komandan Pusat Polisi Militer, Mayor Jenderal TNI Djasri Marin juga memberi tips dalam suratnya kepada para pengacara Ginandjar, bahwa "Dalam periode 1988-1993 Prof. Dr. Ir. H Ginandjar Kartasasmita sebagai Mentamben adalah sebagai Militer Aktif, dan apabila yang bersangkutan melakukan Tindak Pidana pada periode tersebut, maka Peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan adalah Peradilan Militer".<br /> <br /> Praktis, dengan melihat dua kekalahan pra-peradilan itu, Kejaksaan Agung yang kala itu dipimpin Jaksa Agung Marzuki Darusman, yang menangani banyak kasus korupsi, secara khusus kandas dalam menangani kasus Ginandjar dan kawan-kawan, yang merugikan negara USD 24,8 juta. Sebagai suatu perkara koneksitas, dibutuhkan kerjasama oditur militer. Sementara itu bisa dipastikan para petinggi militer, sebagaimana yang bisa diikuti dari pernyataan sejumlah pejabat di bidang hukum militer, berkecenderungan kuat untuk mencegah kasus itu sampai ke pengadilan. Tak lain karena Ginandjar adalah perwira militer –non Akmil– dengan pangkat terakhir Marsekal Madya TNI-AU. Mereka mengabaikan bunyi UU Anti Korupsi –UU No.3 tahun 1971 maupun UU No. 31 tahun 1999– yang menempatkan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan militer aktif bersama pelaku sipil dan bahwa proses peradilannya pun harus di pengadilan umum. Kalau para oditur militer tak mau bekerjasama lalu apa yang bisa dilakukan?<br /> <br /> Terlihat bahwa dalam praktek, ketentuan penanganan koneksitas atas perkara-perkara yang melibatkan pelaku-pelaku militer dalam kejahatan bersama pelaku sipil, cenderung menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Tadinya diharapkan, bahwa adanya peradilan koneksitas bisa membuka cakrawala baru, karena sebelumnya, data empiris memperlihatkan betapa mahkamah-mahkamah militer itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Para perwira tinggi yang melakukan kejahatan keuangan di luar institusi militer tak mungkin bisa diadili melalui peradilan militer. Dan pada sisi lain bisa dikatakan hampir tak pernah ada peradilan korupsi internal dilakukan melalui peradilan militer. Penyelesaian cenderung menggunakan mekanisme ankum (atasan yang menghukum). Ada sikap lindung melindungi, yang tak boleh tidak berpangkal kepada keterlibatan bersama dalam melakukan dan atau menikmati hasil korupsi. Pun tak boleh dilupakan, bahwa 'membantu' dalam penyelamatan pelaku korupsi dengan angka jarahan besar, merupakan ladang untuk ikut mengais rezeki. Ada yang mengais rezeki secara sah dan terbuka, yakni para pengacara, tapi tak kurang banyak yang mengais rezeki gelap di belakang layar. Dari skala puluhan dan ratusan juta sampai skala milyaran rupiah.<br /> <br /> Pada dasarnya, memang telah tercipta semacam tradisi bahwa bilamana seorang anggota militer, khususnya para perwira tinggi, terlibat dalam korupsi di luar institusi-institusi militer, kemungkinan besar akan diselamatkan. Apalagi bila sang pelaku tak melupakan korps atau rekan-rekan militernya yang masih bertugas di institusi induk. Akan tetapi bila yang dicuri adalah langsung uang milik institusi itu sendiri, tunggu akibatnya. Di masa Soeharto hanya sekali terjadi peradilan militer terhadap perwira yang korupsi, yaitu ketika sasaran korupsinya adalah keuangan Markas Besar Angkatan Darat. Namun, belakangan, ada juga beberapa kasus, yakni penjualan aset bangunan dan atau dana kesejahteraan bersama yang non budgetair seperti dana perumahan prajurit/Asabri, tidak ditangani melalui proses peradilan, melainkan sekedar sanksi karir sebagai suatu penyelesaian internal. Jenderal-jenderal pelakunya diberi jalan tengah berupa pemutasian, ke jabatan militer lainnya yang sedikit berkonotasi degradasi, ataupun ke jabatan sipil. Terutama bila kasus-kasus itu melibatkan cukup banyak pelaku internal. Atau ada dana yang disisihkan untuk 'kesejahteraan' bersama, misalnya di bidang pengadaan. Pokoknya, jangan bermain sendirian.<br /> <br /> DI TUBUH Kepolisian RI, seorang Deputi Kapolri, Letnan Jenderal Polisi –kini disebut Komisaris Jenderal– Siswadji, pernah diadili dan dihukum melalui suatu peradilan terbuka, karena melakukan korupsi keuangan institusinya, sebesar 44 milyar rupiah (kala itu, tergolong sebagai jumlah yang besar). Kapolri waktu itu adalah Jenderal Widodo Budidarmo. Dalam suatu kebetulan yang naas, putera sang Kapolri, terlibat kecelakaan penggunaan pistol dinas yang menyebabkan tertembaknya ajudan Kapolri. Mau tak mau, peristiwa itu menjadi tanggungjawab Widodo Budidarmo. Akumulasi dua peristiwa ini, menyebabkan dipanggilnya Letnan Jenderal Polisi Awaluddin Djamin di tahun 1978 dari pos Duta Besar RI di Jerman Barat untuk menjabat sebagai Kapolri. Menhankam/Pangab waktu itu, Jenderal Muhammad Jusuf, memberi perintah, "Kau benahi kepolisian seluruhnya". Jenderal Jusuf mengatakan, citra dan wibawa Kepolisian RI saat itu sedang merosot. Ketika itu dianggap tak ada perwira teras dalam internal institusi yang bisa dipercaya untuk memperbaiki Polri, karena semuanya telah terkontaminasi berbagai jenis kebobrokan. "Sudah bahaya betul, kalau begini", kata Jenderal Jusuf. Maka Awaluddin Djamin, seorang perwira Polri yang sudah lama berada di luar institusi dipanggil untuk pembenahan.