nih gan pic nya
VIVAnews – Pembelian pesawat kepresidenan direncanakan 4 tahun lalu. Semenjak Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, bergulir terus hingga era Hatta Rajasa dan kian menguat di era Sudi Silalahi.
Bagaimana duduk soal perkara pembelian pesawat ini, berapa uang yang diperlukan dan apa pula untung ruginya. Wartawan VIVAnews, Nur Farida Ahniar --bersama beberapa wartawan lain –mewawancarai Hatta Radjasa di Cipanas, Bogor, pada 3 Februari 2010. Lalu dalam kesempatan yang berbeda mewawancarai Sudi Silalahi di kantor Kepresidenan, Jakarta. Petikannya, pada 4 Februari 2010.
Wawancara Sudi Silalahi
Benarkah pemerintah sudah bayar panjar Rp 200 miliar untuk pembelian pesawat kepresidenan?
Satu sen pun uang negara belum ada yang keluar. Ide pembelian pesawat itu semula datang dari DPR. Bahwa membeli lebih murah daripada menyewa. Dan ternyata hitung-hitungan itu memang benar.
Bila dibandingkan antara harga beli dan sewa selama lima tahun, kita justru untung Rp100 miliar. Dan pesawatnya menjadi milik kepresidenan. Jadi sebetulnya apa yang disarankan DPR sudah tepat. Jadi kalau DPR membantah tentu sangat kita sayangkan.
Tadi katanya menghemat anggaran Rp 100 miliar, berapa biaya sewa sebelumnya?
Kami sudah hitung secara matang. Kalau sewa pesawat setahun untuk presiden dan wapres jumlahnya Rp 180 miliar . Jadi lima tahun Rp 900miliar. Kalau kita beli, harga eksaknya US$ 85,4 juta, sekitar Rp 800 miliar. Jadi selisih Rp 100 miliar.
Jadi kalau kita sewa maka biayanya adalah Rp 900 miliar dan kita tetap tidak punya pesawat. Sedangkan jika membelinya dengan mencicil selama lima tahun, maka duit akan hemat Rp 100 miliar dan pesawat milik kita.
Kapan realisasinya?
Paling cepat tahun 2011. Sekarang belum ada satu sen pun uang uang negara keluar. Prosesnya harus sesuai. Harus melalui mekanisme pengadaan dan proses administrasi. Yang murah dan baik itu adalah Boieng tipe 737-800.
Permintan uang panjar Rp200 miliar dari Boeing?
Belum ada
Dalam setahun berapa kali presiden melakukan perjalanan dengan pesawat?
Tergantung lah. Ada perjalanan yang sifatnya tetap. Misalnya sidang yang agendanya tahunan seperti Asean, Apec, dan G20. Kira-kira yang sudah fix program dan itu, kemudian ada program baru.
Wawancara Hatta Rajasa
Pembelian pesawat bergulir sejak Anda menjabat Mensesneg?
Pembelian pesawat ini bukan rencana baru, Pesawat itu dulu sudah dibahas di Komisi II. Dan Komisi II menyampaikan bahwa lebih baik membeli pesawat melalui pola leasing dengan dana yang selama ini digunakan untuk sewa. Lalu ada pemaparan Boeing dan Airbus untuk rencana itu. Sampai di situ.
Katanya lebih murah, hitungannya bagaimana?
Memang lebih murah membeli dibandingkan kalau kita sewa terus.
Berapa?
Aduh lupa saya, lupa sekali.
Bagaimana dengan perawatannya?
Tetap lebih murah. Dan kita punya pesawat, juga lebih aman, lebih baik.
Sejumlah orang di DPR kini justru mempertanyakan rencana itu?
Justru rencana itu dulu dari DPR. Kami dulu nggak mau.
Untuk kepentingan apa Presiden harus punya pesawat sendiri?
Saya balik pertanyaannya. Untuk republik sebesar ini, apa kita ngga perlu pesawat. Kalau kita menggunakan pesawat Garuda, maka Garuda harus membatalkan perjalanan pesawat itu. Yang tadinya punya jadwal perjalanan di dalam negeri dan luar negeri harus dibatalkan itu.
Memang tidak ada pesawat khusus dari Garuda?
Tidak, Garuda tidak pernah menyediakan pesawat khusus yang nongkrong untuk presiden. Jadi kalau presiden memakai pesawat itu, maka semua jadwalnya delay. Schedule perjalanannya dibatalkan. Garuda harus mengganti dengan pesawat yang lain. Itu sebabnya ada rencana pembelian itu. Dam kalau kita beli, jatuhnya lebih murah.
Makanya, berapa murahnya?
