Jilid 1, Tanah Abang
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Abraham Lunggana mengaku geram dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan ada oknum DPRD DKI yang membekingi para Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pria yang juga tokoh Tanah Abang ini merasa tersinggung dengan ucapan Ahok, sapaan Basuki.
Kalau ada oknum DPRD DKI main di Tanah Abang, jelasin siapa? Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur, kata pria yang akrab disapa Haji Lulung ini usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Kamis (25/7).
Lulung mengatakan, saat reses DPRD, ia turun langsung ke Tanah Abang dan bertemu PKL. Menurutnya, saat bertemu dengan warga dan PKL, para pedagang mengakui melanggar Perda.
Mereka sadar melanggar Perda. Saya bilang kita harus sejalan, mereka harus mau ditata, ditertibkan. Mereka setuju, cuma aspirasi mereka tidak mau di Blok G, ujar Lulung.
Lulung mengakui, memang banyak orang yang menilai dirinya sebagai preman Tanah Abang. Ia pun meminta Pemprov DKI duduk bersama dewan dan membahas masalah Tanah Abang ini.
Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, siapa pun yang di sana, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara? Kalau mau disebut preman ya nggak apa-apa, papar Lulung.
Ia mengatakan, dirinya besar di Tanah Abang sejak menjadi tukang sampah, tukang loak, hingga punya bisnis properti, toko, operator parkir, dan jasa keamanan. Sampai saat ini ia memiliki 7.000 karyawan.
Selain itu, Lulung mengaku menjadi pencetus pasar malam di kawasan Tanah Abang, puluhan tahun silam. Namun hal itu bukanlah asal mula PKL. Dulunya pasar malam diadakan di dalam pemukiman, bukan di jalan raya.
Jadi Wagub harus terbuka, kalau ada oknum DPRD, selain saya main di Tanah Abang, saya sikat, dia berurusan sama saya, makanya saya tersinggung, ujarnya.
Lulung juga mengatakan, dalam menata Tanah Abang, Pemprov DKI seharusnya melihat secara makro. Mulai dari permasalahan sosial, tata ruang, penertiban pedagang kaki lima, lalu lintas, parkir, kajian ekonomi, serta sarana prasarana.
Sehebat itu Pasar Tanah Abang, tidak ada terminal bus, ini kan artinya tidak ada kepedulian pemerintah sejak bertahun-tahun lalu, jelasnya.
Lulung ini pun menegaskan penataan Tanah Abang harus dilakukan secara serius dan tidak musiman. Penertiban jangan cuma pas mau Lebaran, harus serius, dan berkelanjutan. Jangan Cuma musiman, harus ada jaminan kelanjutannya, tutur Politikus PPP ini.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, tidak akan sungkan memecat PNS Pemprov DKI yang melindungi PKL dan preman di Pasar Tanah Abang. Namun jika anggota DPRD DKI ikut membekingi preman, dia menyerahkannya kepada warga Jakarta.
"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, dong, Kalau ada (Anggota DPRD) pun dia enggak mungkin keluar, malu dong," imbuhnya.
Jilid 2, Soal Banjir Di Kampung Pulo
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa pesimis dalam menangani permasalahan banjir di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut dilontarkan terkait sindiran yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) yang memintanya mundur karena pesimis saat mengeluarkan pernyataan Kampung Pulo akan terus banjir sampai hari kiamat sekalipun.
"Makanya, aku enggak tahu salah aku ngomong di mana ya? Aku enggak tahu salahnya. Aku enggak pesimis, aku cuma bilang, ‘Kalau kamu (warga Kampung Pulo) enggak mau ngalah 20 meter, ya betul (banjir).’ Mau pakai ilmuwan mana pun juga sama. Saya enggak ngerti salahnya di mana. Itu namanya cari-cari sajalah supaya gimana cara mecat Ahok gitu," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (3/2/2014).
Hal sama akan terjadi di seluruh bantaran kali yang terdapat bangunan liar, yang tentunya akan dilanda banjir ketika air pasang. "Makanya mesti ngalah 20 meter, kita kerjain normalisasi Kali Ciliwung, kalau Anda enggak mau pindah ya enggak bisa. Orang dari dulunya sudah banjir kok," kata Ahok.
Sebelumnya, Lulung meminta Ahok untuk mundur saja dari jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta karena pesimis atasi banjir di Ibu Kota. Menurut Lulung, pernyataan Ahok tersebut sangat menyakiti warga Kampung Pulo. Hal itu dikatakan Lulung berdasarkan pengaduan warga Kampung Pulo kepada dirinya.
Sebagaimana diketahui, perseteruan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) bukan kali ini saja. Haji Lulung dengan Ahok pernah berseteru saat Ahok menjawab pertanyaan wartawan tentang jika adanya oknum DPRD DKI yang membekingi keberadaan PKL di Tanah Abang, Ahok akan menyerahkan kepada rakyat untuk melengserkannya.
Mendengar pernyataan Ahok, Haji Lulung yang merupakan tokoh di wilayah tersebut merasa tersinggung dan meminta Ahok memeriksa kejiwaan. Saling lempar argumen itu pun terus memanas. Saran dari Haji Lulung dibalas Ahok dengan menyatakan Haji Lulung tidak paham peraturan daerah (perda).
Atas perkataan Ahok itu, Haji Lulung dan Ormas Betawi dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai kota Jakarta beberapa waktu lalu dan menutut Ahok minta maaf. Namun, hal tersebut tidak dipenuhi Ahok dan meminta bertemu secara pribadi dengan Haji Lulung pada halalbihalal pasca-Lebaran.
Jilid 3, Haji Lulung: Ahok Harus Dibinasakan
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih keluar dari keanggotaannya di Partai Gerindra. Ia tak setuju dengan pilihan partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Banyak alasan Ahok menolak pilkada oleh DPRD. Antara lain, Ahok tak ingin menjadi sapi perah DRRD. Pernyataan ini ternyata mengusik anggota DPRD DKI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lulung Lunggana atau biasa disapa Haji Lulung.
Lulung mengatakan akan menghalangi pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, karena politisi PPP ini merasa terhina dan tersinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebut DPRD pemeras kepala daerah.
"Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan karirnya Ahok. Nggak bakalan dia dilantik jadi gubernur," tegas Haji Lulung di Gedung DPRD DKI, Kamis (11/9/2014).
Untuk memuluskan rencananya, Haji Lulung mengatakan DRPD akan melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Ahok untuk bertanggung jawab atas pernyataanya soal DPRD. Ia mengatakan, meski Ahok mengatakan seluruh DPRD di Indonesia, Lulung yakin yang dimaksud Ahok adalah DPRD DKI.
"Karena itu kami meminta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami belum bekerja, Pak Ahok menghindari DPRD. Dia tidak pernah menjalankan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 17 yang menyebut Gubernur dan Wagub harus menjalankan etika dan norma," jelas Lulung.
Lulung menampik bahwa DPRD DKI periode 2009-2014 menjadikan Gubernur DKI sebagai budak. Karena itu, Lulung menilai Ahok sudah menghajar DPRD DKI. "Gubernur dan wakil gubernur harus menjalankan etika dan norma, harus menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum," tandas Lulung.
Post a Comment Blogger Facebook