<br /> <br /> Keterlibatan Letnan Jenderal Siswadji dalam kasus korupsi yang menggerogoti tubuh institusinya sendiri, sebenarnya cukup mengejutkan banyak pihak. Siswadji saat masih berpangkat perwira menengah, termasuk barisan perwira yang melawan pengaruh Brigjen Polisi Sutarto, wakil Dr Subandrio di BPI (Biro Pusat Intelijen), yang berorientasi kiri. Setelah Peristiwa 30 September 1965, Siswadji yang dianggap perwira cemerlang, ikut berjuang membersihkan Kepolisian RI yang sarang pendukung Orde Lama menjadi Orde Baru. Ia juga memimpin pengelolaan Universitas Res Publica milik Baperki yang diambil-alih menjadi Universitas Trisakti.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="318" src="http://sociopolitica.files.wordpress.com/2012/08/kaskus-soekarno-soeharto.jpg?w=604" width="400" /></div> <div style="text-align: center;"> [SOEKARNO DAN JENDERAL SOEHARTO. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Di sisi lain, pada waktu yang sama, tak kurang dari Istana Presiden Soekarno sendiri yang menjadi pelopor pesta tari lenso di malam hari. Pesta yang dihadiri selain para menteri, juga dihadiri oleh para pengusaha dan dimeriahkan perempuan selebrities yang serba rupawan dan gemerlap". "Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, konsep dwifungsi yang sebenarnya ideal untuk proses transisi bila dijalankan dengan baik dan benar oleh ABRI, justru menjadi jalan baru bagi tentara untuk tetap bertahan dalam posisi-posisi kekuasaan sekaligus payung pelindung bagi ekses kekuasaan yang terjadi"]<br /> <br /> Bukan kekebalan yang kebetulan. 'Naas' penindakan yang menimpa Jenderal Polisi Siswadji di paruh kedua tahun 1970-an itu bisa diterangkan dari beberapa arah pandang. Semestinya, sebagai jenderal lapis kedua di angkatannya, ia ikut memiliki 'kekebalan' tradisional para jenderal. Tetapi, ia telah melanggar suatu pakem penting di tubuh angkatan bersenjata kala itu, yang didominasi Angkatan Darat, yakni jangan 'menggerogoti' keuangan internal. Kalau ingin makanan ekstra di luar takaran, hendaknya jangan mengais di lumbung sendiri. Apalagi, saat itu lumbung anggaran Kepolisian sedang mengalami keterbatasan. Secara tradisional anggaran angkatan-angkatan di luar Angkatan Darat memang selalu lebih kecil dari pemegang hegemoni.<br /> <br /> Maka, sebaiknya kreatif menciptakan rezeki melalui keleluasaan dalam wewenang yang dimiliki terhadap masyarakat –sekecil apapun wewenang itu. Asalkan, tidak mengganggu ladang angkatan lain, khususnya ladang angkatan darat, apalagi ladang milik para dewa dalam kekuasaan. Untuk yang disebut terakhir, yakni para dewa, kepolisian harus ekstra tutup mata. Hal lain yang membuat Siswadji naas dan terkena bala, karena ia melakukan korupsinya di masa Jenderal Muhammad Jusuf menjadi Menteri Hankam/Panglima ABRI –yang sangat antusias membangun citra ABRI yang manunggal dan tidak ingin 'menyakiti' hati rakyat.<br /> <br /> Kepolisian Indonesia, sejak awal kemerdekaan didisain sebagai polisi profesional, sejak terbentuk di bulan September 1945. Di samping itu, berbeda dengan sejumlah besar negara lain, Kepolisian Indonesia pun dirancang sebagai polisi nasional dalam Negara Kesatuan RI, bukan polisi wilayah yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah yang artinya dengan sendirinya juga berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Polisi Indonesia diletakkan langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat cq Presiden. Konsep polisi nasional ini dikukuhkan 1 Juli 1946, yang hingga kini selalu dirayakan sebagai Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara. Ini diharapkan memperkuat profesionalitas Kepolisian Indonesia, dan dengan demikian menghindarkan polisi dipolitisasi.<br /> <br /> Karena relatif bersih dari pengaruh politik, tercatat bahwa setidaknya dalam satu setengah dasawarsa awal Indonesia merdeka, polisi tak segan menangkapi politisi yang duduk dalam pemerintahan bila melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Kepala Kepolisian RI pertama, Komisaris Jenderal R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo –yang memangku tugas tersebut 29 September 1945 sampai 14 Desember 1959– selalu dikenang dalam konteks tersebut. Di masanya menteri pun bisa ditangkap bila melanggar hukum. Hanya ketentuan SOB yang bisa dan telah mencegah polisi merambah menangkapi tentara-tentara pelanggar hukum. Padahal, sejak tahun 1950 sampai tahun 1965, terdapat begitu banyak komandan-komandan wilayah di seluruh Indonesia yang menjalankan kekuasaan bagaikan warlord, sama dengan yang terjadi di China daratan di masa kekuasaan kaum nasionalis. Untuk memperkuat logistiknya masing-masing, komandan-komandan wilayah itu tak segan-segan melakukan penyelundupan dan barter untuk memperoleh senjata dan keuntungan finansial. Penindasan ke akar rumput dengan sendirinya menjadi ekses yang melekat. Di banyak daerah, tentara yang pada masa perang kemerdekaan dicintai, menjadi monster yang dibenci dan ditakuti rakyat. Dalam situasi seperti itu, polisi jauh lebih dicintai rakyat, kendati mereka pun tak cukup berdaya menghadapi tentara, kecuali di beberapa wilayah kota besar.<br /> <br /> Namun, saat Soekarno berubah menjadi otoriter setelah Dekrit 5 Juli 1959, proses politisasi polisi pun dimulai. Kepolisian dijadikan sebagai satu angkatan tersendiri. Kepolisian menjadi bagian dari kekuasaan, tepatnya menjadi alat dari pemimpin rezim kekuasaan, yang sepertinya masih berlangsung hingga kini. Penggunaan polisi sebagai alat kekuasaan, dan bukan sebagai alat negara, dilakukan Soekarno, dan diwarisi oleh Soeharto dan kemudian coba dipertahankan para pemimpin pemerintahan berikutnya karena dianggap menguntungkan dari segi pemeliharaan kekuasaan.