Pemerkosaan diikuti tewasnya seorang mahasiswi bernama Jyoti Singh setahun lalu menjadi cermin leletnya keputusan hukum pada para tersangka. Celakanya para pelaku tidak berbuat secara tunggal melainkan berkelompok. Penanganan kasus Jyoti pun harus mendapat tekanan dulu dari ribuan warga secara berkelanjutan protes ke jalan dan memaksa parlemen India lebih serius menjalani roda keadilan, seperti lansiran surat kabar New York Times (10/9).
Sebagai negara penganut demokrasi terbesar India hanya mempunyai sedikit hakim dan pengacara melayani 1,2 miliar penduduk Negeri Hindustan. Negara ini potensi bergerak menjadi lebih baik namun banyaknya kasus politik dan ekonomi, serta kejahatan membuat pemerintah tidak mampu menjamin keselamatan warganya.
Perdana Menteri Manmohan Singh bahkan membeberkan fakta mengejutkan negara mempunyai 30 juta kasus yang belum tertangani dan 26 persen diantaranya telah menunggu sekitar lima tahun. Ini membuat banyak kasus menguap lantaran polisi enggan mengajukan kasus baru dan menyelidiki bukti-bukti terbaru.
Polisi. Kunci utama beberapa kasus besar tidak tertangani secara baik lantaran penegak hukum dengan tingkat dedikasi paling rendah. Polisi India tersohor sebagai satuan korup, bergaji minim, dan kurang terlatih menuntaskan pelbagai permasalahan terjadi di negara itu.
Bagi korban dan keluarga pelaku pemerkosaan apalagi jika menyebabkan kematian maka vonis mati jadi jawaban pantas.
Keluarga Jyoti misalnya merasa geram lantaran hingga kini para tersangka tidak segera dijatuhi sanksi meski akhirnya satu dari total enam orang yang memperkosa Jyoti sudah lebih dulu sadar jika bersalah dengan menggantung dirinya hingga tewas di dalam sel penjaranya. Namun tentu tidak semua penjahat punya malu seperti ini. Malah banyak yang tidak punya muka lantaran kejahatan ini terus berulang dan bahkan semakin brutal.