Bangkalan - Selalu ada hal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa dikritik. Malang Corruption Watch (MCW), misalnya, mengkritik gaya anggota DPR pusat dan daerah yang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing saat masa reses.
Adalah Lutfi Kurniawan, Koordinator MCW, yang menilai pada saat reses kebanyakan anggota Dewan memposisikan diri sebagai raja. Hal itu, kata dia, terlihat dari acara reses yang umumnya dikemas dengan cara silaturahmi lengkap dengan tenda (terop), sound system, dan acara makan-makan.
"Ini menunjukkan anggota Dewan malas terjun langsung. Supaya instan, mereka ngundangwarga," kata Lutfi dalam acara diskusi publik di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Sabtu, 21 Maret 2015.
Menurut Lutfi, lewat acara reses semacam itu, anggota Dewan menyerap aspirasi warga dengan seolah-olah terjun ke lapangan. Yang lebih parah, keluhan warga tersebut ditulis langsung tanpa ada peninjauan langsung ke lapangan.
"Acara reses tidak hanya soal penyerapan aspirasi, tapi juga wadah bagi anggota Dewan untuk melaporkan apa yang mereka perjuangkan selama jadi wakil rakyat ke masyarakat," ujarnya.
Dari hasil penelusuran MCW, Lutfi melanjutkan, anggota Dewan malas terjun ke lapangan karena banyak warga yang memberikan proposal permohonan sumbangan. Padahal, dia menilai, proposal itu datang karena perilaku anggota Dewan sendiri dalam meraih suara warga, yakni dengan memakai politik transaksional atau money politics.
"Jadi, saat mereka terpilih, giliran warga minta imbal balik dari suara yang telah mereka berikan saat pemilihan," katanya.
Anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi, membantah tudingan Malang Corruption Watch. Politikus Partai Hanura ini mengatakan reses yang digelar legislator dengan mengundang warga justru merupakan petunjuk teknis reses anggota Dewan.
"Dalam anggaran reses itu memang ada anggaran sewa terop, pengeras suara, dan lain-lain," katanya.
Reses dengan mengumpulkan warga, kata dia, juga dilakukan demi efisiensi waktu. Sebab, reses dengan metode mendatangi warga dari pintu ke pintu membutuhkan lebih banyak waktu. Padahal kedua metode itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menyerap aspirasi warga.
"Kami ingatkan saja buat aktivis, jangan sama ratakan semua anggota Dewan. Tidak semua anggota Dewan tidak baik," ucapnya.
Post a Comment Blogger Facebook