<br /> <br /> Akan tetapi, situasi itu agak terganggu di masa kepemimpinan Kepolisian RI diserahkan ke tangan Komisaris Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso (9 Mei 1968 – 2 Oktober 1971. Polisi di tangan Hoegeng sempat menjadi musuh Cendana, ketika ia misalnya menghadang dan menangkapi mobil-mobil mewah yang diselundupkan dengan pesawat Hercules melalui Halim Perdanakusuma. Penyelundupan itu berlangsung dengan sepengetahuan sejumlah perwira Angkatan Udara yang di belakangnya ada backing tokoh penguasa rezim. Hanya pelaku lapangan, Robby Tjahjadi yang bisa diadili, bersama dua pejabat menengah bawah, dan selanjutnya Hoegeng tak bisa merambah lebih jauh. Peristiwa-peristiwa kebuntuan ironis seperti ini berkali-kali dialami Hoegeng, tak berhasil menuntaskan kasus hingga titik kebenaran sesungguhnya karena ia harus bertekuk lutut di hadapan kekuasaan otoriter. Bagaimanapun, sebaik-baiknya ia sebagai polisi, suka atau tidak suka, ia toh berada di dalam tubuh kekuasaan otoriter itu. Hoegeng antara lain gagal dalam kasus terbunuhnya mahasiswa ITB Rene Louis Coenrad dan kasus perkosaan gadis penjual telur Sum Kuning, yang seluruhnya terjadi di tahun 1970. Semuanya tak bisa tuntas di bawah tekanan kekuasaan, yang tak menginginkan beberapa lekuk-liku khusus dalam kasus itu terbuka, baik yang berupa masalah kebijakan maupun keterlibatan putera-putera tokoh yang perlu dilindungi nama baik dan 'kehormatan'nya.<br /> <br /> Maka, ketika beberapa tahun kemudian Deputi Kapolri Letnan Jenderal Polisi Siswadji ditangkap dan diadili karena korupsi, peristiwanya menjadi semacam klimaks dari suatu anti klimaks terhadap sejarah Kepolisian sebelumnya, khususnya terkait keteguhan dan keberanian tokoh kepolisian seperti Jenderal Raden Said Soekanto dan Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Di masa lampau, polisi hanya dianggap melakukan dosa-dosa kecil dengan melakukan pungli di jalan terhadap para pengemudi yang melanggar peraturan –populer sebagai isu prit jigo– lalu meningkat ke pemerasan-pemerasan skala kecil dan menengah terhadap mereka yang berurusan masalah hukum di kantor polisi. Dengan kasus Siswadji, perilaku hitam polisi membesar ke skala milyar sebelum akhirnya menjadi lebih besar-besaran seperti yang terjadi hingga kini. Seakan-akan polisi menjadi pewaris kenyamanan dan keleluasaan ala masa dwi fungsi yang dinikmati oleh tentara sebagai ekses di masa Soeharto. Dengan posisinya sekarang dalam kekuasaan, khususnya dalam penegakan hukum di era tertib sipil, prospek benefit besar-besaran memang terbuka lebar untuk dipetik polisi, cukup dengan meninggalkan idealisme profesional, dedikasi dan kesadaran etikanya, dibuang entah di mana. Seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan, menceritakan bahwa ketika ia menjabat sebagai Kapolres di suatu daerah, ia dipanggil oleh Kapolda, yang dengan ringan berkata, "Coba kau peras dulu si Anu… supaya kita dapat dana".<br /> <br /> Dalam hal penyalahgunaan kekuasaan, kepolisian agaknya banyak berguru kepada tentara, khususnya Angkatan Darat yang memiliki jam terbang lebih banyak dalam pengelolaan dana besar-besaran terkait kekuasaan. Debut tentara dalam pengelolaan dana skala besar, adalah dalam masa nasionalisasi aset-aset usaha Belanda di Indonesia pada tahun 1957-1958. Bersamaan dengan dimulainya kampanye mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia, gerakan massa yang dianggap spontan –tetapi di back up oleh sejumlah perwira militer– pada akhir 1957 melakukan aksi pengambilalihan aset dagang Belanda di Indonesia. Pada Desember 1957 misalnya, massa mengambilalih dan menduduki Nederlandsche Handel Maatschappij NV, lalu diserahkan ke pemerintah dan belakangan dijadikan Bank Dagang Negara.<br /> <br /> Nasionalisasi itu kemudian meluas dan berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958. Angkatan Bersenjata cq Angkatan Darat, di bawah Jenderal AH Nasution, mendapat peran utama menempatkan perwira-perwiranya untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan dagang Belanda itu –mulai dari Percetakan de Unie, Borsumy Wehri, Philips, Escompto Bank sampai dengan KPM, KLM dan perusahaan minyak BPM– dirubah menjadi perusahaan-perusahaan nasional dengan pengelola baru dari kalangan tentara yang samasekali belum punya pengalaman dagang. Umumnya perusahaan itu tidak bisa berkembang, merosot bahkan rontok di tangan para pengelola baru. Akan tetapi, pada pihak lain, dengan pengelolaan itu, tentara bisa memiliki sumber keuangan yang kelak sangat berguna tatkala tentara makin dalam terlibat di kancah politik dan kekuasaan. Namun tak terhindarkan, tercipta barisan perwira koruptor sebagai ekses.