“Ya pastilah (mencabut Tap MPRS No XXV/1966) akan kita lakukan, demi ngejamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua warga negara,” ucap Musdah (18/06) seperti dikutip situs kabar7.
Direktur Eksekutif Megawati Institute itu menegaskan bahwa pencabutan Tap MPRS XXV/1966 bukan persoalan paham yang dilarang oleh negara, tetapi terkait upaya untuk melindungi warga negara secara merata.
“Tapi ini memang harus dilakukan demi menghapus diskriminasi di negara ini, jadi tidak boleh ada diskriminasi nantinya, dan di sini juga akan terlihat seorang pemimpin di mana berani mengambil keputusan yang berani,” tegas Musdah.
Belakangan, Musdah Mulia membantah berita soal Jokowi-JK akan melegalisasi PKI dengan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966. Seperti ditulis situs ICRP, Musdah Mulia menekankan bahwa isu legalisasi komunisme adalah kebohongan besar, fitnah keji yang tidak bertanggungjawab. Musdah menjamin bahwa Jokowi-JK akan melaksanakan semua amanat konstitusi dengan konsisten dan bertanggungjawab.
Gagasan pencabutan Tap MPRS XXV/1966 sempat dilontarkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Namun, wacana itu mendapat tantangan keras dari umat Islam.
Post a Comment Blogger Facebook