Prinsip yang mendasari metodologi quick count adalah bagian dari Statistika, suatu cabang ilmu, yang diajarkan di hampir semua jurusan di perguruan tinggi modern. Statistika lahir menjadi suatu disiplin ilmu, justru karena adanya kesadaran atas ketidakmampuan nalar manusia memastikan makna fenomena sosial dan alam. Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Mukhtasor, Guru Besar ITS, menanggapi pro-kontra hasil survei untuk hitung cepat hasil pemilihan presiden 2014, di Surabaya, Sabtu (12/7/2014).
Menurut Mukhtasor, uncertainty atau ketidakpastian adalah tema pokok dalam survei statistika. Maka disana dikenal istilah tingkat keyakinan, margin error, dan sejenisnya. Kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak pasti dan keterbatasan data. Pada saat itulah survei statistika digunakan untuk membantu memperkirakan kenyataan yang sesungguhnya.
"Memastikan atau memutlakan kesimpulan dari hasil survai adalah melawan prinsip statistika. Menggunakan statistika secara bertentangan dengan fitrah dasarnya dan menggunakannya diluar fungsinya demi untuk mendapatkan keuntungan tertentu adalah bentuk pelacuran statistika. Hal ini nyata-nyata melawan nalar intelektual yang diajarkan di kampus-kampus terhormat, di seluruh dunia.", demikian Mukhtasor menegaskan.
Quick count adalah salah satu jenis penerapan metodologi survei statistika. Ketika kita tidak memiliki data lengkap, maka kita mengambil sebagian data yang bisa dikumpulkan secara cepat, dengan metodologi tertentu. Sebagian data yang kita peroleh ini disebut sampel. Dan atas dasar sampel inilah, kesimpulan dibuat.
Keuntungan melaksanakan survei adalah kita bisa mendapatkan kesimpulan dalam waktu yang lebih cepat daripada menunggu data lengkap dikumpulkan. Maka disebut quick count atau hitung cepat. Namun sebaliknya, kelemahannya, kesimpulan hitung cepat itu mengandung ketidakpastian atau berpotensi salah oleh karena kesimpulannya hanya didasarkan pada data sampel yang jumlahnya terbatas, bukan data keseluruhan. Misalnya, penggunaan data dari 2000 TPS untuk memperkirakan kesimpulan hasil dari jumlah total 478.828 TPS, tentu disana selalu ada ketidakpastian atau kemungkinan kesalahan.
Memang, semakin baik metodologi survei dapat menghasilkan kesimpulan yang semakin baik pula. Namun bagaimanapun tetap mengandung ketidakpastian. Ini perumpamaannya adalah, hasil survei itu seperti gambar dalam foto, sedangkan real count atau data lengkapnya itu adalah wajah orang yang sesungguhnya. Jika ada perbedaan diantara keduanya, maka wajah asli orang tersebut adalah keadaan yang sebenarnya. Wajah aslinya yang disalahkan, dan mengatakan demikian karena mendapatkan bayaran, ini namanya pelacuran statitika. Hentikalah pelacuran statistika, mari kita melakukan pertobatan intelektual
Terkait dengan hal ini, lebih lanjut Mukhtasor mengingatkan, "Jika ada yang mengatakan, kalau nanti wajah yang asli berbeda dengan foto yang ada, misalnya jerawatnya yang kecil tidak tampak karena resolusi fotonya rendah, kemudian wajah aslinya yang disalahkan, dan mengatakan demikian karena mendapatkan bayaran, ini namanya pelacuran statitika. Hentikalah pelacuran statistika, mari kita melakukan pertobatan intelektual."
Ini Bukti 8 Lembaga Survey Yang 'Dibeli' Kubu Jokowi - JK
Harus kita akui, Tim Sukses Jokowi-JK berhasil menggalang dan 'membeli' lembaga survei.
1. SMRC
Tokohnya Saiful Mudjani adalah satu lembaga dengan Burhanuddin Muhtadi di LSI. Saiful Mudjani mengakui bagi2 uang untuk Jokowi di Banten
2. INDIKATOR POLITIK
Tokohnya Burhanuddin Muhtadi bersama Saiful Mudjani di LSI. SMRC dan Indikator diperkirakan satu dapur melaksanakan quick count.
3. LINGKAR SURVEY INDONESIA (LSI)
Tokohnya Denny JA, ini adalah tim sukses Jokowi.
4. CSIS
Pendirinya Sofjan Wanandi. Lembaga ini satu group dengan Kompas mendukung Jokowi.
5. CYRUS
Lembaga quick count yang tak pernah teruji dalam quick count. Patronnya Hasan Batupahat yg merupakan Tim sukses Jokowi (Koordinator “Komunitas Kopi”).
6. LITBANG KOMPAS
Lembaga survei yg dimiliki Gramedia Grup milik Jacob Oetama pendukung Jokowi-JK yg konsisten kebijakan redaksinya mengangkat pencitraan Jokowi dan mendowngrade citra Prabowo-Hatta lewat isu HAM.
7. POLMARK INDONESIA
Milik Eep Saifullah Fatah. Lembaga konsultan politik dan survey yang menjadi konsultan politik Jokowi-JK.
Bukti : http://m.merdeka.com/politik/eep-saefulloh-mengaku-jadi-konsultan-jokowi-jk-tanpa-bayaran.html
8. Lembaga milik pemerintah seperti LIPI, LKBN Antara, TVRI dan RRI,
Menurut informasi berhasil digalang oleh Ikra Nusa Bakti tim sukses Jokowi, arah dan hasil surveynya mengikuti arah dan hasil survey yg dibuat oleh Indikator Politik dan SMRC.
Sekarang ada Asosiasi Survey Persepi minta lembaga survey yang tidak memenangkan Jokowi untuk diaudit. Ketua Persepi adalah Andrinof Chaniago adalah timses Jokowi.
KEPADA SIAPA LAGI KITA PERCAYA…?
Pengirim : Ferry Koto, Ary.Dk
Post a Comment Blogger Facebook