<br /> <br /> Adalah Jenderal AH Nasution sendiri yang pada suatu waktu merasa gerah, ketika perilaku korupsi itu makin menguat di kalangan perwira, lengkap dengan perilaku komsumtif, hidup mewah dan hedonisme. Di masa Angkatan Darat dipimpin Letnan Jenderal Ahmad Yani, sebagai Menko Kasab, Jenderal Nasution pernah mengingatkan Jenderal Ahmad Yani agar mengendalikan para perwiranya yang berperilaku mewah, termasuk menegur kebiasaan membawa selebritis cantik kala berkunjung ke daerah-daerah. Jenderal AH Nasution pun pernah melancarkan Operasi Budi, namun karena dijalankan setengah hati oleh para pelaksananya, tak memberi hasil yang berarti untuk menghentikan penyakit penyelewengan di tubuh Angkatan Bersenjata. Di sisi lain, pada waktu yang sama, tak kurang dari Istana Presiden Soekarno sendiri yang menjadi pelopor pesta tari lenso di malam hari. Pesta yang dihadiri selain para menteri, juga dihadiri oleh para pengusaha dan dimeriahkan perempuan selebrities yang serba rupawan dan gemerlap.<br /> <br /> Kegagalan Operasi Budi, mengindikasikan betapa cukup meluasnya perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana tidak, Jenderal Nasution sendiri tak mampu menjamin 'kebersihan' para perwira yang ditempatkannya dalam pengendalian Operasi Budi itu. Situasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kekebalan perwira tentara terhadap hukum yang akhirnya menjadi seolah-olah kekebalan permanen. Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, konsep dwifungsi yang sebenarnya ideal untuk proses transisi bila dijalankan dengan baik dan benar oleh ABRI, justru menjadi jalan baru bagi tentara untuk tetap bertahan dalam posisi-posisi kekuasaan sekaligus payung pelindung bagi ekses kekuasaan yang terjadi. Dan lama kelamaan, apa yang semestinya dianggap ekses, berubah menjadi sesuatu yang dianggap kewajaran yang melekat dalam kekuasaan. Tentara menjadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati bahkan camat. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat dipimpin atau setidaknya didominasi pengaruh tentara. Jadi siapa yang berani mengontrol tentara yang menjadi presiden, gubernur dan bupati, bila Ketua DPR dan Ketua DPRD hanyalah perwira yang berpangkat lebih rendah? Bila sang Gubernur masuk ke ruang sidang DPRD untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun kerja, sang Ketua DPRD menyambut dan dengan sikap tegak memberi hormat. Ucapan sang Gubernur, akan dijawab "Siap, laksanakan".<br /> <br /> Telah tercipta kekebalan yang bukan kekebalan kebetulan.<br /> <br /> Jenderal-jenderal istimewa. Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, bisa ditemukan sejumlah jenderal yang istimewa. Bergelimang dana, secara sistematis menguasai jalur-jalur 'penciptaan' dana besar, dengan wewenang khusus, sehingga tak mungkin disentuh penyelidikan maupun penanganan hukum. Bisa dirasakan, ada yang tak beres di balik dana-dana besar itu, tetapi ibarat angin yang keluar dari belakang tubuh, hanya bisa tercium baunya namun tak bisa kasat mata, tak bisa disadap, tak bisa direkam apalagi dipotret. Berikut ini, akan kita pinjam beberapa kutipan dari buku "Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter" (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004) sebagai referensi.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="313" src="http://sociopolitica.files.wordpress.com/2012/09/uncle-scrooge-berseluncur-di-coin-emas1.jpg?w=604" width="400" /></div> <div style="text-align: center;"> [PAMAN GOBER BERSELUNCUR DI ATAS KOIN EMAS. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Apapun, mereka sangat kaya untuk ukuran Indonesia. Meskipun pasti masih kalah dari Paman Gober tokoh bebek kaya, paman dari Donald Bebek, dalam komik Disney, yang memiliki kekayaan dengan satuan angka fantasylyuner. Setiap hari ia berenang di tengah koin emas, dan sesekali berseluncur di atas tumpukan emas itu". ]<br /> <br /> PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia tahun 1970-an, selain melahirkan para cukong cikal bakal konglomerat besar Indonesia masa depan, juga menelurkan sejumlah jenderal dan pejabat tinggi negara yang kaya raya. Booming produksi minyak bumi dan gerak pengadaan pangan besar-besaran oleh rezim Soeharto menjadi dua di antara sumber rezeki bagi para pengelola kegiatan di bidang-bidang tersebut.<br /> <br /> Begitu besar rezeki yang berhasil dikeruk dari dua kegiatan prioritas itu, bisa terlihat dari fakta empiris bahwa anak-cucu dari tokoh-tokoh yang berperan dalam pengelolaannya, maupun kalangan penguasa yang menentukan jalannya pembangunan Indonesia secara keseluruhan kala itu, masih bertahan mengapung hingga kini di bagian atas kelompok kaya di negara ini. Kaya tujuh turunan ternyata bukan sekedar metafora, tetapi memang ada di dunia nyata. Saat ini, turunan para penikmat utama hasil pembangunan Indonesia sejak 1970-an itu, sudah mencapai lapis keempat. Dan karena menurut 'hukum' ekonomi yang tertulis maupun tak tertulis, uang beranak uang, maka bisa jadi metafora tujuh turunan akan berubah menjadi 12 turunan.<br /> <br /> Para jenderal dalam rezim Soeharto, menurut buku "Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter" tersebut, tak mampu mengendalikan diri dan larut dalam hasrat dan fakta hidup mewah. Nilai lama berpadu dengan tren baru. Selain memiliki curiga (keris) yang merupakan simbol senjata, ada yang tak puas sebelum melengkapi syarat kaum pria lainnya seperti kukila (burung) untuk mengibaratkan fasilitas dan segala kenikmatan hidup lainnya, serta wanito (wanita) dalam artian sebenarnya. Dan tentu saja, semua itu mungkin ada dan terpelihara berdasarkan kemampuan mengakumulasi harta.