Ya saya lupa
VIVAnews – Pembelian pesawat kepresidenan direncanakan 4 tahun lalu. Semenjak Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, bergulir terus hingga era Hatta Rajasa dan kian menguat di era Sudi Silalahi.
Bagaimana duduk soal perkara pembelian pesawat ini, berapa uang yang diperlukan dan apa pula untung ruginya. Wartawan VIVAnews, Nur Farida Ahniar --bersama beberapa wartawan lain –mewawancarai Hatta Radjasa di Cipanas, Bogor, pada 3 Februari 2010. Lalu dalam kesempatan yang berbeda mewawancarai Sudi Silalahi di kantor Kepresidenan, Jakarta. Petikannya, pada 4 Februari 2010.
Wawancara Sudi Silalahi
Benarkah pemerintah sudah bayar panjar Rp 200 miliar untuk pembelian pesawat kepresidenan?
Satu sen pun uang negara belum ada yang keluar. Ide pembelian pesawat itu semula datang dari DPR. Bahwa membeli lebih murah daripada menyewa. Dan ternyata hitung-hitungan itu memang benar.
Bila dibandingkan antara harga beli dan sewa selama lima tahun, kita justru untung Rp100 miliar. Dan pesawatnya menjadi milik kepresidenan. Jadi sebetulnya apa yang disarankan DPR sudah tepat. Jadi kalau DPR membantah tentu sangat kita sayangkan.
Tadi katanya menghemat anggaran Rp 100 miliar, berapa biaya sewa sebelumnya?
Kami sudah hitung secara matang. Kalau sewa pesawat setahun untuk presiden dan wapres jumlahnya Rp 180 miliar . Jadi lima tahun Rp 900miliar. Kalau kita beli, harga eksaknya US$ 85,4 juta, sekitar Rp 800 miliar. Jadi selisih Rp 100 miliar.
Jadi kalau kita sewa maka biayanya adalah Rp 900 miliar dan kita tetap tidak punya pesawat. Sedangkan jika membelinya dengan mencicil selama lima tahun, maka duit akan hemat Rp 100 miliar dan pesawat milik kita.
Kapan realisasinya?
Paling cepat tahun 2011. Sekarang belum ada satu sen pun uang uang negara keluar. Prosesnya harus sesuai. Harus melalui mekanisme pengadaan dan proses administrasi. Yang murah dan baik itu adalah Boieng tipe 737-800.
Permintan uang panjar Rp200 miliar dari Boeing?
Belum ada
Dalam setahun berapa kali presiden melakukan perjalanan dengan pesawat?
Tergantung lah. Ada perjalanan yang sifatnya tetap. Misalnya sidang yang agendanya tahunan seperti Asean, Apec, dan G20. Kira-kira yang sudah fix program dan itu, kemudian ada program baru.
Wawancara Hatta Rajasa
Pembelian pesawat bergulir sejak Anda menjabat Mensesneg?
Pembelian pesawat ini bukan rencana baru, Pesawat itu dulu sudah dibahas di Komisi II. Dan Komisi II menyampaikan bahwa lebih baik membeli pesawat melalui pola leasing dengan dana yang selama ini digunakan untuk sewa. Lalu ada pemaparan Boeing dan Airbus untuk rencana itu. Sampai di situ.
Katanya lebih murah, hitungannya bagaimana?
Memang lebih murah membeli dibandingkan kalau kita sewa terus.
Berapa?
Aduh lupa saya, lupa sekali.
Bagaimana dengan perawatannya?
Tetap lebih murah. Dan kita punya pesawat, juga lebih aman, lebih baik.
Sejumlah orang di DPR kini justru mempertanyakan rencana itu?
Justru rencana itu dulu dari DPR. Kami dulu nggak mau.
Untuk kepentingan apa Presiden harus punya pesawat sendiri?
Saya balik pertanyaannya. Untuk republik sebesar ini, apa kita ngga perlu pesawat. Kalau kita menggunakan pesawat Garuda, maka Garuda harus membatalkan perjalanan pesawat itu. Yang tadinya punya jadwal perjalanan di dalam negeri dan luar negeri harus dibatalkan itu.
Memang tidak ada pesawat khusus dari Garuda?
Tidak, Garuda tidak pernah menyediakan pesawat khusus yang nongkrong untuk presiden. Jadi kalau presiden memakai pesawat itu, maka semua jadwalnya delay. Schedule perjalanannya dibatalkan. Garuda harus mengganti dengan pesawat yang lain. Itu sebabnya ada rencana pembelian itu. Dam kalau kita beli, jatuhnya lebih murah.
Makanya, berapa murahnya?
Ya saya lupa
Post a Comment Blogger Facebook