Pengamat Ekonomi sekaligus Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengkhawatirkan banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diisi oleh orang-orang politik, terutama di jabatan komisaris.
Faisal mengaku ngeri dengan kondisi seperti ini, seolah-olah ada bagi-bagi jatah dari partai politik yang berkuasa.
"Kita jangan sampai melangkah ke masa lalu, sekarang konteks politiknya berbeda. Zaman Pak Harto, peran negara efektif karena persaingan politiknya rendah, tapi memang institusinya (penegak hukum) lemah makanya marak terjadi korupsi. Sekarang persaingan politik tinggi, institusinya rendah jadi pemerintah tidak efektif," ujar Faisal ditemui di Hotel Dharmawangsa, Kamis (9/4/2015).
Akibat persaingan politik yang tinggi, akhirnya bagi-bagi kekuasaan tidak terhindarkan. Posisi-posisi penting pun diisi oleh para anggota partai atau tim sukses yang dulu membantu saat pemilu.
"Ada satu perusahaan BUMN namanya x, semua kekuasaan dikasih ke dia, nantinya presiden dan dewan komisarisnya dan dewan direksinya dibagi-bagi ke partai-partai, ya seperti sekarang ini kita lihat. Ngeri enggak?" ucapnya.
Fenomena seperti ini terjadi di beberapa BUMN yang sudah merombak jajaran komisaris dan direksi. Beberapa mantan anggota parpol maupun pengamat politik diangkat jadi komisaris BUMN. (detikcom)
lanjutin di sini !
Follow @wisbenbae
Post a Comment Blogger Facebook