<br /> <br /> Jenderal Purnawiran Abdul Harris Nasution –yang di masa lampau tak berhasil dengan gebrakan Operasi Budi– berkali-kali dalam bulan Mei 1973 menunjukkan kejengkelannya terhadap kehidupan bergelimang kemewahan dari sementara Jenderal. "Hidup bermewah-mewah tak serasi dengan kehidupan keprajuritan", ujarnya kepada pers, namun amat terbatas jumlah pers yang memberitakan ucapannya itu yang disampaikannya di Jakarta dan di Bandung. Dalam ceramahnya di Bandung ia mengingatkan pula, "pemerataan keadilan sosial sudah dapat dimulai sejak sekarang, tak usah menunggu sampai makmur dulu". Meski tak menyebutkan nama-nama jenderal yang ditudingnya, tapi umumnya orang dapat membenarkan apa yang dikatakan Nasution. Di Jakarta misalnya, dengan mudah masyarakat menemukan etalase kemewahan, berupa deretan rumah mewah bagaikan istana dengan beberapa biji mobil mewah di halamannya, yang kebetulan pemiliknya adalah jenderal-jenderal.<br /> <br /> Dan kemudian sebuah media generasi muda, Mingguan Mahasiswa Indonesia, menyebutkan beberapa nama jenderal yang tergolong kaya raya waktu itu. "Pada waktu ini, memang amat banyak perusahaan yang diatur oleh kalangan tentara, semisal PT Tri Usaha Bhakti dan sebagainya", tulis koran yang diasuh para mahasiswa Bandung itu. "Tentu tak mengherankan kalau menaksir umpamanya Brigadir Jenderal Sofjar sebagai Jenderal yang berpenghasilan tinggi, mengingat bahwa bekas Ketua Umum Kadin Pusat ini duduk dalam beberapa perusahaan swasta bermodal kuat seperti perusahaan penerbangan Seulawah dan Mandala, selain menjadi Direktur Utama PT Garuda Mataram yang mengassembling mobil VW (Volks Wagen) yang laris di negeri kita". Jenderal Sofjar, juga dikenal sebagai pengelola Yayasan Dharma Putera Kostrad, dan adalah atas nama Kostrad yang panglimanya adalah Jenderal Soeharto di masa peralihan Soekarno-Soeharto itu, Sofjar leluasa memobilisir bisnis penghasil dana.<br /> <br /> Pun di Pertamina bukan hal yang mengherankan kalau terdapat jenderal-jenderal yang kaya raya. Di luar Jenderal Ibnu Sutowo sendiri, Mingguan itu menyebut nama Brigjen Pattiasina yang belum lama sebelumnya diberitakan pers mempersunting seorang penyanyi muda belia dan menghadiahkan untuk sang isteri sebuah rumah mewah berharga 42 juta rupiah. Waktu itu, sebuah mobil sedan Jepang kelas 1300 cc semacam Mazda atau Toyota berharga di bawah 3 juta rupiah per buah. (Namun berita perkawinan ini pernah dibantah, dan memang nyatanya sang jenderal kemudian ternyata memperisteri seorang gadis muda, juara kontes ratu kecantikan di Bandung, yang seusia dengan puterinya sendiri). Selain jenderal, terdapat pula kolonel-kolonel yang menikmati posisinya di perusahaan pertambangan minyak negara itu, dan menjadi kaya raya karenanya. Sjarnubi Said, misalnya, kemudian menjadi pemilik PT Krama Yudha yang terutama bergerak sebagai pengusaha assembling dan distributor mobil Mitsubishi. Sementara itu, pada PT Krama Yudha Las, ia berbaik hati mengikutsertakan tokoh-tokoh muda eks pergerakan 1966 sebagai pemegang saham, yang meskipun kecil-kecil, cukup mendorong beberapa dari mereka menjadi orang muda kaya.<br /> <br /> Satu lagi. "Tempo hari, di samping yang lain, juga ramai disorot Brigadir Jenderal Suhardiman yang memimpin PT Berdikari". PT ini didirikan tahun 1966 untuk menangani pengelolaan modal dan kekayaan eks PT Aslam, PT Karkam, PT Sinar Pagi dan beberapa perusahaan kalangan Istana Soekarno yang diambil alih penguasa baru. Di pertengahan tahun 1967 PT PP Berdikari sudah memiliki unit-unit usaha yang berbentuk PT juga, tak kurang dari 6 buah. Bidang geraknya antara lain perbankan, asuransi, pelayaran, ekspedisi muatan kapal, industri, produksi dan perkebunan. Belakangan sang jenderal yang satu ini lebih senang berkecimpung di bidang politik, mendirikan SOKSI yang menjadi salah satu Kino yang tangguh di Golkar.<br /> <br /> Pada berbagai penerbitannya mingguan itu mengungkap pula beberapa nama lain dalam kalangan kekuasaan yang tergolong sebagai orang kaya. Dan akan senantiasa ditemukan betapa mereka yang berada dalam posisi-posisi penghasil dana, selalu ada kaitannya dengan jalur-jalur dan faksi-faksi yang berperan dalam kekuasaan. Adalah menarik bahwa tak jarang tokoh-tokoh penghasil dana ini bisa sekaligus punya jalinan dengan lebih dari satu faksi dalam kekuasaan. Meski bila ditelusuri pada kedua ujungnya, di hulu maupun di muara, tetap saja terpaut pada Jenderal Soeharto. Dana memang penting bagi pemeliharaan kekuasaan dan merupakan satu 'ideologi' tersendiri.<br /> <br /> Sementara itu di 'lingkaran' Soeharto lainnya, di bawah koordinasi Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soedjono Hoemardani, sejumlah pengusaha kalangan non-pri, menjadi sumber dana dengan cara memberikan mereka akses dan kemudahan untuk mendapat pekerjaan dan proyek atau keleluasaan dagang. Ada pula lingkaran lain, yakni Jenderal Alamsyah Prawiranegara, yang menjalankan tugas dan kepentingan Soeharto yang lainnya lagi. Jenderal Alamsyah ini, pernah menjadi dutabesar, Menteri Agama dan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat.<br /> <br /> Mereka semua bukan jenderal-jenderal biasa. Mengatur lalu lintas uang berjumlah besar, tanpa pernah berhasil disentuh oleh tangan hukum, meskipun selalu disentuh oleh sorotan pers.