Politik Anggaran Jokowi Bisa Sebabkan Disintegrasi Bangsa

Jakarta "Pernyataan calon presiden Jokowi mengenai politik anggaran sebagai strategi untuk mengatasi daerah yang 'bandel' dan tidak mengikuti instruksi pemerintah pusat dalam acara debat capres dan cawapres Senin (9/6/2014) malam, dikritisi oleh Andi Arief Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana. Menurut Andi, penyataan Jokowi tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

"Politik anggaran akan dijadikan Jokowi sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai hak dan amanat UUD dan UU yang ada. Coba saja Jokowi pangkas DAK Papua, Aceh, Kalsel, Kaltim. Apa tidak menimbulkan disintegrasi bangsa? Asal bunyi saja Jokowi ini," ujarnya, Senin (9/6/2014) malam.

Sewaktu menjadi Walikota Solo, Jokowi bersama wakilnya merupakan pemimpin daerah yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, lanjut Andi.

"Dulu Jokowi bersama FX Rudiyanto menolak kenaikan BBM dan menolak BLT karena diinstrusikan PDI-P. Namun SBY-JK maupun SBY-Boediono tidak menghukum masyarakat dan tidak menegoisasikan secara politik hak-hak itu, tidak juga menberi tindakan disiplin kepada mereka berdua," katanya.

Andi Menambahkan, Jokowi adalah contoh dari Walikota yang hanya ahli belanja dan sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk APBD Kota Solo.

"Hasil penrtanggungjawaban anggaran tahun 2010, ketergantungan Pemkot Solo terhadap pemerintah pusat mencapai 85 %. Pendapatan asli daerah (PAD) Solo hanya sebesar RP 138 miliar dari total pendapatan senilai Rp 858 miliar. Bahkan 70 % APBD Solo dihabiskan untuk belanja PNS," pungkasnya.
 

Sumber
Lihat yg lebih 'seru' di sini !
Follow @wisbenbae