<br /> <br /> Bagaimana dengan jenderal-jenderal yang berada di lapangan selaku pemegang komando? Bagi mereka ini, ada cara dan jalannya yang tersendiri untuk mendapat dana. Pertama, melalui donasi-donasi dari unit-unit usaha yang dikendalikan oleh rekan-rekan mereka yang berada di luar tugas komando. Kedua, meskipun ada tradisi jangan 'mencakar' rezeki dari keuangan internal, toh ada keleluasaan untuk mendapat komisi-komisi dari pengadaan logistik angkatan, termasuk dalam pengadaan alutsista. Di masa Soekarno, ada seorang jenderal logistik sampai mendapat saham bonus dari perusahaan senjata Carl Gustav. Di masa Soeharto, rezeki bonus itu berlanjut lancar dalam pengadaan, dari senapan sampai peluncur roket, dari kendaraan operasional roda empat sampai panser, tank maupun kapal tempur dan jet tempur. Tetapi seringkali, irama dan harmoni ini terusik ketika kalangan lebih tinggi –dan keluarganya– dalam kekuasaan, mulai turut campur secara detil dalam penentuan pengadaan barang. Menteri Ristek BJ Habibie misalnya menghendaki pembelian jet tempur Mirage buatan Perancis, yang lain menghendaki F-16, tapi yang dibeli akhirnya Hawk buatan Inggeris, karena yang lebih tinggi menghendaki demikian. Tak jarang terjadi, jeruk melawan jeruk.<br /> <br /> Episentrum korupsi. Tesis bahwa istana adalah salah satu episentrum korupsi, banyak bukti berlakunya dari masa ke masa. Begitu pula tesis segitiga korupsi yang terdiri dari istana, pemegang senjata dan konglomerat hitam, telah teruji kebenaran(empiris)nya. Bahkan kini, disebutkan ada episentrum baru, yakni di lembaga perwakilan rakyat, DPR. Sekaligus ini terkonotasi dengan partai-partai politik.<br /> <br /> Dalam soal istana sebagai episentrum korupsi, orang selalu merujuk kepada Jenderal Soeharto. Betulkah, selain jasa-jasanya yang besar bagi Indonesia, sang jenderal yang berkuasa 32 tahun itu juga memungut uang jasa yang besar pula dari negaranya? Berapa kekayaan Soeharto (dan keluarga) sebenarnya?<br /> <br /> Majalah Fortune 1997 menyebutkan angka kekayaan Jenderal Soeharto sebesar USD 16 milyar –setara 152 trilyun rupiah– dan menempatkannya sebagai orang terkaya ke-6 di dunia. Namun setelah kejatuhannya di tahun 1998, majalah yang sama menempatkannya di urutan ke-80 dengan jumlah kekayaan 'hanya' USD 4 milyar. Dua belas tahun sebelumnya, menurut Theodore Friend penulis buku Indonesia Destinies, seorang pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta, menyebutkan Jenderal Soeharto sebagai "the world's richest man". Terhadap angka-angka itu, Indonesianis Professor Jeffrey Winters, memberi angka perkiraan 'tandingan', sebesar USD 30 milyar (285 trilyun rupiah). Sementara itu Majalah Time menulis bahwa sekitar 1998, putera-puteri Soeharto secara akumulatif memiliki kekayaan USD 5.405 milyar (hampir lima setengah milyar dollar), setara 51, 3475 trilyun rupiah. Apapun, mereka sangat kaya untuk ukuran Indonesia. Meskipun pasti masih kalah dari Paman Gober tokoh bebek kaya, paman dari Donald Bebek, dalam komik Disney, yang memiliki kekayaan dengan satuan angka fantasylyuner. Setiap hari ia berenang di tengah koin emas, dan sesekali berseluncur di atas tumpukan emas itu.<br /> <br /> Bagaimana dengan para jenderal masa kini yang berada di bawah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang seperti halnya Soeharto, juga berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir dalam karir militernya adalah Letnan Jenderal?<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img height="400" src="http://sociopolitica.files.wordpress.com/2012/09/hubungan-sipil-militer.jpg?w=290&h=300" width="387" /></div> <div style="text-align: center;"> ['HUBUNGAN SIPIL-MILITER'. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Tepatnya, mereka terlepas keluar dari pusat hegemoni kekuasaan, sehingga mereka pun terlepas dari arus utama korupsi kekuasaan. Padahal dalam hegemoni masa dwifungsi, tentara seakan menjadi putera-putera terbaik yang selalu berada di urutan pertama berbagai kesempatan, sampai-sampai dalam kehidupan sosial menjadi idola, termasuk sebagai idaman kaum perempuan. Sebenarnya, bisa saja ini menjadi semacam blessing indisguise bagi militer generasi baru, untuk menempuh karir sebagai militer profesional, bukan militer politik". Karikatur Harjadi S, 1967.]<br /> <br /> Korupsi di masa 'supremasi sipil'. SETIDAKNYA pada dua masa kepresidenan terakhir, yakni pada pemerintahan Megawati Soekarnoputeri dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono –yang adalah seorang jenderal purnawirawan– kasat mata titik berat korupsi beralih ke partai-partai politik. Meski, itu bukan berarti, kalangan tentara telah bersih dari perilaku korupsi. Sejalan dengan makin menyusutnya peranan tentara dalam kehidupan politik dan kekuasaan di masa pasca Soeharto, kesempatan korupsi juga sedikit menyusut. Tentara menjadi tidak menonjol lagi dalam urusan ini, karena tenggelam oleh hingar bingar korupsi yang dilakukan kaum sipil yang menjadi pelaku-pelaku baru dalam kekuasaan negara. Tetapi sebaliknya, berbeda dengan tentara, kepolisian justru makin masuk dalam sorotan, bersamaan dengan makin berperannya institusi tersebut dalam era supremasi sipil, seakan menggantikan peran dan posisi tentara di masa dwifungsi ABRI.<br /> <br /> Wewenang 'baru' polisi untuk ikut menangani perkara korupsi –sebagai pidana khusus– yang tadinya dibatasi hanya menjadi wewenang Kejaksaan Agung, menimbulkan fenomena baru: korupsi dalam penanganan masalah korupsi. Di sini, korupsi oleh kaum sipil menjadi peluang para perwira dan penyidik kepolisian yang tak kuat iman untuk mengais rezeki di jalan yang tak halal. Sejumlah perwira kepolisian, dari perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, telah tersandung dalam ekses yang satu ini. Salah satunya, sebagai contoh, adalah Kabareskrim, Komisaris Jenderal Suyitno Landung, yang tahun 2005 tersandung saat menangani kasus pembobolan 1,2 trilyun rupiah Bank BNI oleh pengusaha Adrian H. Waworuntu dan kawan-kawan. Bersama Suyitno Landung, terseret pula Brigjen Polisi Samuel Ismoko bersama sejumlah perwira bawahan. Kedua jenderal polisi ini diadili dan mendapat hukuman penjara di tahun 2006.<br /> <br /> KORUPSI di era 'supremasi' sipil ini, menanjak grafiknya sejalan dengan makin kuatnya gejala wealth driven politic. Kekuatan uang telah menjadi senjata utama dalam kancah kehidupan politik Indonesia, melebihi kiat politik lainnya. Untuk saat ini, tak ada cara lain yang lebih efektif dalam penghimpunan dana politik, kecuali korupsi yang memanfaatkan kekuasaan. Kalau ada pimpinan partai mengatakan bahwa mereka mengandalkan iuran anggota dan kontribusi dana dari kader potensial, itu 90 persen bohong. Bagian benarnya hanyalah bahwa beberapa partai memang menjalankan ketentuan iuran bagi para anggotanya, namun belum tentu menutupi 10 persen kebutuhan partai.<br /> <br /> Sumber utama dana partai adalah dari 'kader potensial', yakni mereka yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif, serta yang berprofesi 'pengusaha'. Namun seperti yang terungkap dari hari ke hari, cara 'kader potensial' itu memperoleh dana, tak lain melalui berbagai perilaku korup dan penyalahgunaan. Jalan pintas apa lagi yang tersedia, kecuali korupsi? Di jalan pintas itu, para politisi partai terlibat sebagai makelar proyek pemerintah, terlibat kolaborasi proyek fiktif, 'menyewakan' partai sebagai perahu dalam pilkada dan sebagainya. Sementara itu, mereka yang menyewa partai sebagai perahu pilkada umumnya juga telah meng'ijon'kan diri kepada para pemilik uang yang pada saatnya akan menagih proyek bila sang kandidat memenangkan pilkada.<br /> <br /> Dalam kancah politik selama beberapa tahun terakhir ini, ketika uang menjadi penentu utama, semua orang yang terjun ke dunia politik, dengan hanya sedikit pengecualian, menjadi ganas dalam mengejar uang. Dan karena upaya pembasmian korupsi ibaratnya selalu salah obat, bahkan menggunakan obat palsu, serta salah dosis, maka virus korupsi menjadi lebih virulent dan lebih kebal. DPR yang menjadi salah satu tempat utama berkiprahnya para politisi partai, disebutkan sebagai salah satu episentrum baru korupsi. Bentuk korupsinya, mulai dari sekedar suap menyuap dalam kaitan jual beli persetujuan DPR, sampai kepada pengorganisasian perencanaan proyek yang akan dikorup habis-habisan –baik proyek dengan model biaya mark-up maupun sekalian proyek fiktif. Hanya saja, dalam korupsi 'atas nama' partai, terjadi pula "korupsi dalam korupsi". Meminjam cerita seorang pengamat, Boni Hargens, kader-kader partai yang korup itu, sebenarnya hanya menyumbangkan bagian kecil dari hasil korupsinya untuk partai dan memasukkan jauh lebih banyak ke kantongnya sendiri.<br /> <br /> Sepanjang pemberitaan pers yang ada, tak ada partai parlemen yang tak terlibat melalui para kadernya dalam korupsi politik dan kekuasaan. Teristimewa partai-partai yang tergabung dalam koalisi bersama Partai Demokrat di bawah Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, karena mereka pun memiliki kader-kader yang duduk di kabinet. Akses ke dalam kekuasaan membuat partai-partai tersebut memiliki peluang terbesar untuk menikmati kue dari keuangan negara melalui berbagai rekayasa dalam penanganan proyek-proyek pemerintah: Proyek Hambalang, pembangunan sarana olahraga dalam rangka SEA Games maupun PON 2012 di Riau, proyek listrik tenaga surya, proyek fiktif dan setengah fiktif di lingkungan Kementerian Dikbud, penyimpangan dalam pengadaan kitab suci Al Qur'an di Kementerian Agama, suap menyuap di Kementerian Nakertrans, korupsi bantuan sapi dan mesin jahit di Kementerian Sosial, dan lain sebagainya.<br /> <br /> Peta baru korupsi. PASCA Soeharto, peta korupsi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan peta politik dan kekuasaan. Karena tentara makin terpinggirkan dari pusat kegiatan politik dan pemerintahan, bahkan terhapus dari peta legislatif (kecuali memakai baju partai), dengan sendirinya tentara pun keluar dari fokus sorotan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentara terdorong keluar dari peluang-peluang korupsi di institusi sipil yang selama ini mereka duduki atas nama dwifungsi –jabatan-jabatan pemerintahan dan legislatif. Tepatnya, mereka terlepas keluar dari pusat hegemoni kekuasaan, sehingga mereka pun terlepas dari arus utama korupsi kekuasaan. Padahal dalam hegemoni masa dwifungsi, mereka seakan menjadi putera-putera terbaik yang selalu berada di urutan pertama berbagai kesempatan, sampai-sampai dalam kehidupan sosial menjadi idola, termasuk sebagai idaman kaum perempuan. Sebenarnya, bisa saja ini menjadi semacam blessing indisguise bagi militer generasi baru, untuk menempuh karir sebagai militer profesional, bukan militer politik. Tetapi persoalannya, bagaimanakah peluang dari rahmat terselubung ini akan diapresiasi oleh para perwira generasi baru di tubuh TNI masa kini tersebut?<br /> <br /> Saat ini, tiga angkatan TNI dipimpin oleh jenderal-jenderal kelahiran tahun 1955, lulusan akademi militer tahun 1977, 1978 dan 1980: KSAU Marsekal Imam Sufaat, KSAL Laksamana Soeparno dan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Mereka adalah jenderal-jenderal lapis ke sekian setelah angkatan pertama generasi penerus tentara generasi 1945, yakni Jenderal Try Sutrisno dan kawan-kawan yang adalah lulusan akademi militer pertama. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini Presiden Republik Indonesia, adalah lulusan Akabri 1973. Sebagian besar dari yang berpangkat jenderal saat ini, adalah perwira-perwira yang masih mengalami kekuasaan masa dwifungsi. Makin ke sini, perwira-perwira militer Indonesia sudah makin berjarak dari pengalaman kekuasaan masa dwifungsi. Namun perwira-perwira polisi justru seakan mengalami masa kekuasaan yang hampir setara dengan kekuasaan masa dwifungsi, pada masa 'supremasi sipil' sekarang ini.<br /> <br /> Ada dua pergeseran terkait perilaku korupsi saat ini dalam korelasi dengan posisi kekuasaan negara. Perwira-perwira kepolisian menghadapi godaan yang makin besar dan gencar, berupa suap, jual beli kasus, kesempatan korupsi dan sebagainya. Sementara itu, perwira-perwira di dalam tubuh angkatan, makin terjauhkan dari sumber-sumber korupsi yang dominan dalam lalu lintas kehidupan pemerintahan sipil, sehingga bila toh tergoda melakukan korupsi, mereka akan melakukannya di sektor logistik dan pengadaan alutsista. Dan ternyata, ada kasus. Pers dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, menyodorkan sejumlah praduga dan atau sangkaan terjadinya gejala korupsi dalam pengadaan alutsista. Pers menyebutkan beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir: Kasus korupsi PT ASABRI, tukar guling tanah Kodam V Brawijaya, impor mobil tanpa bea masuk untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas AD, mark-up harga dalam pembelian heli Mi-15, pembelian fiktif pesawat Fokker-50, mark-up dalam pembelian senjata sampai dengan pembelian jet tempur Sukhoi, dan terakhir heboh harga pembelian tank Leopard dari Jerman.<br /> <br /> Beberapa dari kasus-kasus tersebut sudah ditangani, misalnya oleh Kejaksaan Agung, akan tetapi belum juga tertuntaskan hingga kini. Beberapa orang sudah diadili dalam korupsi PT ASABRI, namun ada jenderal yang diselamatkan dengan mutasi ke sektor pemerintahan dalam negeri. Pada umumnya, agaknya, korupsi di tubuh militer berlangsung bagai konser musik kamar di ruang tertutup.<br /> <br /> Terhadap kasus-kasus suap dan korupsi di tubuh Polri, publik juga memiliki sejumlah keluhan. Tiga jenderal yang terlibat dalam ketidakberesan penanganan Gayus Tambunan, belum tersentuh tangan hukum semestinya, dan hanya sejumlah perwira bawahan yang diadili dan dihukum sebagai tumbal. Sementara itu, Komisaris Jenderal Susno Duadji sang whistle blower malah duluan diadili dan dihukum. Bagaimana pula dengan kasus rekening gendut perwira Polri? Dulu pernah juga ada berita tentang seorang Jenderal Polisi yang isi rekeningnya mencapai 1 trilyun rupiah lebih, tapi kini berita itu tenggelam hanya dengan bantahan-bantahan. Benarkah sejumlah oknum perwira Polri terlibat rekayasa dalam kasus Antasari Azhar yang terkait kepentingan tingkat tinggi, yang kejanggalannya pernah diungkap Susno Duadji? Terbaru, tentu saja mengenai kasus korupsi alat simulasi Korlantas Polri, yang paling tidak, melibatkan dua jenderal. Publik mencurigai sikap bersikeras Polri untuk menangani sendiri kasus yang sudah ditangani KPK itu. Apakah ada jalinan keterlibatan yang lebih tinggi dan lebih luas di tubuh Polri dalam kasus ini?<br /> <br /> Ketersendatan penanganan berbagai kasus korupsi di tubuh Polri maupun di sektor Pertahanan Keamanan, bisa menimbulkan kerisauan ke depan. Soalnya, apalagi, sektor Hankam dan Polri berada dalam lima besar alokasi anggaran APBN tahun 2013. Lima besar APBN itu berturut-turut adalah Kementerian Pertahanan Keamanan (naik menjadi 77,27 trilyun rupiah), Kementerian Pekerjaan Umum (69,14 trilyun, turun dari 74,97 trilyun), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (66 trilyun, turun dari 74,97 trilyun), Kepolisian Republik Indonesia (naik menjadi 43,4 trilyun) dan Kementerian Agama (naik menjadi 41,73 trilyun). Justru sebagian besar dari kementerian itu, sedang dalam fokus sorotan beberapa waktu terakhir ini.<br /> <br /> Tak kalah merisaukan, di atas segalanya, adalah fakta bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara retorik menempatkan pemberantasan korupsi sebagai mahkota pencitraannya, ternyata tak (pernah) membuktikan apa-apa yang cukup berarti, selain sekedar bicara……. dan 'mengeluh'. Tak pernah membantu KPK dengan perbuatan nyata, segan bertanya kepada Jaksa Agung dan lebih-lebih tak pernah bersuara apalagi 'bertindak' mendisiplinkan dan melecut Polri ke arah yang benar.<br /> <br /> <span style="font-size: x-small;"><i>(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com).</i></span><br /> <a href="http://delicious.com/zensilurushati/">Lihat yg lebih 'menarik' di sini !</a></div>

Kisah Historis Korupsi Para Jenderal

CATATAN empirik Indonesia merdeka pasca Perang Kemerdekaan 1945-1949, menunjukkan betapa sejumlah duri yang tumbuh dan bersemayam dalam dag...

Read more »